PSBB DKI Jakarta Diperketat, Menperin Sebut Kesehatan Tak Dapat Ditawar

KOMPAS/RIZA FATHONI

Garis larangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta terpasang di Kafe Tebalik Kopi di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan, Senin (7/9/2020). Petugas Satpol PP DKI Jakarta menutup permanen operasional Kafe Tebalik Kopi ini setelah sebelumnya diberikan peringatan terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah DKI Jakarta mengumumkan akan memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang lebih ketat pada 14 September 2020 dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menyikapi keputusan itu, pemerintah pusat menilai perlunya keseimbangan dari pelaku industri untuk berkreasi dan berinovasi.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita berpendapat, kebijakan PSBB ketat di DKI Jakarta akan memengaruhi industri manufaktur, apalagi jika pemerintah provinsi lain mengambil langkah yang sama. Namun, kesehatan bukanlah hal yang dapat ditawar.

”Pemberlakuan PSBB akan berdampak pada target utilisasi manufaktur yang dipatok 60 persen pada akhir 2020. Sebelum pandemi Covid-19, utilisasi sekitar 75 persen. Saat awal pandemi, utilisasi anjlok ke kisaran 30-35 persen dan kini sudah berangsur meningkat ke 53-54 persen,” katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Indonesia yang digelar secara daring di Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Kebijakan PSBB ketat di DKI Jakarta akan memengaruhi industri manufaktur, apalagi jika pemerintah provinsi lain mengambil langkah yang sama. Namun, kesehatan bukanlah hal yang dapat ditawar.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menuturkan, pengendalian pandemi Covid-19 dan menjaga aktivitas ekonomi tak perlu lagi dipertentangkan, tetapi harus dijaga keseimbangannya. Bentuknya dapat berupa standar penerapan protokol kesehatan di tingkat industri.

Kadin Indonesia sebaiknya merumuskan pemeringkatan mengenai penerapan protokol kesehatan dengan standar tinggi. ”Salah satu indikatornya ialah pelaku usaha dan industri mampu mengatur transportasi pekerja dan melarang karyawannya menggunakan angkutan umum,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (9/9/2020) malam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menerapkan kebijakan rem darurat, yaitu kembali menerapkan kebijakan  PSBB dan tidak lagi masa PSBB transisi, yaitu setelah lima kali melakukan PSBB transisi. Kebijakan itu mulai berlaku 14 September 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di Balai Kota DKI Jakarta, menyatakan, kebijakan kembali ke PSBB ketat itu diambil setelah mempertimbangkan tiga hal. Pertama angka kematian, kedua angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi, dan keterisian tempat tidur di ruang ICU (Kompas, 9/9/2020).

Baca juga : Jakarta Darurat, Jakarta Kembali ke PSBB Ketat

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengatakan, PSBB yang akan diberlakukan merupakan tantangan yang mesti disikapi dengan inovasi dan kreasi.

”Inovasi dan kreasi ini penting agar industri dapat bertahan dan tetap berkembang di tengah pandemi Covid-19,” ujarnya saat membuka Rakornas Kadin Indonesia.

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan P Roeslani.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan, agar dapat menjaga aktivitas industri selama PSBB, jalur distribusi dan logistik tetap berjalan. Dengan demikian, rantai pasok tidak terganggu dan industri pun dapat membuat perekonomian nasional berjalan.

Tak hanya untuk kebutuhan industri, distribusi barang-barang kebutuhan harian masyarakat juga penting. Distribusi barang-barang ini mesti lancar karena pertumbuhan ekonomi nasional masih ditopang oleh konsumsi.

”Kalau distribusi tak lancar, pertumbuhan ekonomi terganggu. Untuk itu, saya minta pelaku usaha terkait kebutuhan kesehatan, bahan pangan, dan makanan-minuman memperkuat transformasi digital. Ritel (makanan-minuman) nantinya hanya melayani take away dan jasa pesan-antar,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik mencatat, konsumsi rumah tangga memiliki proporsi sebesar 57,85 persen pada struktur produk domestik bruto (PDB) triwulan-II 2020. Namun, pada triwulan tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga minus 5,51 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Agar dapat menjaga aktivitas industri selama PSBB, jalur distribusi dan logistik tetap berjalan. Dengan demikian, rantai pasok tidak terganggu dan industri pun dapat membuat perekonomian nasional berjalan.

Baca juga : PSBB Ketat Berlaku Lagi di Jakarta, Pengelola Kantor dan Tempat Usaha Diminta Bersiap

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga melintasi tiang pancang proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing di  Kanal Banjir Timur, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (25/8/2020). Jalan Tol Cibitung-Cilincing sepanjang 34,8 kilometer diharapkan dapat mengurangi beban angkutan barang di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan menekan biaya logistik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan, kegiatan perkantoran menerapkan jam kerja yang fleksibel. Selain itu, 11 sektor esensial harus tetap boleh beroperasi."Kami mendapatkan data, sebanyak 62 persen dari kasus Covid-19 di Rumah Sakit Kemayoran Jakarta saat ini (tertular) akibat (mobilitas) di transportasi umum," ujarnya.

Baca juga : Saatnya Mengerem Kebijakan Kontradiktif

Airlangga juga menyatakan, pengumuman rencana pemberlakuan PSBB ketat di DKI Jakarta berdampak signifikan terhadap pasar modal karena membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh ke posisi di bawah 5.000. Pada penutupan sesi pertama bursa hari Rabu, IHSG menyentuh angka 4.901,62. Padahal, IHSG ditutup di posisi 5.149,38 pada perdagangan.