OJK Optimistis Target Inklusi Keuangan 90 Persen Tercapai pada 2024

Kompas/Priyombodo

Petugas teller dengan mengenakan masker, sarung tangan, dan pembatas kaca siap melayani pembukaan rekening tabungan bagi pengemudi ojek daring Gojek di Bank BNI Syariah cabang Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2020). Program tabungan bagi pengemudi Gojek ini dilakukan dengan cara memotong secara otomatis deposit yang dimiliki pengemudi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan sektor informal sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudik ojek daring.

JAKARTA, KOMPAS — Otoritas Jasa Keuangan optimistis target inklusi keuangan Indonesia bisa tercapai 90 persen pada 2024. Upaya yang dilakukan antara lain bekerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Pertanian.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara Target, Kamis (15/10/2020), mengatakan, target inklusi keuangan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif pada 28 Januari 2020. Akhir tahun lalu, OJK menggelar survei nasional literasi dan inklusi keuangan terhadap 12.700 responden di 34 provinsi.

”Hasilnya, indeks inklusi keuangan Indonesia baru sebesar 76,2 persen. Kendati begitu, indeks ini meningkat jauh dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya yang hanya 69 persen,” ujarnya dalam telekonferensi pers Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 ”Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju (Aksessku)”.

Menurut Tirta, survei literasi dan inklusi keuangan dilakukan setiap tiga tahun sekali. Setelah terakhir digelar pada 2019, survei berikutnya akan digelar pada 2022. Melihat perkembangannya, OJK optimistis target inklusi keuangan mencapai 90 persen dapat terealisasi pada 2024.

Berbagai upaya telah dilakukan OJK. Misalnya, sejak 2016, OJK bersama kementerian/lembaga serta lembaga jasa keuangan rutin menggelar BIK setiap Oktober. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Selain itu, lanjut Tirta, OJK juga mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening ataupun penggunaan produk atau layanan jasa keuangan. Tahun ini perekonomian global mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi banyak negara terkontraksi cukup dalam. Pelemahan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial menekan kinerja sektor keuangan.

Berbagai acara di BIK tahun 2020, seperti ajang temu bisnis, penyaluran pembiayaan kredit mikro kecil, dan pembukaan rekening baru, ditujukan untuk meningkatkan kembali kegiatan ekonomi.

”Tahun ini fokus kegiatan BIK diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” kata Tirta.

Tahun ini fokus kegiatan Bulan Inklusi Keuangan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga : Inklusi Keuangan Dipacu, Bisa Berperan dalam Pemulihan Ekonomi

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Seorang petani merawat tanaman di kawasan Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Malang, Jawa Timur (26/9/2019). Desa Wisata Pujon Kidul merupakan percontohan desa yang berhasil dalam pengelolaan badan usaha milik desa. Otoritas Jasa Keuangan bersama Bank BNI mendorong peran BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Kristrianti Puji Rahayu menuturkan, kolaborasi sangat penting guna menumbuhkan inklusi dan literasi keuangan. OJK bersinergi dengan sejumlah kementerian atau lembaga untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Kementerian Dalam Negeri, misalnya, telah menyediakan anggaran bagi satuan kerja perangkat daerah agar dapat merealisasikan operasionalisasi program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Adapun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar program Kejar atau Satu Rekening Satu Pelajar.

”Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk meningkatkan peran BUMDes Center, sementara dengan Kementerian Pertanian untuk asuransi pertanian,” katanya.

Baca juga : Mitra Bukalapak Dorong Inklusi Keuangan Digital

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) juga berharap agar literasi dan inklusi keuangan terus dikembangkan di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, salah satu permasalahan UMKM di Indonesia menyangkut akses pembiayaan. Selama ini baru 11 persen UMKM yang terhubung ke bank.