Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pemberian vaksin untuk masyarakat Indonesia. Dua skema disiapkan, yaitu vaksin bantuan pemerintah untuk penduduk miskin dan vaksin mandiri untuk penduduk yang mampu membeli.
Oleh
FX LAKSANA AS
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan mekanisme pemberian vaksin Covid-19. Sebagai tahap awal, 30 juta vaksin dari luar negeri sedianya akan masuk akhir tahun ini. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia secara bertahap pada 2021.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9/2020). Mendampingi Airlangga adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.
Untuk kebutuhan pengadaan vaksin Covid-19 tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 3,8 triliun.
Untuk kebutuhan pengadaan vaksin Covid-19 tahun ini, menurut Airlangga, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 3,8 triliun. Untuk tahun depan, anggaran tahun jamak tersebut adalah Rp 37 triliun.
Sementara itu, Airlangga melanjutkan, pemerintah akan melanjutkan kampanye disiplin protokol kesehatan. Setelah kampanye penggunaan masker, pemerintah akan mengampanyekan ”Ayo Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan” selama 7 September-6 Oktober.
”Terutama pendaftaran pilkada, ada yang membuat kerumunan. Aparat penegak hukum dan Bawaslu diminta Presiden untuk mengingatkan sehingga pilkada tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19,” kata Airlangga.
Untuk 7 Oktober-6 November, pemerintah akan melanjutkan kampanye dengan tema, ”Ayo Cuci Tangan dan Pakai Sabun”, pada 15 Oktober, bertepatan dengan Hari Cuci Tangan Se-dunia.
Erick Thohir dalam ”Kompas Collaboration Forum” (KCF) melalui webinar, Jumat (4/9/2020), mengatakan, pemerintah agresif mencari komitmen pengadaan vaksin ke sejumlah pihak di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada jangka pendek. Hasilnya, pemerintah telah memperoleh komitmen dari Sinovac (perusahaan biofarmasi asal China) dan G42 UAE (perusahaan teknologi di Abu Dhabi) untuk 2020 dan 2021 sebanyak 330 juta ampul.
Pemerintah agresif mencari komitmen pengadaan vaksin ke sejumlah pihak di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada jangka pendek.
Jika satu orang membutuhkan dua ampul, komitmen tersebut baru bisa memenuhi kebutuhan 165 juta jiwa penduduk Indonesia. Sementara total penduduk Indonesia mencapai 268,58 juta jiwa. Artinya, jumlah tersebut belum cukup.
Namun, Erick menekankan bahwa komitmen yang telah diperoleh itu tetap harus disyukuri karena kapasitas produksi vaksin dunia untuk 2020-2022 pun masih kurang. Kebutuhan dunia terhadap vaksin Covid-19 untuk 2-3 tahun ke depan, merujuk WHO, sekitar 16 miliar vaksin. Adapun kapasitas total dunia adalah 6 miliar vaksin.
Untuk menutup kekurangan, Pemerintah Indonesia menjajaki AstraZeneca dengan mengirim surat yang menyatakan kebutuhan 100 juta ampul. Pada Kamis malam, Erick juga mengikuti rapat bersama Coalition for Epidemic Preparedness Inovations (CEPI).
”Mereka ingin Bio Farma terlibat dalam produksi vaksin dunia. Jadi, mudah-mudahan cukup untuk semua yang ada di Indonesia,” kata Erick.
Vaksin Merah-Putih harus jalan terus agar Indonesia bisa mandiri sekaligus untuk memenuhi kebutuhan domestik jangka menengah-panjang. Apalagi, efektivitas vaksin Covid-19 berkisar 6 bulan sampai dengan 2 tahun.
Dengan situasi tersebut, Erick menekankan bahwa vaksin Merah-Putih harus jalan terus agar Indonesia bisa mandiri sekaligus untuk memenuhi kebutuhan domestik jangka menengah-panjang. Apalagi, efektivitas vaksin Covid-19 berkisar 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Vaksin Merah Putih adalah proyek pengembangan vaksin kolaborasi sejumlah pihak di dalam negeri.
”Karena, vaksin ini salah satu yang memberi keamanan untuk kita bergerak kembali. Ekonomi akan bisa bergerak kalau ada rasa aman,” kata Erick.
Mengingat keuangan negara terbatas, pemerintah berencana menetapkan dua skema pengadaan vaksin Covid-19, yakni vaksin bantuan pemerintah untuk penduduk miskin dan vaksin mandiri untuk penduduk yang mampu membeli.
Pemerintah berencana menetapkan dua skema pengadaan vaksin Covid-19, yakni vaksin bantuan pemerintah untuk penduduk miskin dan vaksin mandiri untuk penduduk yang mampu membeli.
Program Unggulan
Sementara itu, Sidang Kabinet Paripurna juga membahas program pemulihan ekonomi nasional. Tahun ini, program yang sudah dan sedang berjalan, antara lain, adalah Program Keluarga Harapan, bantuan kebutuhan pokok di kawasan Jabodetabek dan luar Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon listrik, Bantuan Langsung Tunai Desa, dan Bantuan Presiden Produktif untuk usaha mikro.
Tahun depan, menurut Airlangga, program unggulannya adalah lanjutan sejumlah program yang sudah dilakukan tahun ini. Program yang dimaksud, misalnya, adalah Banpres Produktif untuk usaha mikro. subsidi gaji untuk pegawai swasta pada triwulan I-2021, Kartu Prakerja, PKH, dan kebutuhan pokok.
”Program ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dalam situasi pandemi,” kata Airlangga.