Berdayakan Potensi Desa dan UMKM

Indonesia disebut punya modal besar untuk segera pulih dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Kolaborasi yang padu di semua struktur, serta memberdayakan semua potensi yang ada bisa menjadi cara ampuh untuk bangkit.

Kompas/Priyombodo

Aktivitas pekerja di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kue di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (13/9/2020). Meskipun tetap produksi, pekerja mengakui terjadi penurunan jumlah produksi selama pandemi Covid-19. Rencana kembali diberlakukannya pembatasan soial berskala besar atau PSBB ketat dikahawatirkan akan kembali berdampak pada penjualan.

JAKARTA, KOMPAS — Pemberdayaan potensi perdesaan dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi, penanganan pandemi Covid-19 tetap diutamakan dan diprioritaskan.

Pandemi Covid-19 di Indonesia bisa menjadi mementum untuk memperbaiki segala sektor, terutama sistem kesehatan dan ketahanan pangan.

Hal itu mengemuka dalam webinar ”Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi” yang diselenggarakan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, Minggu (27/9/2020). Ekonom Center of Reform on Economics (Core)  Indonesia Hendri Saparini, Wakil Menteri Keuangan 2014-2019 Mardiasmo, Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana, pakar epidemiologi UGM Riris Andono Ahmad, dan Wakil Rektor UGM Bidang Kerja Sama dan Alumni Paripurna P Sugarda hadir sebagai narasumber.

Menurut Hendri Saparini, dalam situasi krisis, UMKM selalu menjadi penyelamat ekonomi. Pemerintah sudah mengucurkan stimulus untuk pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Namun, ia menggarisbawahi, stimulus yang mencapai ratusan triliun rupiah tersebut harus memiliki daya serap tinggi terhadap produk UMKM.

”Stimulus yang diberikan pemerintah tidak harus diukur dengan angka atau kontribusi persentase terhadap produk domestik bruto (PDB). Misalnya, UMKM diberi stimulus. Bagaimana dengan perusahaan besar? Pemerintah bisa memberikan mereka kemudahan proses bisnis dan mencarikan pasar. Selain itu, UMKM juga harus menjadi penopang industri besar di Indonesia. Selama ini, ada jarak yang lebar antara UMKM dan industri besar,” kata Hendri Saparini.

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Nasional Butuh Dana Rp 318,09 Triliun

Sementara itu, Mardiasmo mengusulkan agar peran perdesaan semakin diperkuat dalam upaya memulihkan ekonomi nasional yang terpukul akibat pandemi Covid-19. Peran yang perlu diperkuat adalah koperasi unit desa (KUD), badan usaha milik desa (BUMDes), karang taruna, dan ibu-ibu pegiat pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Seluruh fungsi tersebut digerakkan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menampung pengangguran di perdesaan.

Selama ini, ada jarak yang lebar antara UMKM dengan industri besar.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Warga Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (7/9/2020), membangun drainase sebagai bagian program padat karya tunai desa (PKTD). Pembangunan dengan memanfaatkan dana desa tersebut diharapkan dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi di desa selama masa pandemi ini.

”Harus ada peran aktif kepala daerah. Memang modelnya ekonomi kecil-kecilan, tetapi terbukti tangguh dan tahan lama sekaligus bisa mengurangi pengangguran baru akibat pandemi Covid-19,” kata Mardiasmo.

Kolaborasi

Terkait pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19, menurut Riris, dua hal tersebut harus memiliki titik temu tentang hal apa saja yang harus disepakati. Apabila penularan tidak menurun dalam waktu dua pekan, pengetatan pergerakan manusia harus diterapkan kembali selama 2-3 pekan. Apabila ada penurunan penularan, pelonggaran bisa diberlakukan kembali.

”Normal baru itu tarik ulur. Hanya saja perlu parameter yang jelas. Tak perlu karantina wilayah (lock down), tetapi bisa dengan pembantaran pergerakan dengan ketat dengan batas waktu tertentu dan parameter tertentu. Hal ini perlu komunikasi yang baik antara pengambil kebijakan dengan pelaku bisnis,” kata Riris.

Penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi memerlukan kerja sama yang baik antarlembaga, baik di pusat maupun di daerah, termasuk dengan masyarakat luas. Menurut Paripurna, sampai saat ini masih ada ego sektoral yang menjadi penghambat pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi di Indonesia. Padahal, semua memiliki kepentingan bersama, yaitu bagaimana ekonomi segera pulih dan masalah pandemi bisa teratasi.

Sampai saat ini masih ada ego sektoral yang menjadi penghambat pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi di Indonesia.

Baca juga: Tak Hanya Menjaga Bisnis, BUMN Juga Geliatkan Ekonomi

”Kalau kerja sama erat itu bisa dilakukan, masalah ini segera teratasi. Masyarakat juga harus terbiasa dengan protokol kesehatan ketat. Selain itu, perlu melepaskan diri ego sektoral masing-masing,” ujar Paripurna.

Kompas/Priyombodo

Warga menerima dana tunai yang dibagikan pemerintah dalam bantuan jaringan pengamanan sosial bagi masyarakat rentan akibat Covid-19 di SD Negeri 1 Cipete, Pakojan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Jumat (18/7/2020). Sebanyak 848 warga menerima dana bantuan senilai Rp 600.000. Pembagian dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, menurut Ari Dwipayana, upaya pemerintah memulihkan ekonomi nasional juga mempertimbangkan dan menghitung pengendalian ataupun penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah juga telah menyiapkan jaring pengaman sosial. Namun, kunci utama pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19 dan penanganan kesehatan.

”Situasi di Indonesia sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Perlu kekompakan pemerintah pusat dan daerah, gubernur dan bupati. Semua harus punya visi yang sama ketika program yang dirancang dijalankan. Kompak horizontal dan vertikal. Hal ini butuh upaya terus-menerus mencari cara baru untuk selesaikan persoalan,” katanya.

Kunci utama pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19 dan penanganan kesehatan.

Ari menambahkan, situasi pandemi Covid-19 saat ini bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk menata ulang sejumlah sektor penting, seperti kesehatan dan ketahanan pangan. Ketergantungan obat dan alat kesehatan impor harus dikurangi, sedangkan rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk yang rendah mesti ditingkatkan. Saat ini juga momentum yang tepat untuk memperkuat kedaulatan pangan dan memperkuat ketahanan energi lewat pengembangan energi terbarukan.

Baca juga: Penurunan Investasi Turut Membuat Pembayaran Klaim Melambat