Realisasi Anggaran Dipercepat, Uang Muka Vaksin Rp 3,3 Triliun Disiapkan
Masih ada 3 persen dari total anggaran PEN atau sekitar Rp 16 triliun yang belum teralokasi ke dalam program penanganan Covid-19 dan PEN. Proses pengisian DIPA itu ditargetkan harus rampung pekan ini.
Oleh
Agnes Theodora
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Memasuki bulan keenam pandemi, pemerintah berupaya mempercepat proses realokasi dan realisasi anggaran program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, pemerintah telah menganggarkan Rp 3,3 triliun untuk pembayaran uang muka pengadaan vaksin.
Seusai rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Jumat (4/9/2020) malam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dari pagu anggaran Rp 695 triliun, sebanyak Rp 679 triliun sudah teralokasi dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
Masih ada 3 persen dari total anggaran PEN atau sekitar Rp 16 triliun yang belum teralokasi ke dalam program penanganan Covid-19 dan PEN. Proses pengisian DIPA itu ditargetkan sudah harus rampung pekan ini agar pekan depan sudah final.
”Jadi, hampir seluruh program terpakai dan masih ada satu minggu lagi untuk mendetailkan program yang memerlukan tambahan,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual.
Masih ada 3 persen dari total anggaran PEN atau sekitar Rp 16 triliun yang belum teralokasi ke dalam program penanganan Covid-19 dan PEN. Proses pengisian DIPA itu ditargetkan sudah harus rampung pekan ini agar pekan depan sudah final.
Proses pengisian DIPA yang lambat merupakan salah satu persoalan yang membuat penyaluran anggaran di beberapa program, termasuk kesehatan, terkendala. Meski alokasi anggaran dalam DIPA sudah bertambah signifikan, kenyataannya hingga 31 Agustus 2020, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional baru mencapai 30,4 persen atau senilai Rp 211,6 triliun.
Anggaran sektor kesehatan yang menjadi tulang punggung penanganan Covid-19 baru terserap Rp 13,9 triliun dari pagu Rp 87,55 triliun. Anggaran perlindungan sosial yang krusial untuk mengganjal daya beli masyarakat terserap Rp 109,94 triliun dari pagu Rp 203,91 triliun.
Sementara realisasi anggaran untuk sektoral kementerian/lembaga adalah Rp 16,75 triliun dari pagu Rp 106,05 triliun, anggaran insentif usaha baru terserap Rp 18,85 triliun dari pagu Rp 120,61 triliun, dan realisasi untuk program UMKM baru Rp 52,09 triliun dari pagu Rp 123,47 triliun. Pembiayaan korporasi hingga saat ini belum terserap sama sekali dari pagu yang dialokasikan Rp 53,57 triliun.
Pemerintah telah menganggarkan Rp 3,3 triliun untuk pembayaran uang muka pengadaan vaksin. Jumlah tersebut mencakup 10 persen dari total anggaran Rp 37 triliun yang dialokasikan pemerintah untuk pengadaan vaksin secara bertahap (multiyears).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengemukakan, realisasi anggaran di daerah terus didorong agar lebih cepat tercapai. Sejauh ini, realisasi anggaran tingkat provinsi naik menjadi 44 persen dari sebelumnya 37 persen, sementara tingkat kabupaten/kota meningkat menjadi 42 persen dari 37 persen.
”Kita terus mendorong agar realisasi belanja daerah betul-betul dilaksanakan karena ini tinggal empat bulan lagi. Jangan sampai belanjanya tidak terserap, karena dalam situasi begini, belanja pemerintah yang utama untuk mendorong ekonomi, baik di pusat maupun daerah,” kata Tito.
Adapun pemerintah telah menganggarkan Rp 3,3 triliun untuk pembayaran uang muka pengadaan vaksin. Jumlah tersebut mencakup 10 persen dari total anggaran Rp 37 triliun yang dialokasikan pemerintah untuk pengadaan vaksin secara bertahap (multiyears).