”Mendayung” di Tengah Krisis, Perbaikan dan Kemajuan Solusi Bangun Infrastruktur
Pasca-Bandara Internasional Yogyakarta akhir Agustus lalu, disusul Tol Pekanbaru-Dumai, Riau, Jumat kemarin, Presiden Jokowi, siang ini, resmikan Tol Manado-Danowudu. Meski pandemi Covid-19, pembangunan terus berlanjut.
Presiden meninjau seksi I ruas Tol Pekanbaru-Dumai, Jumat (21/2/2020).
Covid-19 adalah sebuah realita tak terelakkan. Namun, sebagai penyelenggara negara, pemerintah bertanggung jawab memastikan darurat kesehatan masyarakat segera usai sekaligus memastikan agenda-agenda pembangunan terus berlanjut.
Karena itu, setelah Bandar Udara Internasional Yogyakarta pada akhir Agustus lalu, disusulberoperasinya Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Provinsi Riau, Jumat kemarin, Selasa (29/9/2020) siang ini Presiden Joko Widodo akan meresmikan jalan tol sepanjang 26 kilometer lebih antara Manado dan Danowudu (12 km sebelum Bitung, Sulawesi Utara, atau ruas Manado-Bitung).
Seperti peresmian sejumlah proyek infrastruktur lainnya, acara di Jalan Tol Manado-Danowudu juga dilakukan secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu sebelumnya, juga baru meresmikan jalan tol pertama di Aceh.
”Saya ingin tekankan lagi, walaupun kita menghadapi kesulitan, kita juga tidak boleh melupakan agenda-agenda besar, agenda-agenda strategis besar bangsa kita, terutama dalam langkah-langkah untuk bisa kita keluar dari middle income trap,” kata Presiden Joko Widodo pada pengantar rapat terbatas membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020).
Sejak Covid-19 menghantam Indonesia pada awal Maret 2020, fokus pemerintah adalah menangani Covid-19. Tidak saja dalam hal kesehatan masyarakat, tetapi juga menyangkut bidang-bidang lain yang terdampak dan mendesak. Tak banyak agenda besar di luar itu.
Baca juga: Pandemi Tak Ganggu Pembangunan Infrastruktur
Pada saat yang sama, pemerintah berupaya untuk tetap menjalankan sejumlah agenda strategis nasional, seperti pembangunan infrastruktur. Sesekali Presiden melakukan kegiatan yang paling jamak dilakukannya pada periode pertama pemerintahannya dulu, yakni meresmikan proyek infrastruktur.
Proyek pembangunan stasiun kereta ringan (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) rute Dukuh Atas-Cawang yang berada di sebelah Jalan Tol Dalam Kota, Jakarta Selatan, Minggu (2/8/2020).
Tak ada elaborasi kendala
Seusai peresmian Bandara Internasional Yogyakarta pada 28 Agustus, Presidan baru-baru ini telah meresmikan beroperasinya Jalan Tol Pekanbaru-Dumai di Provinsi Riau secara virtual. Model ini yang perdana dilakukan.
Presiden meresmikan di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/9/2020), didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Sementara mengikuti peresmian virtual di Kota Dumai, antara lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono serta Gubernur Riau Syamsuar.
Basuki Hadimuljono, dalam laporannya, menyatakan, Kementerian PUPR terus mengerjakan dan menuntaskan proyek-proyek infrastruktur. Tak ada elaborasi kendala administrasi dan lapangan akibat Covid-19.
Ia hanya menyampaikan dengan singkat dan optimistis bahwa semuanya akan baik-baik saja. Peresmian beroperasinya Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,5 kilometer (km) adalah bagian dari proyek Jalan Tol Trans-Sumatera sepanjang 2.878 km yang ditargetkan tuntas pada 2024.
Kementerian PUPR juga telah menyiapkan peresmian ruas Jalan Tol Kayu Agung-Palembang sepanjang 40 km dan merencanakan ground breaking pembangunan ruas Jalan Tol Palembang-Betung sepanjang 70 km per 29 September. Secara paralel, Kementerian PUPR dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan menandatangani perjanjian kerja untuk pembangunan ruas Jalan Tol Betung-Jambi sepanjang 191 km. Hal sama dilakukan untuk ruas Jalan Tol Pekanbaru-Rengat sepanjang 175 km.
Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Internasional Yogyakarta yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Jumat (28/8/2020).
