logo Kompas.id
EkonomiPemerintah Diminta Jujur dan...
Iklan

Pemerintah Diminta Jujur dan Terbuka

Sejumlah klarifikasi dari pemerintah terkait RUU Cipta Kerja dinilai tidak jujur, parsial, dan simpang siur. Kesimpangsiuran, antara lain, dipicu ketidakjelasan draf RUU yang beredar.

Oleh
Agnes Theodora
· 5 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/U9ew7netROmiQuS8NfnzsvwnAaU=/1024x682/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2F51e48111-723a-424a-856e-f7d3eaac5104_jpg.jpg
Kompas/Bahana Patria Gupta

Buruh dari berbagai serikat buruh dari luar kota melintasi Jalan Ahmad Yani untuk berunjukrasa di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (8/10/2020). Unjukrasa dilakukan untuk menolak UU Cipta Kerja yang baru disahkaan oleh DPR. Sementara itu aksi unjukrasa juga diikuti oleh pelajar dan mahasiswa berakhir ricuh di depan Gedung Grahadi.

JAKARTA, KOMPAS – Simpang-siur informasi mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja semakin semrawut dengan klarifikasi pemerintah yang dinilai parsial dan tidak jujur. Pemerintah dan DPR didesak segera membuka draf RUU versi final serta tidak melanjutkan pembahasan rancangan peraturan turunan sebelum ada kepastian draf yang final.

Perwakilan Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekkanas) dan Ketua Umum Federasi Pekerja Seluruh Indonesia Indra Munaswar, Minggu (11/10/2020), mengatakan, simpang-siur informasi yang terjadi terkait RUU Cipta Kerja belakangan menjadi tidak terbendung.

Editor:
Mukhamad Kurniawan
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000