Anggaran Kemenhub untuk Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi
Anggaran Kementerian Perhubungan pada 2021 difokuskan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pagu anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 45,6 triliun. Belanja Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2021 diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
”Besaran pagu tersebut, sebagaimana disampaikan dalam rapat kerja sebelumnya, terbagi dalam empat program,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa (22/9/2020), dalam rapat kerja Kemenhub dengan Komisi V DPR.
Rapat mengagendakan penyesuaian rencana kerja anggaran kementerian/lembaga tahun 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. Agenda lain adalah menyinkronkan fungsi dan program kementerian/lembaga mitra kerja Komisi V DPR dalam RAPBN Tahun 2021 sesuai masukan dan usulan Komisi V.
Budi merinci, anggaran yang dialokasikan untuk program dukungan manajemen Rp 9,5 triliun dan program infrastruktur konektivitas Rp 39,9 triliun. Alokasi anggaran untuk program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi Rp 112,09 miliar serta program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp 2,09 triliun.
”Hal yang tadi disampaikan Pak Ketua (Komisi V DPR) tentang seharusnya kita memprioritaskan padat karya dan pemulihan sektor riil akan menjadi suatu stressing (penekanan) yang akan kita lakukan agar dana-dana pembangunan ini dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Budi menambahkan, dalam penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2021, penajaman prioritas dilakukan berdasarkan masukan, usulan, dan aspirasi Komisi V DPR. Kegiatan yang wajib diutamakan dalam pagu anggaran antara lain kegiatan proyek utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Dalam penyusunan rencana kerja anggaran tahun 2021, penajaman prioritas dilakukan berdasarkan masukan, usulan, dan aspirasi Komisi V DPR.
Selain itu, kegiatan prioritas nasional dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 dan kegiatan proyek tahun jamak. Berikutnya, kegiatan direktif Presiden dan dukungan terhadap sektor prioritas berupa pengembangan sumber daya manusia, dukungan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan terluar, destinasi pariwisata prioritas, serta dukungan kawasan industri.
Seusai penyampaian paparan umum, rapat kerja diskors. ”Kami sudah menerima bahan dari Pak Menteri (Perhubungan). Kalau Pak Menteri menjelaskan satu per satu, sampai besok pagi pun rapat kita enggak cukup,” kata Ketua Komisi V DPR Lasarus saat kembali membuka rapat seusai diskors.
Terkait hasil rapat konsultasi selama skors dengan Sekretaris Jenderal Kemenhub, Lasarus meminta Menhub membenahi lampiran yang masih perlu disinkronisasi dan diperjelas di internal kementerian.
Komisi V DPR memberi kesempatan kepada Kemenhub untuk menyempurnakan sinkronisasi. Komisi V dapat menerima penjelasan Menhub terkait pagu anggaran Kemenhub tahun 2021 yang sebesar Rp 45,6 triliun.