Pengendalian pasokan ayam oleh pemerintah selama ini dinilai belum efektif sehingga problem harga anjlok di peternak akibat kelebihan suplai terus terjadi. Peternak mandiri menuntut transparansi data pengendalian.
Oleh
M Paschalia Judith J
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — para peternak unggas rakyat berharap pemerintah membuka data pengendalian suplai agar stabilisasi harga lebih efektif karena publik dan pelaku usaha perunggasan rakyat bisa turut dalam pengawasan. Dengan demikian, problem anjloknya harga jual ayam yang berulang dua tahun terakhir bisa teratasi.
Pengendalian suplai yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai belum transparan dan terbuka. Hasilnya, pengendalian pasokan tidak efektif mengatasi fluktuasi harga. Menurut Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Tengah Parjuni, pengendalian suplai yang dilakukan pemerintah berdampak sementara, bukan dalam jangka yang panjang.
”Kelebihan suplai yang saat ini masih terjadi sebenarnya sudah berlangsung sejak dua tahun lalu. Peternak rakyat berkali-kali rugi karena harga jual ayam anjlok,” kata Parjuni dalam web seminar ”Efektivitas Kebijakan Supply-Demand Livebird” yang digelar Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka), Kamis (24/9/2020).
Menurut Parjuni, harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini berkisar Rp 13.500 per kilogram (kg). Padahal, awal pekan ini harganya masih sekitar Rp 15.500 per kg. Selain faktor suplai, penurunan harga ayam hidup ini merupakan imbas dari melemahnya permintaan akibat pandemi Covid-19.
Harga sebesar itu berada di bawah acuan. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen disebutkan, harga ayam pedaging di tingkat peternak ditetapkan Rp 19.000-Rp 21.000 per kg.
Akibat kerugian yang berlarut-larut, kata Parjuni, rata-rata peternak mandiri berutang hingga 3-4 kali lipat dari nilai arus kas pada dua tahun lalu. Utang ini digunakan untuk membeli pakan, operasional peternakan, dan kehidupan sehari-hari.
Demi mendongkrak harga jual ayam di tingkat peternak, sebagaimana berulang ditempuh beberapa tahun terakhir, Kementerian Pertanian kembali memangkas produksi. Kementerian Pertanian mencatat, realisasi afkir dini indukan betina ayam pedaging (parent stock) di tingkat perusahaan peternakan terintegrasi (integrator) mencapai 58,17 persen dari target 4,05 juta ekor.
Selain memangkas produksi, integrator juga diminta menyerap ayam dari peternak mandiri. Realisasi penyerapan ayam pedaging produksi peternak mandiri oleh integrator mencapai 72,58 persen dari target 41,66 juta ekor.
Menanggapi situasi itu, Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi Yeka Hendra Fatika usul agar pemerintah dan integrator terbuka dan transparan terkait data hasil pengendalian suplai ayam pedaging. Selama ini, pemutakhiran data dan informasi terbaru terbatas di kalangan dua pihak tersebut.
Menurut Yeka, keterbukaan itu bisa berupa publikasi data di laman resmi masing-masing perusahaan dan pemerintah yang dimutakhirkan secara berkala dan real time. Dengan demikian, publik, termasuk peternak mandiri dan organisasi perunggasan dapat turut mengawasi pengendalian suplai.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pangan Daniel Tahi Monang Silitonga menyatakan, data mengenai suplai dan permintaan ayam pedaging tak pernah sama antarinstansi. ”Hal ini perlu kita betulkan untuk kepentingan peternak rakyat,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Oleh sebab itu, lanjut Daniel, Satgas Pangan siap turun dan mengurus pengusaha yang menyeleweng, termasuk dalam mengendalikan suplai ayam pedaging. Dia berharap langkah ini dapat membuat peternak ayam mandiri mendapatkan harga yang layak.
Di sisi lain, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Sugiono menyatakan, merosotnya harga ayam hidup di tingkat peternak di tengah pengendalian suplai disebabkan oleh problem di hilir. Menurut dia, pemerintah sudah efektif mengendalikan suplai dan mengawasi pelaksanaannya.
Ketua Bidang Peternakan dan Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit menyatakan, pengusaha besar dapat menyiapkan skema bantuan bagi peternak ayam mandiri agar daya beli mereka sebagai produsen pangan terjaga. ”Namun, kami membutuhkan data riil terkait jumlah peternak rakyat mandiri, data produksinya, beserta kriteria peternak mandiri,” katanya.