Jutaan Usaha Mikro Belum Terjaring Bantuan

Pemerintah telah menyalurkan hibah total Rp 21,84 triliun untuk 9,1 juta usaha mikro di seluruh Indonesia. Meski demikian, masih terdapat jutaan usaha mikro yang belum terjaring.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah telah menyalurkan hibah total Rp 21,84 triliun untuk 9,1 juta usaha mikro di seluruh Indonesia. Pada triwulan IV-2020 ini, pemerintah akan menyalurkan program untuk 3 juta usaha mikro lagi sehingga total cakupannya 12 juta usaha mikro. Meski demikian, masih terdapat jutaan usaha mikro yang belum terjaring.

”Tentu masih banyak usulan dari berbagai pihak yang belum bisa kami penuhi karena memang estimasi kami, jumlah usaha mikro yang unbankable lebih dari 20 juta,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki pada keterangan pers di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Pemerintah meluncurkan program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk usaha mikro per 24 Agustus. Program hibah senilai Rp 2,4 juta per pelaku usaha tersebut ditujukan untuk membantu usaha mikro bertahan melalui pandemi. Adalah BRI dan BNI sebagai lembaga penyalur program.

Menjurut Teten, realisasi per 6 Oktober mencapai 100 persen. Ini merupakan program pemulihan ekonomi nasional dalam konteks pandemi dengan serapan anggaran tercepat. Selanjutnya, pemerintah akan menyalurkan Banpres Produktif untuk 3 juta usaha mikro lagi. Dengan demikian, total cakupannya 12 juta usaha mikro.

Baca juga : Berbagi Beban

Kompas/Heru Sri Kumoro

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron (kiri) berbincang dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelum menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2020). Teten datang ke KPK untuk membahas pengawasan penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk UMKM.

”Minggu ini penyaluran sudah mulai dilakukan untuk yang 3 juta berikutnya. Anggaran sudah kami terima dari Kementerian Keuangan karena itu kita sudah bisa jalankan. Kami ingin memastikan penyaluran ini dari aspek pemerataan antardaerah, ketepatan sasaran, kecepatan. Program ini diharapkan bisa ikut membantu memulihkan ekonomi,” kata Teten.

Dalam evaluasinya atas penyaluran Banpres Produktif sejauh ini, Teten mengklaim bahwa tidak ada hal negatif, termasuk tidak ada laporan salah sasaran. Ini terjadi karena proses validasi data dilakukan ketat sejak awal.

Kekurangan program adalah keterbatasan dana sehingga belum semua usaha mikro yang membutuhkan bisa dijangkau.

”Tentu kami berharap hibah menambah modal kerja usaha mikro ini bisa membuat usaha mikro bisa bertahan di tengah pandemi Covid. Jadi, yang belum mendapatkan Banpres Produktif bisa mendaftarkan diri di dinas koperasi dan UKM setempat dan lembaga pengusul lainnya. Termasuk juga dari koperasi dan juga lembaga pembiayaan lainnya,” kata Teten.

SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo berbincang-bincang dengan para pedagang kecil penerima bantuan modal kerja di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/9/2020).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyatakan, realisasi seluruh program pemerintah yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 berikut dampak ekonominya mencapai Rp 318,5 triliun per 30 September atau 45,8 persen dari pagu senilai Rp 695,2 triliun. Hal ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi di triwulan III-2020.

Anggaran tersebut terbagi ke dalam enam kelompok program besar. Penyerapan terbesar adalah kelompok program perlindungan sosial, yakni 77,01 persen dari pagu Rp 203,9 triliun. Berikutnya adalah kelompok program UMKM sebesar 68,72 persen dari pagu Rp 123,47 triliun dan kelompok program kementerian dan lembaga negara sebesar 25,08 persen dari pagu Rp 106,11 triliun.

Program bidang kesehatan, realisasinya 25,04 persen dari pagu Rp 87,55 triliun. Kelompok program insentif usaha mencapai 23,27 persen dari pagu Rp 120,61 triliun. Sementara kelompok program pembiayaan korporasi yang serapannya masih nihil dari pagu Rp 52,6 triliun diperkirakan akan terealisasi di triwulan IV-2020.

”Kami berusaha keras supaya sampai dengan akhir tahun, seluruh dana Pemulihan Ekonomi Nasional bisa kita salurkan,” kata Budi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pegawai sebuah industri roti skala rumah tangga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, menyiapkan adonan roti sebelum dipanggang di dalam oven, Senin (31/8/2020).

Tantangan di triwulan IV-2020, menurut Budi, adalah melaksanakan program dengan realisasi anggaran yang lebih besar ketimbang realisasi di triwulan III-2020 sebagaimana harapan masyarakat. Terdapat beberapa program yang akan terus menyalurkan dana dalam jumlah besar. Banpres Produktif adalah salah satunya.

Program lainnya adalah bantuan subsidi gaji. Pemerintah memperluas cakupan program. Awalnya, sasarannya adalah pekerja atau buruh swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Di triwulan IV-2020, program juga akan menyasar guru honorer. Kebijakan ini telah disetujui Presiden Joko Widodo.

Sementara program bantuan sosial, Budi melanjutkan, tetap akan jalan. Di antaranya adalah Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, dan Kartu Prakerja.

”Mungkin yang akan agak besar (realisasinya) adalah penjaminan untuk perbankan terkait UMKM untuk bisa mendapatkan kredit. Ini juga akan kita dorong. Karena hibahnya sudah diberikan. Kalau modal awalnya sudah terbentuk, modal kerjanya ke depan, insya Allah bisa berjalan,” kata Budi.

Baca juga : Banpres Produktif Dinantikan sebagai Pendorong Usaha Mikro

Dengan demikian, program di triwulan IV-2020 akan diarahkan untuk memutar roda perekonomian kembali. Setelah hibah, pemerintah akan melanjutkan dengan program penjaminan dan program kredit sehingga perdagangan bisa terjadi kembali.

”Dan, kami akan kerja sama erat dengan Satgas di bagian kesehatan agar protokol kesehatan dijalankan dengan baik sehingga rasa aman rakyat timbul dan mereka mau keluar untuk mulai melakukan kontak fisik untuk berbelanja kembali,” kata Budi.