UMKM Papua Butuh Bantuan Pemerintah Daerah

Para pengusaha UMKM di Papua berharap ada bantuan dari pemerintah, baik secara langsung maupun melalui regulasi, agar mereka dapat bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Tempat usaha Grande Coffee and Cake di Kota Jayapura yang sepi pengunjung, Senin (14/9/2020).

JAYAPURA, KOMPAS - Penghasilan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua turun hingga 50 persen dalam enam bulan terakhir akibat pandemi Covid-19. Para pengusaha UMKM pun berharap ada bantuan dari pemerintah, baik secara langsung maupun melalui regulasi.

Bernard Buardalam, penggiat usaha kedai Auli Kopi di Jayapura, Senin (14/9/2020), mengatakan, pihaknya mengalami penurunan pendapatan drastis selama masa pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, Auli Kopi bisa mendapatkan pemasukan Rp 800.000 hingga Rp 1 juta per hari. Saat ini, Auli Kopi bahkan kesulitan untuk mendapatkan pendapatan Rp 500.000 per hari.

Ia berharap ada kebijakan dari pemerintah daerah setempat agar jam operasional kedai kopi tidak dibatasi apabila disiplin melaksanakan protokol kesehatan. "Kami tidak berharap bantuan uang dari pemerintah. Namun, kami hanya butuh regulasi yang mendukung aktivitas ekonomi agar tetap bertahan di tengah pandemi," tutur Bernard.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Bernard Buardalam (kanan) dari kedai Auli Kopi memberikan salah satu produk buatannya kepada Kepala Perwakilan BI Papua Naek Tigor Sinaga dalam Festival Kopi Papua pada tahun 2019 lalu.

Hal senada disampaikan Roger Liem, salah satu pemilik usaha tempat makan dan kafe di Jayapura. Ia pun mengalami penurunan pendapatan hingga 50 persen. Biasanya, dalam sebulan, Roger bisa mendapatkan penghasilan Rp 50 juta. Saat ini, Roger hanya mampu mendapatkan Rp 20-30 juta per bulan.

"Saat ini saya belum mengambil keputusan untuk merumahkan enam pegawai di tempat ini. Saya berharap adanya bantuan sarana protokol kesehatan dari pemda agar bisnis tetap berjalan dengan aman dan lancar," ujar pemilik usaha Grande Coffee and Cake ini.

Baca juga: Tingkatkan Aktivitas Ekonomi Nontambang di Papua

Sementara itu, Roger Jobel selaku pemilik usaha Duma Coffee, berharap adanya bantuan pelatihan untuk pemasaran dan fasilitas penjualan produk UMKM via daring. "Saya bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp 1 juta dalam sehari karena berjualan via daring. Saya berharap adanya bantuan paket data internet untuk mendukung usaha ini di tengah pandemi Covid-19," kata pria asal Kabupaten Sarmi ini.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua, terjadi deflasi atau penurunan indeks harga konsumen dari 105,07 pada Juli menjadi 104,48 pada Agustus di Papua. Penurunan terjadi pada indeks harga makanan, minuman dan tembakau, perumahan, air, listrik, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta kesehatan.

Angka pengangguran di Papua pun meningkat. Jumlah pengangguran pada Februari 2020 sebesar 66.296 orang atau 4.411 orang lebih banyak dibanding kondisi Februari 2019.

Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Papua Sugianto mengungkapkan, sejumlah lapangan usaha yang mengalami kontraksi sangat serius selama triwulan II tahun 2020 meliputi transportasi dan pergudangan minus 49,90 persen; penyediaan akomodasi, makan, dan minum minus 24,43 persen; dan jasa perusahaan minus 13,53 persen.

Upaya pemerintah untuk menghidupkan kegiatan ekonomi harus bersinergi dengan pelaksanaan protokol kesehatan.

Ia berpendapat, pemerintah harus segera merealisasikan program yang bisa mendatangkan penghasilan bagi masyarakat. Misalnya, pemberian bantuan modal usaha dan pembangunan infrastruktur. "Upaya pemerintah untuk menghidupkan kegiatan ekonomi harus bersinergi dengan pelaksanaan protokol kesehatan," kata Sugianto.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga memaparkan, pihaknya telah melaksanakan sejumlah upaya untuk membantu ratusan UMKM di Jayapura selama pandemi Covid-19.

KOMPAS/ PRIYOMBODO

Pengunjung melihat noken khas Papua yang ditawarkan dalam Pameran Karya Kreatif Indonesia 2019 oleh Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Kebijakan tersebut antara lain menghubungkan UMKM dengan pemasaran digital, mendorong penggunaan pembayaran secara digital, dan melakukan pelatihan serta pendampingan UMKM secara daring. Hal ini untuk meningkatkan kapasitas dan menyiapkan strategi baru untuk bertahan dalam kondisi pandemi.

"Pelatihan yang pernah dilakukan adalah pelatihan Digital Academy. Kegiatan ini untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi digital UMKM dalam menjalankan usaha dan pelatihan inovasi produk makanan dengan total peserta sebanyak 115 UMKM," papar Naek.

Baca juga: Belanjakan APBD untuk Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Laduani Ladamay mengatakan, pihaknya meningkatkan daya serap anggaran sebesar Rp 20 miliar dengan menyiapkan program pembangunan fisik, penyediaan sarana dan prasarana yang masif bagi UMKM, serta pasar murah.

"Kegiatan pasar murah sangat penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi. Kami akan bekerja sama dengan pelaku UMKM dan para petani dalam kegiatan pasar murah secara rutin hingga akhir tahun," katanya.