Pemerintah dan Swasta Berkolaborasi Dukung Nelayan Terdampak Pandemi

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ikan hasil tangkapan di Selat Karimata yang baru turun dari kapal diangkut dengan gerobak untuk dibawa ke gudang berpendingin di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Minggu (4/10/2020). Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan, volume ekspor perikanan hingga Juni 2020 sebesar 596.170 ton dengan nilai 2,41 miliar dollar AS. Nilai ekspor itu tumbuh 6,9 persen secara tahunan.

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 berdampak mendalam bagi para nelayan dan pembudidaya ikan. Selain kendala akses pembiayaan dan pemasaran, keterbatasan skala bisnis pun menjadi tantangan. Sinergi berbagai pihak dibutuhkan untuk mendukung mereka.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Victoria Br Simanungkalit, di Jakarta, Selasa (6/10/2020), mengatakan, pembatasan interaksi fisik dan berkurangnya aktivitas di hilir selama pandemi menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, juga ada pelemahan daya serap industri pengolahan serta kendala ekspor.

”Sementara itu, penjualan ikan di pasar online (daring) masih terbatas,” ujarnya dalam seminar daring ”Solusi Pembiayaan dan Pemasaran Perikanan di Tengah Pandemi”.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, total jumlah nelayan mencapai 2,3 juta orang dan pembudidaya ikan sekitar 4 juta orang. Sebanyak 96 persen nelayan Indonesia masuk kategori nelayan kecil dan tradisional.

Menurut Victoria, pengembangan koperasi pangan dinilai penting mengingat ancaman krisis pangan yang disampaikan Organisasi Pangan Dunia (FAO). Salah satu faktor lemahnya ketahanan pangan adalah petani dan nelayan mengelola sumber daya dengan skala kecil.

Oleh karena itu, nelayan dan pembudidaya ikan perlu didorong mengelola usaha dengan skala ekonomi. ”Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk. Konsolidasi lahan dan orang dapat dilakukan melalui lembaga koperasi,” ujarnya.

Pengembangan koperasi pangan dinilai penting mengingat ancaman krisis pangan yang disampaikan FAO. Salah satu faktor lemahnya ketahanan pangan adalah petani dan nelayan mengelola sumber daya dengan skala kecil.

Baca juga: Presiden Jokowi: Korporasi Petani dan Nelayan Belum Optimal

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah menuturkan, dampak Covid-19 dirasakan pelaku usaha perikanan budidaya ikan laut dan usaha pengolahan ikan setempat. Sebagai contoh, sebelum pandemi Covid-19, ikan kerapu diekspor ke Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Namun, setelah terjadi pandemi Covid-19 pemasaran hanya terserap di pasar lokal.

”Itupun tidak optimal karena rendahnya permintaan dari penampung lokal akibat beberapa sektor pariwisata di Bintan, Batam, dan Karimun tidak berjalan,” katanya.

REKAM NUSANTARA FOUNDATION

Sejumlah ikan pari hasil tangkapan dijajarkan di tempat tempat pelelangan ikan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Senin (15/7/2020). Meski bukan komoditas tangkapan utama kapal nelayan, ikan pari bernilai tinggi.

Terkait akses pembiayaan, Direktur Bisnis Kecil, Ritel, dan Menengah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Priyastomo menuturkan, ada enam skema pembiayaan yang dapat difasilitasi BRI untuk membantu sektor perikanan dan kelautan. Skema pembiayaan tersebut, yakni kredit usaha rakyat (KUR), kredit pangan, kredit investasi, kredit modal kerja (KMK), KMK Tangguh Produksi, dan subsidi resi gudang.

”KMK Tangguh BRI ini terkait program pemulihan ekonomi nasional, khususnya menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2020, untuk membantu modal kerja usaha-usaha yang terdampak Covid-19 dengan bunga murah,” ujarnya.

PMK 71/2020 merupakan peraturan tentang tata cara penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PMK ini untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PEN.

Berdasarkan data BRI, hingga Agustus 2020, kredit yang telah disalurkan kepada 125.170 pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp 5,7 triliun. Pinjaman tersebut tersalur lewat KUR, kredit pangan, kredit kecil, resi gudang, dan kredit mikro.

Hingga Agustus 2020, kredit yang telah disalurkan BRI kepada 125.170 pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp 5,7 triliun.

Baca juga: Menyejahterakan Seluruh Nelayan

KOMPAS/BM LUKITA GRAHADYARINI

Data penyaluran pinjaman melalui Badan Layanan Usaha Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) hingga 9 September 2020.

Terkait pemasaran, Head of Business Development Aruna, Irham Ahada, menyatakan, perusahaannya yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan itu memiliki mitra 10.000 nelayan di berbagai daerah di Indonesia.

Aruna membantu menyalurkan produk perikanan dan hasil laut nelayan Indonesia ke pasar ekspor di Asia Tenggara, Asia Timur, Amerika Utara, dan Timur Tengah, serta mendistribusikan ke pasar domestik di berbagai kota dan kabupaten.