Jelang Musim Tanam Oktober-November Pupuk Masih Langka
Jelang musim tanam Oktober-November, persediaan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Malang, Jawa Timur, masih langka. PT Pupuk Indonesia Holding Company diharapkan dapat menjamin ketersediaan pupuk di lapangan.
Oleh
DEFRI WERDIONO
·3 menit baca
MALANG, KOMPAS — Menjelang musim tanam Oktober-November, persediaan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Malang, Jawa Timur, masih langka. Pemerintah Kabupaten Malang berharap PT Pupuk Indonesia Holding Company menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan bagi petani.
Dari pengamatan Kompas, Kamis (1/10/2020), petani di Kecamatan Singosari, Pakis, Tumpang, Pakisaji, dan Kepanjen, ada yang sudah melangsungkan tanam sejak beberapa pekan lalu. Namun, ada pula yang masih mengolah lahan. Sebagian petani juga ada yang menjelang panen, tengah panen, dan ada yang masih membiarkan lahan begitu saja.
Syaiful Asyari dari humas Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Malang, mengatakan, jumlah petani yang akan melangsungkan tanam bakal bertambah karena saat ini hujan sudah beberapa kali turun di wilayah Kabupaten Malang. Artinya, sebentar lagi kebutuhan pupuk segera meningkat.
”Sejauh ini pupuk belum ada. Padahal, memasuki musim hujan, setiap bulan Oktober-November, kebutuhan pupuk luar biasa. Tidak hanya petani tanaman pangan, petani yang menanam tebu juga butuh pupuk. Sementara kios pupuk masih banyak yang kosong saat ini,” ujarnya.
Kalaupun ada pupuk, menurut Syaiful, kemungkinan petani membeli pupuk nonsubsidi atau pupuk sisa stok. Harga pupuk nonsubsidi jelas lebih tinggi ketimbang pupuk subsidi. Jika harga pupuk bersubsidi (urea) sekitar Rp 90.000 per zak ukuran 50 kilogram (kg), pupuk nonsubsidi harganya bisa dua kali lipat bahkan lebih.
Sejauh ini pupuk belum ada. Padahal memasuki musim hujan, setiap bulan Oktober-November kebutuhan pupuk luar biasa. Tidak hanya petani tanaman pangan, petani yang menanam tebu juga butuh pupuk. Sementara kios pupuk masih banyak yang kosong saat ini. ( Syaiful Asyari)
KTNA Kabupaten Malang, menurut Syaiful, sudah berkirim surat ke Kementerian Pertanian terkait permohonan ketersediaan pupuk bagi petani. ”Sejauh ini kami masih menunggu berita selanjutnya,” ucapnya.
Sudah mendapatkan
Budi (35), petani di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, mengatakan, dirinya baru saja mendapatkan pupuk urea dengan harga Rp 9.000 per kg di kios yang tidak jauh dari lahannya. Namun, Budi tidak begitu paham apakah itu pupuk bersubsidi atau nonsubsidi.
”Semingguan ini agak mudah mendapatkan dibandingkan sebelumnya. Untuk membeli juga mudah, tidak usah memakai Kartu Tani karena jumlahnya sedikit, hanya sekitar 50 kg. Kalau belinya banyak, di atas 1-2 kuintal baru memakai Kartu Tani,” kata Budi yang belum memiliki Kartu Tani ini.
Budi membutuhkan pupuk setiap 10 hari sekali untuk tanaman kubis miliknya. Tanaman kubis Budi berumur 1,5 bulan di lahan seluas sekitar setengah hektar.
”Sekali memumpuk saya butuh 50 kg untuk merangsang perkembangan daun. Kalau untuk insektisida penyemprotan hama, tidak ada kendala,” tuturnya. Budi mengatakan, saat ini hama ulat grapyak mudah muncul akibat panas dan hujan yang terjadi akhir-akhir ini.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Budiar Anwar mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali menghadiri rapat yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur terkait masalah pupuk.
”Intinya (isi rapat) agar PT Pupuk Indonesia Holding Company agar segera droping pupuk ke petani. Memang, secara nasional, jatah pupuk memang dikurangi 50 persen lantaran luas baku sawah berkurang,” ujarnya. Luas sawah di Kabupaten Malang 45.000 hektar dan kebutuhan pupuk tahun 2020 sampai Agustus sekitar 170.000 ton.
Menurut Budiar, memang ada rencana dari pemerintah menggunakan Kartu Tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Namun, karena infrastruktur Kartu Tani belum memadai akhirnya keluar surat edaran dari Kementerian Pertanian untuk mendapatkan pupuk secara manual sampai 2021.
Di Kabupaten Malang baru sekitar 55.000 Kartu Tani yang sudah didistribusikan dari sekitar 70.000 kartu yang tercetak. Adapun total petani di Kabupaten Malang mencapai 163.000. ”Sisanya akan dimasukkan data tahun depan,” katanya.
Budiar berharap agar pihak perbankan yang ditunjuk untuk menangani Kartu Tani di Jawa Timur, yaitu BNI, segera menyelesaikan sisa kartu yang ada. Pemerintah Kabupaten Malang sendiri terus menyosialisasikan Kartu Tani kepada kelompok tani. Sosialisasi dilakukan oleh tim yang terdiri atas beberapa pihak dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.