Lembaga Permodalan Bantu Pengusaha Kecil Bertahan Saat Pandemi

Pelaku UMKM menunjukkan tanda ketahanan selama pandemi. Setelah dibantu sejumlah stimulus, seperti relaksasi kredit, mereka perlahan bangkit.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Aktivitas produksi furnitur di CV Cocoon Asia di Piyungan, Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (22/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Meski terpukul pandemi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mencoba bertahan. Sebagian dari mereka mampu beradaptasi saat kegiatan ekonomi berubah karena pembatasan sosial. Karena itu, lembaga permodalan mendorong mereka melanjutkan usahanya.

Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Arief Mulyadi mendorong agar para nasabah—yang merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)—tetap melanjutkan usahanya. PT PNM adalah perusahaan BUMN yang fokus menyediakan modal dan pembinaan terhadap pelaku UMKM, khususnya dari keluarga prasejahtera.

Para nasabah diminta tidak risau membayar kewajibannya karena PT PNM menyediakan relaksasi kredit. Ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

”Sebanyak 60-70 persen nasabah kami terdampak pandemi. Ini karena kebanyakan usaha mereka mengikuti kegiatan sosial dan ekonomi di lingkungannya, misalnya mereka berdagang di tempat wisata. Ketika pandemi, tempat wisata ditutup,” kata Arief dalam gelar wicara Kompas Talks melalui siaran di Instagram, Jumat (18/9/2020).

Baca juga : Stimulus untuk Hindari Resesi

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Gelar wicara Kompas Talks bersama Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Arief Mulyadi melalui siaran di Instagram, Jumat (18/9/2020).

Ia melanjutkan, 59 persen nasabah mengajukan relaksasi kredit di masa awal pandemi. Saat itu, jumlah nasabah PNM mencapai 6,5 juta orang. Ia mengakui hal itu sempat menyebabkan PNM kewalahan secara finansial. Kendati demikian, Arief menegaskan komitmennya menopang UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Dari 59 persen nasabah yang mengajukan relaksasi kredit, kini tersisa 11-12 persen nasabah saja. Arief menilai hal ini sebagai tanda ketahanan para pelaku UMKM. Mereka dipaksa untuk beradaptasi dan mencari celah untuk mempertahankan usahanya selama pandemi.

”Para nasabah kami adalah segmen terbawah dari strata perekonomian. Jika mereka tidak produktif, niscaya mereka tidak bisa makan, terlebih kebanyakan dari mereka tidak punya tabungan yang bisa dipakai saat krisis. Ini memacu ketahanan mereka,” kata Arief.

Baca juga : Stimulus UMKM Harus Tepat Sasaran

Kompas/Wawan H Prabowo

Presiden Joko Widodo didampingi dua staf khususnya, Putri Indahsari Tanjung dan Andi Taufan Garuda Putra, meninjau program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat (29/11/2019).

Hingga kini, nasabah PNM hampir mencapai 6,8 juta orang di seluruh provinsi. Rincinya, ada 7.200 nasabah di program Unit Layanan Modal Mikro (Ulamm) dan 6,7 juta nasabah di program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Mekaar merupakan pinjaman khusus bagi perempuan pelaku usaha ultramikro. Pinjaman modal yang diberikan Rp 2 juta per orang.

Selain membantu pinjaman modal uang, PNM juga membekali nasabah dengan modal intelektual dan sosial. Modal intelektual diberikan melalui pendampingan dan pelatihan. Modal sosial dengan mendorong nasabah untuk berjejaring.

Dorong digitalisasi

Di sisi lain, pandemi membawa perubahan positif karena mendorong digitalisasi UMKM di Indonesia. Masuk ke pasar digital diyakini pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas sekaligus mengakali pasar luring yang lesu selama pandemi.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2015, baru 9 persen UMKM yang mengakses e-dagang dengan nilai ekonomi Rp 200 triliun. Jumlah UMKM yang mengakses e-dagang pada 2020 meningkat menjadi 12 persen. Nilai ekonominya pun naik 900 persen menjadi Rp 1.850 triliun.

Baca juga : Pandemi dan Momentum Digitalisasi UMKM

Kompas/Priyombodo

Antrean pengemudi ojek daring yang hendak membeli makanan untuk pelanggan melalui aplikasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (2/11/2019).

Masih ada 87,5 persen UMKM yang belum terhubung dengan pasar digital. Adapun 40 persen UMKM terancam berhenti beroperasi karena ketergantungan terhadap ekosistem luring. Itu sebabnya, menarik UMKM ke pasar digital jadi penting.

”Kondisi ini menuntut UMKM untuk promosi lebih agresif secara online, menjual produk mereka secara cepat melalui sistem pengiriman barang, dan mengedepankan protokol kesehatan,” ujar Head of PMO Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Djauhari Sitorus (Kompas.id, 22/7/2020).