Pemerintah Rogoh Rp 304 Triliun untuk Pandemi Covid-19

Realisasi anggaran untuk menangani Covid-19 hingga akhir September ini mencapai 43,8 persen dari pagu atau setara dengan Rp 304,62 triliun. Pemerintah yakin seluruh anggaran akan terserap hingga akhir tahun.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga mendistribusikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan mobil pikap di RW 007 Kelurahan Malakasari, Jakarta Timur, Selasa (15/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Strategi pemerintah di bidang ekonomi pada masa krisis  akibat pandemi Covid-19 difokuskan untuk menggelontorkan program bantuan sosial guna menjaga daya beli keluarga miskin dan rentan miskin serta membantu dunia usaha bertahan. Sampai akhir September 2020, realisasi anggaran untuk program tersebut mencapai Rp 304,62 triliun atau 43,8 persen dari pagu yang ditetapkan. Program bidang kesehatan termasuk di dalamnya.

”Presiden arahannya jelas. Bahwa yang di depan adalah sektor kesehatan. Jadi kesehatan harus pulih dulu, baru ekonomi bangkit. Karena apa pun yang kita lakukan, karena pandeminya adalah pandemi kesehatan, kita harus dorong itu supaya bisa pulih dulu. Baru kemudian ekonominya menyusul,” kata Ketua Satuan Tugas Penanganan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Peningkatan jumlah kasus Covid-19 yang tejadi, menurut Budi, sudah ditangani secara serius oleh Satgas Covid-19. Ia mengklaim, trennya penambahan kasus sudah membaik.

”Kalau ini sudah mulai turun, kemudian rakyat sudah merasa semakin aman, merasa nyaman untuk keluar dan melakukan kontak fisik, insya Allah ekonomi akan pulih kembali,” kata Budi yang juga Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara itu.

Baca juga: Data Lagi-lagi Menjadi Kendala Penyaluran Bantuan

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga menata kardus bantuan sosial Pemprov DKI yang diturunkan dari truk ekspedisi di Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (27/7/2020). Pemprov DKI Jakarta berencana memperpanjang pembagian bantuan sosial alias bansos hingga Desember 2020. Keputusan itu sejalan dengan keputusan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial, soal pembagian bansos terdampak pandemi Covid-19.

Di masa ketika rasa aman masyarakat untuk berkegiatan belum pulih 100 persen sehingga aktivitas ekonomi pun belum pulih, Budi melanjutkan, Satgas PEN bertugas membantu perekonomian rakyat miskin dan rentan miskin serta kelompok yang paling terdampak seperti UMKM.

Pemerintah menganggarkan Program PEN senilai Rp 695,2 triliun di tahun ini. Realisasi sampai dengan 28 September adalah Rp 304,6 triliun atau 42,8 persen.

Untuk itu, percepatan penyaluran berbagai program bantuan sosial pun ditempuh. Pemerintah menganggarkan Program PEN senilai Rp 695,2 triliun di tahun ini. Realisasi sampai dengan 28 September adalah Rp 304,6 triliun atau 42,8 persen.

”Sampai akhir tahun, kami optimistis, seluruh anggaran bisa diserap sehingga bisa memberi daya ungkit yang cukup tinggi bagi pertumbuhan ekonomi di triwulan III dan IV tahun 2020,” kata Budi.

Wakil Ketua Satgas PEN Suahasil Nazara menyatakan, pemerintah menangani persoalan kesehatan yang ditimbulkan Covid-19. Namun, pada saat yang sama, pemerintah juga harus membantu ekonomi masyarakat.

Baca juga: Bansos Dikebut, Anggaran Lampaui Pagu

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Mobil bak terbuka digunakan untuk membawa paket bansos yang akan dibagikan kepada warga terdampak pandemi Covid-19 di tiap RT. Sebanyak 649 paket bansos tahap kedua dari Pemprov DKI Jakarta tiba di RW 001 Kelurahan Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (6/6/2020). Paket bahan kebutuhan pokok yang dibagikan berupa beras 10 kg, minyak goreng 2 liter, sarden 4 kaleng, biskuit 1 kaleng, tepung terigu 1 kg, kecap 1 pouch, sabun mandi, dan bihun.

Adapun strategi pemerintah di bidang ekonomi, menurut Suahasil, adalah menggelontorkan sejumlah program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Pertimbangannya, 56 persen produk domestik bruto nasional disumbang oleh konsumsi rumah tangga.

”Ini strategi besar pemerintah. Ketika dunia usaha mengalami penurunan, tidak bergerak cepat, maka pemerintah yang melakukan penggelontoran bansos dan dukungan ke rumah tangga dan dunia usaha sehingga rumah tangga dan dunia usaha bisa melakukan aktivitas konsumsi atau pun investasi,” kata Suahasil.

