Bantuan Modal Saja Tak Cukup Atasi Problem UMKM

Masalah yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah pandemi Covid-19 dinilai kompleks. Oleh karena itu, bantuan sosial dan modal saja tidak cukup untuk membuat mereka bertahan dan berkembang.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Proses pembuatan tahu di usaha mikro, kecil, dan menengah di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Kompleksitas permasalahan yang timbul di tengah pandemi Covid-19 menyulitkan sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk sekadar bertahan. Dukungan diperlukan agar sektor yang menggerakkan ekonomi rakyat ini dapat bertahan. Bantuan modal saja tidak cukup.

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Arif Rahman Hakim dalam keterangannya, Selasa (8/9/2020), mengatakan, pandemi Covid-19 menciptakan situasi yang menyulitkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kesulitan yang dihadapi pelaku UMKM antara lain penurunan permintaan hingga menekan sisi produksi dan pendapatan. Tak sedikit pelaku usaha yang terpaksa gulung tikar. ”Saya serius agar sektor ekonomi kerakyatan ini mampu bertahan di tengah pandemi,” kata Arif.

Salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat di tengah pandemi adalah dengan memberikan pemberian bantuan sosial. Namun, bantuan sosial saja tidak cukup. Pelatihan khusus bagi UMKM diperlukan agar mereka mampu bertahan dan beradaptasi di tengah pandemi Covid-19.

Pengembangan sumber daya manusia di sektor koperasi dan UMKM juga ditujukan untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata superprioritas di lima wilayah. Kelima destinasi superprioritas itu adalah Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, serta Likupang.

”(Pelatihan) Untuk wilayah Borobudur dan Danau Toba sudah kami selesaikan. Pelatihan di wilayah Mandalika ini adalah yang ketiga. Selanjutnya, nanti kami melaksanakannya di Labuan Bajo dan Sulut,” ujar Arif.

Baca juga : Pelaku UMKM Berorientasi Ekspor Dituntut Fleksibel

Kementerian Koperasi dan UKM bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, pusat layanan usaha terpadu, kementerian dan lembaga, serta badan usaha milik negara dalam mendampingi peserta pelatihan tersebut.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyatakan, ada dua program prioritas terbesar dalam upaya membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Pertama, perlindungan sosial yang ditujukan untuk membantu warga paling miskin. Kedua, bantuan bagi UMKM.

Total anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang menjadi fokus Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional sebesar Rp 488,06 triliun. Realisasinya hingga 2 September 2020 sebesar Rp 190,5 triliun.

Realisasi program perlindungan sosial mencapai Rp 114,11 triliun dari total pagu Rp 204,95 triliun. Sementara realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional sektor UMKM mencapai Rp 58,53 triliun dari pagu Rp 123,46 triliun.

Realisasi anggaran dalam program sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 17,86 triliun dari pagu Rp 106,05 triliun. Adapun program pembiayaan korporasi dengan pagu Rp 53,6 triliun belum terealisasi.

Baca juga : Digitalisasi Topang UMKM Jangkau Pasar Ekspor

Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Smesco) Kementerian Koperasi dan UKM Leonard Theosabrata dalam beberapa kesempatan menuturkan, pihaknya selama ini menggelar serangkaian seri pelatihan bagi UMKM.

Sementara itu, Kepala Sekolah Ekspor Handito Joewono menyatakan, selama ini ada animo luar biasa dari kalangan UMKM untuk mengekspor produknya. Pada pertengahan Agustus 2020 lalu, misalnya, sekitar 40 persen dari 1.600 lebih pendaftar pelatihan ekspor adalah kalangan UMKM.