Anggaran Diprioritaskan untuk Perlindungan Sosial dan Dukungan UMKM

Hingga 2 September 2020, realisasi anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp 190,5 triliun atau sekitar 39 persen dari total Rp 488,06 triliun. Program perlindungan sosial dan pemulihan UMKM menjadi prioritas.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Beberapa warga yang sudah dipanggil untuk antre di dalam ruangan saat hendak pencairan bantuan sosial tunai (BST) gelombang kedua di Kantor Pos Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).

Pemerintah memprioritaskan anggaran pemulihan ekonomi nasional untuk perlindungan sosial dan stimulus bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian, anggaran diharapkan dapat menopang kebutuhan kelompok masyarakat dan sektor usaha yang paling rentan terdampak pandemi Covid-19.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan, program perlindungan sosial ditempuh untuk membantu masyarakat yang paling miskin. Bantuan juga diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

”(Hal ini) karena UMKM menyerap 90 persen lebih tenaga kerja,” kata Budi dalam diskusi Forum Merdeka Barat bertajuk ”Bantuan UMKM, Sudah Efektifkah?”, Jumat (4/9/2020) sore.

Total penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional pada program yang menjadi fokus satgas, hingga 2 September 2020, mencapai Rp 190,5 triliun atau sekitar 39 persen dari total anggaran Rp 488,06 triliun. Rinciannya, realisasi program perlindungan sosial mencapai Rp 114,11 triliun dari total pagu Rp 204,95 triliun.

Sementara program pemulihan ekonomi untuk UMKM mencapai Rp 58,53 triliun atau 47,3 persen dari pagu Rp 123,46 triliun. Adapun realisasi penyerapan anggaran pada program sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai Rp 17,86 triliun dari total pagu Rp 106,05 triliun. Adapun program pembiayaan korporasi dengan pagu Rp 53,6 triliun belum terealisasi.

”Progres (kemajuan) makin lama makin bagus. Dalam seminggu terakhir, sudah Rp 22,5 triliun,” kata Budi.

Terkait salah satu program pemulihan ekonomi di sektor UMKM, yakni subsidi bunga UMKM, anggarannya cukup besar, yakni mencapai Rp 35 triliun. Realisasi penyerapannya baru sekitar Rp 3 triliun, tetapi diklaim telah menjangkau 7,8 juta UMKM dengan total pinjaman Rp 322 triliun.

Baca juga : Pelaku UMKM Berharap Program Pemulihan Cepat dan Tepat

”Memang kami melihat ada yang kurang tepat (saat) kami menghitungnya di awal. Pagunya itu terlampau besar sehingga realisasi penyerapan kecil sekali,” ujarnya.

Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional mengalkulasi subsidi bunga bagi UMKM sampai akhir tahun kemungkinan terealisasi Rp 8 triliun sampai Rp 10 triliun. ”Jadi tetap masih ada sisa. Sisa ini direncanakan mau kami konversikan ke tempat lain selama itu masih dalam pagunya UMKM,” kata Budi.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menambahkan, apabila ingin menempatkan UMKM sebagai pilar penyangga ekonomi di tengah pandemi Covid-19, sumber daya pemerintah harus diarahkan kepada UMKM yang memang masih dapat bertahan.

”Mereka yang sudah tidak dapat bertahan harus dimasukkan dalam program bansos. UMKM yang masih bisa bertahan bahkan tumbuh harus didukung habis-habisan,” kata Teten.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Penjahit di usaha rumah tangga pembuatan perlengkapan pendukung fotografi, Artrek, menyelesaikan pembuatan tas di Manggarai, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Dengan jumlah lebih dari 64 juta unit atau 99 persen dari total unit usaha nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja, UMKM menyumbang 60 persen pada perekonomian Indonesia.

Penyaluran bantuan Presiden untuk usaha produktif dinilai perlu dipercepat. Hal ini karena banyak usaha mikro yang belum pernah meminjam dari perbankan modalnya sudah tergerus dipakai untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.

”Padahal, dalam pemulihan ekonomi nasional, kita sangat bertumpu pada UMKM sebagai dinamisator ekonomi. Sebab, 99 persen pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM,” ujar Teten.

Baca juga : UMKM Terpukul Dampak Pandemi

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan, bank mitra memiliki dua fungsi pada program bantuan Presiden untuk usaha produktif. Pertama, sebagai pengusul, dan kedua, sebagai penyalur.

Bank mitra dapat mengusulkan pelaku usaha mikro calon penerima yang sumber datanya sudah ada di bank. Mereka adalah penabung-penabung yang saldonya tidak lebih dari Rp 2 juta dan pekerjaannya pedagang atau wiraswasta.

”Dari situ ada indikasi, kurang lebih BRI itu punya 4,3 juta (calon penerima). Oleh petugas lapangan kemudian divalidasi lagi dengan dilihat di lapangan, apakah dia betul-betul usaha mikro atau bukan,” ujar Supari.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Syahnan Phalipi mengatakan, pendampingan bagi pelaku usaha mikro pun dibutuhkan agar bantuan produktif yang diberikan tepat guna. ”Kemungkinan kegagalan akan kecil apabila didampingi terus-menerus dari awal sampai akhir,” katanya.