Untuk itu, percepatan penyaluran program perlindungan sosial terus dilakukan pemerintah. Dalam beberapa bulan terakhir, tren percepatan penyaluran bansos itu tampak.

Percepatan penyaluran program perlindungan sosial terus dilakukan pemerintah. Dalam beberapa bulan terakhir, tren percepatan itu tampak.

Adapun mekanisme perubahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang makan waktu, menurut Suahasil, yang juga Wakil Menteri Keuangan itu, adalah prosedur tata kelola yang wajib dilakukan. Tantangannya adalah tahapan yang terjadi di tengah jalan ini menuntut evaluasi yang baik sekaligus cepat.

”Tahun lalu, seluruh program sudah diketahui sejak sebelum tahun anggaran dimulai. Tapi sekarang, karena situasi Covid sedemikian darurat, sambil berjalan kita rumuskan program-program baru. Sambil jalan, sambil bikin DIPA. Ini memang menjadi tugas dari kami di birokrasi, terus membuat supaya prosesnya lancar tetapi tetap dengan tata kelola yang baik karena ujungnya, kita harus pertanggungjawabkan anggaran tersebut dengan baik,” kata Suahasil.

Melalui sejumlah usaha percepatan pencairan program pemerintah sekaligus geliat di dunia usaha, Suahasil memperkirakan pertumbuhan ekonomi di triwulan III-2020 akan lebih baik ketimbang triwulan II-2020.

”Pertumbuhan ekonomi, kita lihat ada pemulihan. Di triwulan  II, besarnya minus 5,3 persen. Di triwulan III-2020, kita lihat akan lebih kecil kontraksinya. Angkanya kita tunggu dari BPS,” kata Suahasil.

Realisasi anggaran

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran penanganan Covid-19 tahun ini mencapai Rp 695,2 triliun. Anggaran ini terdiri atas Rp 87,55 triliun untuk penanganan kesehatan, Rp 203,9 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 120,61 triliun untuk insentif usaha, Rp 123,46 triliun untuk UMKM, Rp 97,11 triliun untuk program di kementerian dan lembaga, dan sisanya untuk pembiayaan korporasi.

Total realisasi per 28 September adalah Rp 304,62 triliun atau 43,8 persen. Khusus untuk penanganan kesehatan, realisasinya Rp 21,79 triliun atau 24,9 persen dari pagu.

KOMPAS/MADINA NUSRAT

Warga penerima bantuan sosial tunai (BST) atau bantuan langsung tunai (BLT) Kementerian Sosial dipasangi stiker penerima bantuan sosial terdampak Covid-19 di dinding rumahnya. Stiker ini salah satunya dijumpai di dinding rumah Banjar di Desa Talok, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (8/5/2020). Banjar merupakan salah satu penerima bansos meski kondisi ekonominya cukup baik karena memiliki mobil Toyota Fortuner dan Honda Brio.

Sementara program perlindungan sosial, realisasinya bervariasi. Realisasi tercepat adalah Program Keluarga Harapan, yakni Rp 36,3 triliun atau 97 persen untuk 10 juta rumah tangga sasaran (RTS). Realiasi Program Kartu Sembako adalah Rp 31,9 triliun atau 73,17 persen untuk 19,4 juta RTS.

Realisasi program bantuan sosial untuk warga di Jabodetabek dan luar Jabodetabek adalah Rp 29,2 triliun atau 74,6 persen untuk 10,9 juta RTS. Realisasi program Kartu Prakerja adalah Rp 19,46 triliun atau 97,3 persen untuk 5,48 juta jiwa penerima.

Realisasi subsidi gaji untuk karyawan dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan adalah Rp 14 triliun atau 36,9 persen untuk 11,65 juta jiwa penerima. Program padat karya di kementerian dan lembaga, realisasinya adalah Rp 12,76 triliun atau 69,35 persen untuk 1,97 juta orang.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Bantuan modal kerja senilai Rp 2,4 juta menyasar target 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Diharapkan, bantuan ini membuat para pengusaha informal ini bisa bertahan di masa pandemi Covid-19.

Sementara program untuk dunia usaha, Bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro misalnya, realisasinya Rp 16 triliun atau 72,4 persen untuk 6,6 juta penerima. Subsidi Bunga Kredit Mikro, realisasinya adalah Rp 2,97 triliun atau 8,49 persen untuk 7,67 juta debitor UMKM.

Adapun insentif usaha, realisasinya Rp 27,61 triliun atau 22,9 persen dari pagu senilai Rp 120,61 t. Seluruh dunia dari semua sektor bisa meminta insentif ini.