Berkaca selama enam bulan terakhir, penanganan Covid-19, seperti yang terjadi di sejumlah negara lain, juga masih kedodoran di sana-sini. Sementara penyelenggaraan negara harus jalan terus. Namun, memang itulah fungsi pemerintah, hadir untuk mengatasi krisis sekaligus melanjutkan penyelenggaraan negara. Tidak bisa salah satu sisi koin menegasikan yang lain karena sifatnya komplementer. Untuk memenuhi tanggung jawab itu, dibutuhkan seni mendayung di tengah badai krisis Covid-19.
Penajaman program kerja
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan, Covid-19 mau tidak mau memengaruhi rencana kerja pemerintah. Untuk itu, pemerintah melakukan penajaman program kerja, yakni dengan mengarusutamakan penanganan Covid-19, baik di bidang kesehatan maupun bidang sosial-ekonomi.
Sejalan dengan itu, agenda strategis pembangunan tetap dijalankan secara terukur. Pembangunan infrastruktur adalah salah satunya. ”Kita ingin kejar stok infrastruktur dasar. Tidak ada keraguan untuk itu. Ini harus diteruskan karena mendukung kesehatan masyarakat,” kata Suharso.
Kita ingin kejar stok infrastruktur dasar. Tidak ada keraguan untuk itu. Ini harus diteruskan karena mendukung kesehatan masyarakat.
Salah satu tantangan terbesar pemerintah untuk merealisasikan program pada tahun ini, menurut Suharso, adalah perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang butuh proses dan makan waktu. Perubahan DIPA merupakan mekanisme yang wajib dilakukan ketika terjadi perubahan program kerja di tengah tahun anggaran.
Eksekusi baru bisa dilakukan setelah DIPA terbaru terbit. Sementara perubahan DIPA dibuat per program yang telah disetujui, bukan sekali untuk semua program di satu kementerian atau lembaga negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2021 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).
”Ini merupakan bentuk tata kelola yang harus dilaksanakan. Setiap perubahan harus dituangkan dalam perubahan DIPA. Butuh proses. Satu kegiatan satu DIPA,” kata Suharso.
Tantangan lain adalah dinamika di lapangan yang cepat berubah. Misalnya, menyangkut harga peralatan medis. Standar di Kementerian Kesehatan berbeda dengan dinamika di lapangan. Sementara untuk mengakomodasi dinamika lapangan yang cepat ke dalam daftar standar harga di pemerintah butuh mekanisme dan tahapan.
Adapun dari sisi perencanaan, menurut Suharso, Bappenas melakukan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Caranya dengan melakukan penajaman terhadap rencana-rencana pembangunan.
Arus utama RPJMN 2020-2024 antara lain program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), generasi muda, dan jender. Dengan adanya Covid-19, Bappenas menambahkan sistem kesehatan masyarakat sebagai arus utamanya.
”RPMJN sudah ditetapkan sebelum Covid. Ada penyesuaian lagi karena Covid. Target-target yang kita kejar lebih tinggi sekarang adalah soal kesehatan. Misalnya, penurunan TBC, penurunan kusta, dan peningkatan imunisasi dasar lengkap. Sistem kesehatan nasional juga kita perkuat,” kata Suharso.
Siswa mendapatkan suntikan vaksin difteri tetanus (DT) dari tenaga medis Puskesmas Kebayoran Lama Utara di Gelanggang Remaja Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2020).
Sementara itu, sama pentingnya dengan penyesuaian dan eksekusi program adalah ketersediaan anggaran yang cukup. Anggaran adalah bahan bakar. Apalagi di tengah situasi krisis. Seluruh program pemerintah baru jalan jika ada anggarannya. Oleh sebab itu, kapasitas keuangan negara berikut arus kasnya menjadi sangat vital.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, di masa pendemi ini, APBN menghadapi tantangan yang cukup berat. Tantangan pertama adalah menjaga keterpenuhan kas untuk mendukung akselerasi pemulihan sosial-ekonomi di tengah anjloknya penerimaan negara akibat pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi dalam.
Kedua, menjaga keseimbangan antara keterpenuhan likuiditas saat ini dengan tidak mengorbankan likuiditas dan sustainabilitas di masa depan. Ketiga, menyelaraskan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan kas dan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ada saat ini serta menggali berbagai inovasi pembiayaan untuk menopang program priroitas dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali.
Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Dilanjutkan demi Ungkit Ekonomi
”Oleh karena itu, penanganan dampak pandemi Covid-19 perlu didukung manajemen kas pemerintah yang lebih agile, cermat, dan responsif,” kata Sri Mulyani.
Oleh karena itu, penanganan dampak pandemi Covid-19 perlu didukung manajemen kas pemerintah yang lebih agile, cermat, dan responsif.
Tahun ini, penerimaan dari pajak dan bukan pajak mengalami tekanan seiring dengan perlambatan perekonomian. Sementara belanja negara meningkat dan dituntut dapat dicairkan secara cepat untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi nasional.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2Ffd32be19-dd76-4e3d-801c-e7e73a7127ca_jpg.jpg){kind=logo}
Wajib pajak antre menunggu panggilan dengan saling menjaga jarak di Mal Pelayanan Publik Pemprov DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2020).
Dalam kondisi demikian, Sri Mulyani melanjutkan, pembiayaan anggaran menjadi krusial, baik dari ketersediaan jumlah, ketepatan waktu penarikan dana, maupun pengendalian risiko. Oleh karena itu, pengelolaan kas menjadi kunci penolong bagi akselerasi pemulihan sosial-ekonomi dan keadilan antargenerasi.
”Dalam masa pandemi Covid-19, tantangan pengelolaan cash flow adalah pada saat pemerintah harus melakukan akselerasi belanja dan pada saat yang sama dituntut merespons dengan penyediaan kas secara cukup dan tepat waktu. Dalam hal ini, strategi pengelolaan cash flow pemerintah dilakukan secara ekstra hati-hati, disesuaikan dengan kebutuhan, untuk menjamin kelancaran pencairan dana,” kata Sri Mulyani.
Kontrasiklus, perbaikan dan kemajuan
Dalam rangka menjamin kecukupan pembiayaan APBN 2020 di masa pandemi yang nilainya mencapai Rp 1.039,2 triliun, Sri Mulyani menambahkan, pembiayaan anggaran dilakukan dengan dua mekanisme. Pertama, melakukan penerbitan surat utang negara melalui mekanisme pasar dan penarikan pinjaman luar negeri.
Kedua, melakukan penerbitan surat utang negara secara private placement kepada Bank Indonesia untuk membiayai kebutuhan belanja penanganan dampak pandemi Covid-19 yang bersifat kebutuhan publik, seperti kesehatan dan perlindungan sosial.
Presiden Jokowi saat meresmikan ruas Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 4 yang menghubungkan Indrapuri-Blang Bintang dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh, Selasa (25/8/2020).
Pemerintah juga menyiapkan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) hingga Rp 70,6 triliun untuk menjamin kecukupan kas. Implementasi teknis dari strategi pengelolaan arus kas pemerintah ini dilakukan dengan berbagai kebijakan dan dukungan sistem teknologi informasi keuangan.
Baca juga: Tol Dumai-Pekanbaru Mulai Beroperasi
Demikian pula untuk menjamin kelancaran penyaluran belanja bantuan sosial. Kementerian Keuangan menyediakan sistem pengelolaan rekening dan sistem pembayaran digital yang bekerja sama dengan perbankan. Ini diterapkan pada penyaluran PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, bansos tunai, banpres subsidi upah, dan banpres produktif.
Kontrasiklus, inilah ikhtiar yang coba dilakukan pemerintah di tengah badai krisis Covid-19. Itu saja tidak mudah. Apalagi pemerintah menghadapi kompleksitas persoalannya sendiri yang berkaitan dengan sistem hukum, administrasi-birokrasi, dan kapasitas keuangan.
Namun, pemerintah hadir untuk memberikan solusi bukan berputar-putar dalam masalah. Untuk itu, seni kepemimpinan dan kemampuan mengelola krisis menjadi penentu, apakah bangsa ini melewati krisis sebagai juara atau pecundang. Tak ada kata sempurna sebagaimana juga tak ada kata selesai untuk evaluasi dan perbaikan. Mendayung di tengah krisis, dan maju ke depan. Tidak ada kata lain, dan bukan berkutat di situ-situ saja, tanpa ada perbaikan dan kemajuan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2Ff99b9671-d10f-41d8-97be-a0914ad34afc_jpg.jpg){kind=logo}
Baliho menyambut peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan Ke-75 Indonesia di depan Kementerian Pariwisata, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2020).
