Dukung Pariwisata Premium, Pemerintah Kaji Pembangunan Jalan Tol di Labuan Bajo

Pemerintah sedang melakukan kajian kemungkinan dibangun jalan tol di Labuan Bajo sejauh 30 km untuk mendukung kemajuan pariwisata di daerah itu. Jalan tol untuk mempercepat mobilitas wisatawan dan masyarakat.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Pelabuhan Labuan Bajo, yang saat ini untuk penumpang sekaligus pelabuhan peti kemas. Ke depan, pelabuhan ini akan direvitalisasi khusus untuk kapal penumpang, wisatawan, dan penumpang kapal Pelni.

KUPANG, KOMPAS - Pemerintah sedang melakukan kajian kemungkinan dibangun jalan tol di Labuan Bajo sejauh 30 kilometer untuk mendukung kemajuan pariwisata di daerah itu. Jalan tol untuk mempercepat mobilitas wisatawan dan masyarakat.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Nusa Tenggara Timur Marius Jelamu di Kupang, Minggu (13/9/2020) mengatakan, pertemuan Pemprov NTT dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Labuan Bajo, Jumat (11/9/2020) antara lain menyinggung soal peluang pembangun jalan tol di Labuan Bajo.

“Ini masih dalam kajian. Peluang pembangunan jalan tol sangat terbuka. Labuan Bajo perlu didukung infrastrukur yang memadai dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan," katanya.

Ia mengatakan, dulu wacana pembangunan jalan tol di Bali guna mendukung pariwisata di daerah itu diragukan, tetapi pada akhirnya terealisasi juga. Hal yang sama juga bisa dilakukan di Labuan Bajo.

Baca juga: Upaya Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Jelamu.

Jika itu terealisasi, suatu saat perkembangan pariwisata di Labuan Bajo sangat pesat. Mimpi Pemprov NTT menjadikan pariwisata sebagai prime mover, benar terealisasi, dan Labuan Bajo sebagai titik utama lokomotif kemajuan itu.

Wacana jalan tol itu untuk antara lain mendukung pertemuan G 20 tahun 2021. Tetapi jika jalan tol itu belum dibangun, dalam waktu dekat pemerintah akan membangun jalan yang layak dilalui peserta G 20 tahun 2021. Menjual pariwisata Labuan Bajo, juga sekaligus memperkenalkan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang memadai.

Ini masih dalam kajian. Peluang pembangunan jalan tol sangat terbuka. Labuan Bajo perlu didukung infrastrukur yang memadai dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan (Marius Jelamu)

Selain itu, pemerintah sedang membangun pelabuhan multi purpose di Wae Kelambu, sekitar 17 km dari pelabuhan induk Labuan Bajo. Pembangunan pelabuhan Wae Kelambu ini menelan biaya Rp 173 miliar, bersumber dari APBN. Pembangunan dimulai Januari 2020 dan akan rampung Desember 2020.

Lalu lintas logistik

Pelabuhan Wae Kelambu untuk lalu lintas logistik dan bongkar muat kontainer, kargo, dan curah air. Dengan ini terjadi pemisahan yang jelas antara pelabuhan peti kemas, dengan pelabuhan penumpang atau wisatawan. "Pelabuhan yang ada di Labuan Bajo saat ini akan direvitalisasi, khusus untuk kapal-kapal  wisata dan kapal PT Pelni yang secara khusus menaikan dan menurukan penumpang,”kata Jelamu.

Baca juga: Pemesanan dalam Jaringan Calon Wisatawan ke Labuan Bajo Merugikan Wisata Lokal

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Suasana pagi hari di Pantai Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Selasa (6/2/2018). Di Labuan Bajo saat ini mulai bermunculan kedai-kedai kopi yang menyajikan kopi lokal.

Ketua Harian Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Cabang Manggarai Barat, Donatus Matur mengatakan, pembentukan Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF), tidak hanya fokus membangun Labuan Bajo.

Pariwisata Flores pun ikut digagas dan direncanakan. Meski fokus utama Labuan Bajo, tetapi daerah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur harus masuk dalan agenda penataan pariwisata oleh  BOPLF, tetapi itu tidak terjadi.

Tidak hanya itu. Pembangunan pariwisata Labuan Bajo oleh BOPLBF mengabaikan hak-hak pelaku pariwisata lokal yang tergabung dalam Asita Manggarai Barat. Justru BOPLBF menggandeng Asita NTT.

Asita Manggarai Barat kesulitan mendaftar tamu-tamu yang telah membangun komunikasi dengan Asita Manggarai Barat. Justru Asita Pemprov dari Kupang dipercaya BOPLBF mendaftarkan wisatawan yang hendak ke Labuan Bajo. "Ini konspirasi Pemprov NTT, BOPLBF dan DPD Asita NTT sehingga mengabaikan hak-hak pelaku wisata lokal,”katanya.

Baca juga: Pengunjung Taman Nasional Komodo dibatasi

Ia menilai, Labuan Bajo sudah digerbuti banyak “Tuan”. Kehadiran kelompok ini mengabaikan masyarakat lokal termasuk bupati dan DPRD setempat, yang dipilih langsung oleh masyarakat Manggarai Barat.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Tiga ekor rusa tengah bermain di tepi pantai Pulau Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, pada Kamis (14/11/2019). Pulau Padar merupakan bagian dari destinasi wisata Taman Nasional Komodo.

Ketika terjadi masalah di lapangan seperti pembanguan jalan dan jembatan, yang ada kaitan dengan soal tanah, masyarakat datang mengadu ke bupati dan DPRD. Kasus-kasus  lapangan, tanggungjawab Pemkab, sementara soal keuntungan bagi pemerintah kanupaten dan masyarakat Manggarai Barat diabaikan.

“Pemerintah membangun pariwisata di Labuan Bajo sebenarnya untuk siapa. Jika ini terus dibiarkan, suatu saat akan lahir masalah yang rumit,"ujarnya.