Pemerintah Antisipasi Libur Panjang agar Tak Buka Peluang Penularan
Presiden Jokowi pimpin rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, membahas antisipasi penyebaran Covid-19 pada libur panjang pekan depan. Agar tak menjadi medium penularan Covid-19, pemerintah antisipasi.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengantisipasi libur panjang dan cuti bersama pekan depan agar tidak menjadi medium penularan Covid-19 yang baru. Untuk itu, mitigasi dan persiapan oleh pemerintah daerah dan pengelola tempat-tempat wisata mendesak dilakukan.
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020), membahas antisipasi penyebaran Covid-19 pada libur panjang pekan depan tersebut. Hadir, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.
Pada pengantar rapat, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa pascalibur panjang 1,5 bulan silam terjadi kenaikan kasus Covid-19 dalam jumlah besar. ”Oleh sebab itu, ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama (pekan depan) jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus Covid,” kata Presiden.
Perbaikan penanganan Covid-19 yang telah diraih belakangan, menurut Presiden, harus terus dijaga dan terus ditingkatkan. Dengan demikian, peluang penyebaran Covid-19 harus diantisipasi.
Baca Juga: Penanganan Cepat Covid-19
Dalam keterangan pers seusai rapat, Muhadjir menyatakan, sesuai arahan Presiden, rapat kabinet terbatas menetapkan bahwa libur panjang dan cuti bersama dalam kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad tetap dilaksanakan. Namun, kegiatan tersebut jangan sampai menjadi faktor yang menyebabkan naiknya kasus Covid-19.
Oleh sebab itu, ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama (pekan depan) jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus Covid.
Dalam kesempatan yang sama, Tito menyatakan, cuti bersama dalam kaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad akan berlangsung Rabu sampai dengan Jumat pekan depan. Dengan demikian, akan terjadi libur panjang.
Untuk itu, mobilitas masyarakat yang tinggi sangat mungkin terjadi. Kegiatan ini bisa menjadi media penularan Covid-19. Hal ini perlu diwaspadai. Untuk itu beberapa langkah mendesak dilakukan.
”Untuk daerah zona merah, kalau memang bisa tidak pulang dan tidak berlibur, lebih baik mengisi waktu di tepat masing-masing. Beres-beres rumah atau tempat tinggal, menikmati liburan bersama keluarga di tempat masing-masing,” kata Tito.
Jika seandainya hendak bepergian keluar kota, Tito mengimbau agar masyarakat melakukan tes PCR terlebih dahulu guna meyakinkan diri tidak sedang terinfeksi Covid-19. Ini untuk memastikan agar masyarakat yang berlibur tidak menjadi sumber penyebaran Covid-19. Adapun untuk lalu lintas, pengaturannya akan dilakukan oleh polisi, dinas perhubungan setempat, dan sejumah pemangku kepentingan lainnya.
Pada Rabu atau Kamis pekan ini, Tito menjanjikan menggelar rapat koordinasi dengan para kepala daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyiapkan langkah-langkah konkret, antara lain menghindari kerumunan.
”Kepala daerah dan Forkopimda kita harapkan menjaga betul mekanisme pertahanan daerah masing-masing yang selama ini sudah berjalan, seperti saat liburan Lebaran yang lalu. Misal kampung sehat, kelurahan sehat, di mana warga yang datang dari luar diyakinkan sudah tes. Upayakan seperti ini,” kata Tito.
Penularan Covid-19, menurut Tito, rawan terjadi di tempat-tempat wisata. Oleh karena itu, kepala daerah bersama Forkopimda dan para pihak pengelola tempat wisata harus berkoordinasi menyiapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain dengan mengurangi kapasitas pengunjung menjadi tinggal 30-50 persen guna menghindari kerumunan. ”Mesin Forkopimda harus begerak karena hanya mesin itu yang bisa menjaga itu,” kata Tito.
Kegiatan tradisi yang sifatnya kerumunan, Tito mengimbau, agar dihindari. ”Sekali lagi bukannya tidak menghormati tradisi itu, tapi ini situasinya berbeda, pandemi. Jangan sampai kita dan saudara kita menjadi korban,” kata Tito.
Lebih jauh Doni menambahkan, libur panjang pada akhir Juli dan pekan ketiga Agustus lalu diikuti peningkatan jumlah kasus Covid-19 sejak 1 September sampai dengan 29 September. Hal ini menjadi pengalaman berharga untuk diantisipasi pada libur panjang pekan depan.
Sekali lagi bukannya tidak menghormati tradisi itu, tapi ini situasinya berbeda, pandemi. Jangan sampai kita dan saudara kita menjadi korban.
Intervensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibantu berbagai pihak pasca peningkatan kasus pasca libur panjang tersebut, menurut Doni, berhasil menurunkan jumlah kasus Covid-19 di sejumlah provinsi. Beberapa di antaranya mencatatkan jumlah kasus yang landai. Meski demikian, terdapat 2-3 provinsi dengan catatan jumlah kasus Covid-19 yang masih meningkat.
Dalam beberapa minggu terakhir, Doni melanjutkan, jumlah kasus Covid-19 turun signifikan. Jumlah kasus aktif turun, dari 23,6 persen per 20 September menjadi 17,69 persen per 18 Oktober. Tingkat kesembuhan meningkat, dari 72,5 persen per 20 September menjadi 78,85 persen per 18 Oktober. Tingkat kematian turun dari 3,94 persen per 20 September menjadi 3,45 persen per 18 Oktober.
”Ini tentunya harus kita jaga bersama. Kerja sama pusat dan daerah didukung oleh seluruh komponen tentunya menjadi salah satu cara kerja kita yang paling efektif. Liburan yang aman dan juga nyaman tanpa kerumunan, artinya harus betul-betul menaati protokol kesehatan,” kata Doni.
Vaksinasi
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas juga menyinggung soal penyiapan vaksinasi Covid-19. Presiden meminta agar pemerintah menyiapkannya dengan cermat dan berhati-hati. Selain mencakup pengadaan vaksin, ini juga menyangkut persiapan implementasi dan komunikasi publik.
Saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kaya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publik yang berkaitan dengan halal dan haram, harga, kualitas, distribusi. Tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik. Harga ini tidak perlu kita sampaikan ke publik.
”Saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publik yang berkaitan dengan halal dan haram, harga, kualitas, distribusi. Tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik. Harga ini tidak perlu kita sampaikan ke publik,” kata Presiden.
Implementasi, Presiden menekankan, merupakan titik krusial dalam pelaksanaan vaksinasi. ”Jangan menganggap mudah implementasi. Tidak mudah. Prosesnya seperti apa. Siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu. Kenapa dia. Harus dijelaskan betul kepada publik. Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan. Hati-hati, disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri. Dijelasin betul, harus detail. Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, diplintir kemudian kejadiannya masyarakat bisa demo lagi. Karena sekarang masyarakat memang pada posisi yang sulit,” kata Presiden.
Presiden juga menyatakan, penanggung jawab pengadaan vaksin sebaiknya dibagi dua. Untuk pengadaan vaksin gratis bagi penduduk miskin dan rentan miskin urusannya Kementerian Kesehatan. Untuk yang mandiri alias bayar, urusannya Kementerian Badan Usaha Milik Negara. ”Ini menjadi jelas. Kalau enggak seperti ini, yang tanda tangan menjadi tidak jelas,” tutur Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi minta agar WHO Indonesia dilibatkan untuk memberikan pelatihan sehingga standar vaksinasi menjadi jelas.
Pentingnya persiapan lapangan dan pelatihan kepada para petugas di seluruh proses vaksinasi Covid-19, lanjut Presiden, penting ditekankan. Sebab, urusan vaksinasi ini menuntut detail yang sangat spefisik. Tiap vaksin Covid-19 dari produksi lembaga yang berbeda membutuhkan perlakuan berbeda pula. Sehubungan dengan itu, Presiden Jokowi minta agar WHO Indonesia dilibatkan untuk memberikan pelatihan sehingga standar vaksinasi menjadi jelas.
Baca Juga: Pemerintah Targetkan 70 Persen Penduduk Dapatkan Vaksin Covid-19
Sebagaimana laporan dari Menteri BUMN Erick Thohir, Presiden mengatakan, Astra Zeneka akan mengirimkan vaksin Covid-19 pertama kali pada April 2021. Komitmennya adalah 100 juta ampul yang dikirim sekitar 11 juta setiap bulan.
Sebelumnya, pemerintah telah mendapatkan komitmen pengadaan vaksin Covid-19 dari dan Sinovac (perusahaan biofarmasi asal China) dan G42 (perusahaan teknologi di Abu Dhabi). Komitmen penyediaan vaksin dari kedua lembaga tersebut sebanyak 330 juta ampul yang akan dikirim pada akhir 2020 dan 2021.
Jika satu orang membutuhkan dua ampul, komitmen tersebut baru bisa memenuhi kebutuhan 165 juta jiwa penduduk Indonesia. Sementara total penduduk Indonesia mencapai 268,58 juta jiwa. Artinya, Indonesia masih kekurangan vaksin untuk kebutuhan 103,58 juta jiwa penduduk atau sebanyak 207,17 juta ampul. Jika komitmen dari Astra Zeneka diperhitungkan, Indonesia masih kekurangan 107,17 juta ampul lagi.