Nomor satu adalah Indonesia Sehat. Kita tidak pernah bicara Indonesia Tumbuh ketika program Indonesia Sehat tidak berjalan baik. Kita juga tidak bicara Indonesia Bekerja kalau Indonesia tidak fokus pada kesehatan.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·3 menit baca
TANGKAPAN LAYAR/KOMPAS
Menteri BUMN dan juga Ketua Pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menjadi pembicara di acara Afternoon Tea Kompas secara daring di Jakarta, Jumat (4/9/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Program Indonesia Sehat untuk memprioritaskan rakyat aman dari Covid-19 dan reformasi layanan kesehatan menjadi hal terpenting dan harus berjalan baik. Hal itu pun dibutuhkan dalam upaya memulihkan dan mentransformasi ekonomi nasional.
”Nomor satu adalah Indonesia Sehat. Kita tidak pernah bicara Indonesia Tumbuh ketika program Indonesia Sehat tidak berjalan dengan baik,” kata Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Selasa (15/9/2020).
Erick menyatakan hal tersebut dalam acara Kick Off Webinar Series bertajuk ”Transportasi Sehat, Indonesia Maju”. Pada kesempatan tersebut, Erick memaparkan arah kebijakan dan strategi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Menurut Erick, berada di antara program Indonesia Sehat dan Indonesia Tumbuh adalah Indonesia Bekerja. Program ini akan memprioritaskan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja.
”Kita juga tidak bicara Indonesia Bekerja kalau Indonesia tidak fokus pada kesehatannya,” ujar Erick.
Nomor satu adalah Indonesia Sehat. Kita tidak pernah bicara Indonesia Tumbuh ketika program Indonesia Sehat tidak berjalan dengan baik. Kita juga tidak bicara Indonesia Bekerja kalau Indonesia tidak fokus pada kesehatannya.
Program utama di Indonesia Sehat mencakup sosialisasi perubahan perilaku secara luas melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan komunitas masyarakat. Program itu termasuk perencanaan matang program kerja sama pembuatan dan pendistribusian imunisasi vaksin serta obat-obatan pembentuk antibodi dan daya tahan tubuh dalam satu tahun ke depan.
Ada juga program akselerasi tes dengan metode reaksi rantai polimer, pelacakan, dan karantina, serta pemanfaatan satu data untuk penanganan Covid-19 dan kesehatan. Kemudian juga ada terapi penyembuhan berkelanjutan, serta pengubahan zona merah menjadi kuning dan hijau dengan prioritas 8 provinsi. Berikutnya adalah penyiapan masyarakat dan pemilihan kepala daerah (pilkada) aman Covid-19 untuk daerah yang akan menggelar Pilkada 2020.
Terkait perkembangan Covid-19, Erick menuturkan, per 14 September 2020 tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 71,51 persen, sedangkan rata-rata dunia 72,04 persen. Sementara tingkat kematian pasien Covid-19 di Indonesia mencapai 3,99 persen, sedangkan rata-rata dunia 3,18 persen.
Dampak ekonomi
Menurut Erick, dampak Covid-19 pada perekonomian bervariasi di tiap negara. Di antara negara-negara anggota G-20, misalnya, ketika ekonomi Indonesia tumbuh minus 5,3 persen, ekonomi Amerika Serikat tumbuh minus 9,1 persen.
Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi Perancis minus 18,9 persen, Inggris minus 21,7 persen, dan India minus 23 persen. Adapun China tumbuh positif 3,2 persen. ”China sudah terkena (Covid-19) lebih dulu, karena itu mempunyai proteksi-proteksi yang lebih maju dibanding negara lain. Pertumbuhan ekonominya sudah bisa pulih,” katanya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, situasi saat ini masih penuh dengan ketidakpastian, baik di tingkat nasional maupun global. Untuk itu, gotong royong dan kolaborasi berbagai kalangan sangat dibutuhkan.
”Transportasi harus dijaga agar tetap sehat, aman, dan produktif dengan mengedepankan protokol kesehatan,” kata Budi.
Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Lasarus mengemukakan, pandemi Covid-19 telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan di abad ini. Pandemi yang berawal dari masalah kesehatan berimbas ke semua lini kehidupan manusia.
”Pemerintah dan DPR telah melakukan langkah strategis dalam penanganan, pemulihan kesehatan dan ekonomi, akibat pandemi Covid-19, ujarnya.
Menurut Lasarus, untuk membiayai penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional, misalnya, DPR dan pemerintah sepakat memperlebar defisit anggaran pendapatan dan belanja (APBN) selama tiga tahun. Kebijakan ini dibuat mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat, sedangkan pendapatan negara turun.
”Kami juga telah meminta kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta badan-badan terkait agar program dan kegiatan tahun 2021 diarahkan untuk pemulihan ekonomi nasional, penguatan infrastruktur, serta mendorong efisiensi logistik dan konektivitas,” tuturnya.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo mengatakan, pemenuhan protokol kesehatan harus terus dikampanyekan. ”Ekonomi dan mobilisasi orang harus bisa jalan dengan cara-cara yang tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya dalam diskusi daraing bersama Forum Wartawan Perhubungan.
