Pemulihan Bergantung pada Disiplin Kesehatan

Kompas/Yuniadhi Agung

Suasana di sudut Lippo Mall Kemang, Jakarta, Minggu (13/9/2020). Mulai 14 September 2020, Pemerintah Provinsi DKI kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar dengan berbagai penanganan yang lebih ketat untuk mengerem laju penyebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan pemulihan ekonomi yang terimbas pandemi. Namun, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan yang masih lemah justru menghilangkan kesempatan itu.

Kondisi tersebut bisa terus berlanjut hingga akhir tahun jika tidak benar-benar ditegakkan. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kedua di DKI Jakarta juga tidak akan ada artinya apabila pemerintah tidak tegas.

Staf Ahli Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) Yongky Surya Susilo, Senin (28/9/2020), mengatakan, sebenarnya ada kesempatan pemulihan pada triwulan III dan IV-2020. Sayangnya, penerapan protokol kesehatan masih lemah.

”Penjualan ritel gaya hidup tampaknya akan berlanjut negatif, sedangkan peritel makanan dan minuman hanya sanggup bertahan hingga tiga bulan ke depan,” ujarnya dalam telekonferensi pers di Jakarta.

Yongky berpendapat, PSBB sebaiknya diberlakukan ketat secara regional, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, selama 3-4 minggu hingga kasus menurun. Sebenarnya ada kesempatan pemulihan pada triwulan III dan IV-2020. Sayangnya, penerapan protokol kesehatan masih lemah, Pastikan juga ada penindakan ketat para pelanggar di jalan dan area-area pelosok untuk mengatasi orang tanpa gejala.

Sebenarnya ada kesempatan pemulihan pada triwulan III dan IV-2020. Sayangnya, penerapan protokol kesehatan masih lemah.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menambahkan, pada saat akhir pekan selama PSBB berlaku, ada limpahan konsumen ke ritel-ritel atau pusat perbelanjaan di daerah-daerah penyangga DKI Jakarta. Hal ini justru berpotensi menimbulkan kluster penularan baru apabila tidak disertai dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kenaikan kasus Covid-19 membuat konsumen berhati-hati berpergian, salah satunya ke pusat perbelanjaan. Hal ini menyebabkan penjualan ritel turun drastis.

Hasil survei Hippindo terhadap anggota-anggotanya menunjukkan, rata-rata penjualan mereka turun sebesar 80 persen pada Mei-Juli 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Survei tersebut juga memperlihatkan, penjualan ritel di sektor busana bisa turun 70-80 persen dan makanan-minuman turun 50 persen pada September-Oktober 2020 dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.

Hippindo juga memproyeksikan, ritel produk kebutuhan harian pada triwulan-III 2020 diprediksi tumbuh 4-8 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Kemudian pada triwulan-IV 2020 diperkirakan tumbuh 6-10 persen.

Sebaliknya, pertumbuhan untuk peritel produk gaya hidup pada triwulan-III 2020 diperkirakan minus 60 persen sampai minus 40 persen secara tahunan dan triwulan IV-2020 minus 50 persen hingga minus 20 persen. Padahal, sebelum ada PSBB DKI Jakarta, peritel gaya hidup diperkirakan dapat tumbuh 10-25 persen pada triwulan-III 2020 secara tahunan.

Baca juga: Kerugian Capai Rp 200 Triliun, Daya Tahan Peritel Terancam Ambruk

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pegawai pusat perbelanjaan ritel Hypermart di kawasan Tanah Abang, Jakarta, menata minuman, Kamis (24/9/2020). Tetap terjaganya aktivitas ekonomi di sektor riil diyakini dapat mempercepat perekonomian keluar dari jurang resesi dan selanjutnya kondisi ekonomi bisa pulih secara bertahap. Masyarakat memiliki daya tahan cukup kuat untuk menghadapi resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Syaratnya, stabilitas domestik terjaga.

Menurut Budihardjo, Hippindo memiliki sekitar 3 juta tenaga kerja. Apabila peritel tidak dibantu langsung oleh pemerintah untuk bertahan, sekitar 50 persen tenaga kerja itu akan dirumahkan atau mengalami pengurangan penghasilan.

Bantuan langsung yang diharapkan berupa pembebasan sementara atas Pajak Penghasilan (Pph) final atas sewa, biaya layanan, dan penggantian biaya listrik; PPh Pasal 21, 22, 23, dan 25; percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPn); Pajak Pembangunan Satu (PB 1); Pajak Bumi dan Bangunan; pajak reklame; pajak hiburan; serta pajak parkir. Asosiasi juga meminta subsidi gaji karyawan sebesar upah minimum.

Baca juga: Mal dan Peritel Minta Tetap Beroperasi

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja menyatakan, APPBI berharap ada pembebasan PPh, PPn, pajak reklame, dan pajak parkir. Pemerintah juga diminta memberikan subsidi langsung kepada karyawan yang bekerja di pusat perbelanjaan sebesar 50 persen dari upah.

”Terkait relaksasi yang dapat diberikan kepada peritel sebagai penyewa, sejumlah pengelola pusat perbelanjaan membuka ruang negosiasi. Namun, relaksasinya tak bisa seragam karena bergantung daya tahan pengelola dan peritel," katanya.