Pengusaha Keluhkan Implementasi Program yang Lambat

Para pelaku usaha mengeluhkan lambatnya implementasi sejumlah program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi meski telah enam bulan sejak kasus pertama diumumkan. Pemerintah berencana mengevaluasi sejumlah program.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Petugas Puskesmas Kecamatan Gambir mengambil sampel lendir pedagang saat tes usap ke pedagang Pasar Tomas, Cideng, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Para pengusaha menilai pelaksanaan sejumlah program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya, dampak yang diharapkan, seperti penurunan angka kasus baru Covid-19 dan pemulihan ekonomi, belum tercapai.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani saat telekonferensi pers di Jakarta, Rabu (2/9/2020), menilai pemerintah kurang cepat mengimplementasikan sejumlah program. Pandemi sudah memasuki bulan keenam, tetapi belum ada tanda situasi akan membaik.

Hingga 28 Agustus 2020, realisasi penyerapan dana pemulihan ekonomi nasional baru 28 persen dari total anggaran Rp 695,2 triliun. Anggaran sektor kesehatan yang jadi tulang punggung penanganan Covid-19 baru terserap 13,98 persen dari pagu Rp 87,55 triliun. Anggaran Rp 120,6 triliun untuk insentif usaha baru terserap 14,29 persen, sementara program pembiayaan korporasi dengan pagu Rp 53,57 triliun belum terserap sama sekali.

”Kita memasuki masa-masa abnormal, bukan lagi business as usual. Kalau berbagai persyaratan masih kaku dan rigid, penyerapan jadi sangat rendah. Mungkin, saat stimulus dibuat, kondisinya masih lebih baik. Tetapi, keadaan sekarang ini, kan, dinamikanya tinggi,” kata Rosan seusai bertemu dengan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir.

Dalam pertemuan itu, Rosan dan sejumlah pengusaha dari Kadin memberikan masukan terkait program subsidi upah kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Selain itu, pertemuan tersebut juga membicarakan arah implementasi berbagai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sesi pertemuan serupa akan digelar secara rutin di kemudian hari.

Di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan dan kasus Covid-19 yang terus meninggi, Rosan meminta pemerintah mengalihkan fokus kebijakan pada penyerapan anggaran di program-program kesehatan. Momentum pandemi seharusnya dapat dijadikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan reformasi sektor kesehatan, seperti membangun lebih banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

Baca juga : Kesehatan, Bukan yang Lain!

”Agar ini tidak sekadar jadi biaya-biaya yang dikeluarkan, tetapi jadi investasi yang bisa dirasakan dampaknya setelah Covid-19 nanti berlalu,” katanya.

Rosan menambahkan, beberapa program, seperti stimulus perpajakan untuk dunia usaha, tidak akan efektif untuk dilanjutkan. Sebab, kondisi perusahaan sedang terpuruk dan pengusaha tidak mampu lagi membayar pajak. ”Ini mungkin perlu disempurnakan karena banyak yang sudah tidak mampu bayar pajak. Jadi diberi diskon pun tidak akan optimal manfaatnya,” ujar Rosan.

Program baru

Erick Thohir mengatakan, pemerintah sedang mengevaluasi ulang penyaluran berbagai program dalam pemulihan ekonomi nasional. Sejumlah program tambahan sedang dipersiapkan untuk mempercepat penyerapan anggaran, baik untuk penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi nasional.

Program yang sudah tidak efektif akan diganti dengan program baru, sementara program yang penyerapannya cepat, seperti subsidi upah dan bantuan produktif kepada usaha mikro-kecil, berpeluang diperpanjang. Beberapa program tambahan baru tersebut ada di sektor kesehatan.

”Ada beberapa program baru yang kita sedang coba dorong sembari mengevaluasi program-program lama. Akan dibicarakan dalam 1-2 hari ini, tetapi untuk saat ini belum bisa saya sampaikan,” ujar Erick.

Baca juga : Jangan Jatuh Tertimpa Tangga

Contoh program yang berpotensi diperpanjang adalah subsidi gaji kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Program itu menyasar 15,7 juta pekerja peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola BP Jamsostek dengan nilai anggaran Rp 37,8 triliun.

Erick mengatakan, jika tahap pertama penyaluran bantuan subsidi berjalan dengan baik, program tersebut bisa diteruskan. ”Namun, sementara ini keputusannya program hanya berjalan sampai bulan Desember,” katanya.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Tohir.

Bantuan subsidi sebesar Rp 1,2 juta per orang itu akan diberikan pada September dan Oktober, sementara sisa Rp 1,2 juta lainnya akan disalurkan pada Oktober dan November.

Adapun program lain yang akan dilanjutkan dan ditambah adalah bantuan presiden produktif untuk usaha mikro dan kecil. Sejauh ini, program itu menyasar 12 juta pelaku usaha mikro-kecil dengan anggaran Rp 22,1 triliun. ”Kami harap ada percepatan lagi supaya kapasitas daya beli masyarakat bisa terjaga, sekaligus ada stimulus terhadap ekonomi,” kata Erick.