Uni Eropa Siapkan Rp 16,6 Miliar untuk Perempuan dan Anak Muda Perdesaan di NTT

Sebanyak 50 desa di NTT mendapat dana pendampingan dari Uni Eropa sebesar Rp 16,6 miliar. Proyek pendampingan yang dikerjakan Wahana Visi Indonesia itu akan fokus pada pemberdayaan perempuan dan anak muda.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Proses pengolahan kelor di Desa Kufeu, Kecamatan Io Kufeu, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (22/2/2020). Kelor yang dulu menjadi makanan sapi kini dibudidayakan dan mendatangkan uang bagi warga desa. Usaha tersebut didukung oleh badan usaha milik desa.

BETUN, KOMPAS — Uni Eropa menyiapkan anggaran Rp 16,6 miliar untuk memperkuat pengelolaan badan usaha milik desa pada 50 desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proyek pendampingan itu akan dikerjakan oleh Wahaya Visi Indonesia dengan fokus pada keterlibat perempuan dan anak muda.

Demikian terungkap dalam webinar peluncuran program Envision atau  Enabling Civil Society for Inclusive Village Economic Development, Kamis (8/10/2020), di tiga kabupaten di NTT. Ketiga daerah itu adalah Sumba Timur sebanyak 15 desa, Timor Tengah Selatan 15 desa, dan Kabupaten Kupang 20 desa.

Kami mendorong agar hal itu dituangkan dalam peraturan desa, yang menjadi salah satu indikator pencapaian penting untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang. Lebih dari itu, dengan meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan ataupun pengawasan BUMDes, dapat membawa manfaat kesejahteraan bagi semua.

Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia (WVI) Doseba T Sinay mengatakan, target dari proyek tersebut adalah mendorong keterlibatan perempuan dan anak muda dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). Selaku regulator di desa, pemerintah desa juga diberi penguatan kapasitas. Sejauh ini, tidak semua aparatur di desa memilki kompetensi yang mumpuni dalam pengelolaan BUMDes ataupun dana desa.

”Kami mendorong agar hal itu dituangkan dalam peraturan desa, yang menjadi salah satu indikator pencapaian penting untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang. Lebih dari itu, dengan meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan ataupun pengawasan BUMDes, dapat membawa manfaat kesejahteraan bagi semua,” kata Doseba.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia Doseba T Sinay

Baca juga: Modal Minus Pengolah Kelor

Program Envision ini mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023. Pemprov NTT menargetkan pembentukan 1.500 BUMDes pada 2023. Hingga pertengahan 2019, melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, telah berdiri 1.100 BUMDes. Namun, baru 700 yang terdaftar sebagai unit usaha.

Pemerintah daerah yang menjadi target proyek tersebut menyampaikan terima kasih atas perhatian Uni Eropa dan WVI yang dalam proyek ini bekerja sama dengan Alfa Omega Foundation. Di NTT terdapat 3.353 desa/kelurahan yang tersebar di 22 kabupaten/kota.

”Diharapkan BUMDes ke depan menjadi tulang punggung ekonomi desa. Kami berharap program Envision ini dapat menjadi pilot project bagi BUMDes lainnya di Timor Tengah Selatan sehingga BUMDes dapat benar-benar mengelola potensi desa dan memberikan kesejahteraan,” ujar Bupati Timor Tengah Selatan EP Tahun.

Komitmen pemerintah

Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora juga mengungkapkan hal senada. ”Penandatanganan MOU ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sipil di Indonesia agar mampu berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan dengan menghormati hak-hak asasi manusia dan prinsip demokrasi,” ungkap Gidion.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket mengatakan, Uni Eropa sangat mendukung partisipasi dan keterlibatan efektif perempuan dan anak muda, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja BUMDes yang lebih baik. Hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

”Uni Eropa menempatkan hak-hak perempuan dan partisipasi anak muda sebagai prioritas kebijakan pembangunandan secara konsisten bekerja untuk membantu mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Kami juga mendorong upaya pemberdayaan, termasuk partisipasi mereka di semua bidang kehidupan publik,” katanya.

Baca juga: BUMDes Bisa Ringankan Masalah Ekonomi Desa