Perbaikan 906 Kilometer Jalan Provinsi di NTT Tuntas 2021
Ruas jalan sepanjang 906 km dari total 2.650 km ruas jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur dalam keadaan rusak. Pemprov NTT merencanakan jalan rusak itu tuntas dikerjakan tahun 2021.
Oleh
KORNELIS KEWA AMA
·5 menit baca
KUPANG, KOMPAS — Ruas jalan sepanjang 906 kilometer dari total 2.650 kilometer ruas jalan provinsi di Nusa Tenggara Timur dalam keadaan rusak. Pemerintah provinsi merencanakan jalan rusak itu tuntas dikerjakan tahun 2021. Tahun ini akan dikerjakan 372,74 kilometer dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana pinjaman dari pihak ketiga.
Konstruksi jalan tersebut tidak semuanya aspal hotmix, tetapi terkombinasi dan tetap mengutamakan kualitas jalan. Pembangunan jalan ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NTT Maxi Nenabu di Kupang, Rabu (2/9/2020), mengatakan, jalan provinsi adalah jalan yang menjadi tanggung jawab pembangunan di tingkat provinsi. Biasanya jalan ini menghubungkan satu kabupaten dengan kabupaten lain, atau menghubungkan ibu kota kabupaten dengan kecamatan strategis di wilayah itu.
Namun, mempertimbangkan kondisi keuangan saat ini, tahun ini hanya dikerjakan sepanjang 372,74 kilometer, tersebar di 21 kabupaten. Pekerjaannya meliputi perbaikan, pembangunan sebagian, dan pembangunan secara keseluruhan. Sisa panjang jalan 533,5 kilometer akan selesai dibangun 2021. (Maxi Nenabu)
Menurut Nenabu, panjang jalan provinsi ini 2.650 km, mengalami kerusakan 906 km, berupa rusak ringan dan rusak berat. Sesuai rencana, tahun ini diperbaiki sekitar 450 km, dan sisa 456 km dibangun tahun 2021.
”Namun, mempertimbangkan kondisi keuangan saat ini, tahun ini hanya dikerjakan sepanjang 372,74 km, tersebar di 21 kabupaten. Pekerjaannya meliputi perbaikan, pembangunan sebagian, dan pembangunan secara keseluruhan. Sisa panjang jalan 533,5 km akan selesai dibangun 2021,” kata Nenabu.
Sementara panjang jalan kabupaten sekitar 8.000 km. Jalan kabupaten ini menghubungkan ibu kota kabupaten dengan kecamatan dan desa-desa di daerah kabupaten. Jalan kabupaten ini tanggung jawab 21 kabupaten di NTT. Jalan kabupaten selalu tersambung dengan ruas jalan provinsi.
Tidak semua aspal
Jalan provinsi yang akan dibangun tidak semuanya berjenis aspal hotmix atau hot roller sheet (HRS). Pembangunan jalan ini akan terkombinasi dengan grading operation (GO) atau pekerjaan jalan dengan membuat lapisan berbutir dari sirtu gunung, atau dengan GO plus, yakni semen dan zat adiktif. Ini setara dengan agregat dan konstruksi bina marga.
Jika dibangun dengan aspal hotmix semua, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 4 triliun. Sementara anggaran Pemprov NTT terbatas sehingga dibuat kombinasi tersebut. Dengan ini, biaya terjangkau dan konstruksi jalan sesuai bina marga.
Paling penting, semua ruas jalan provinsi bisa dilalui kendaraan dengan mudah, tidak ada hambatan seperti jalan putus, berlumpur, longsor, dan bebatuan.
Ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat NTT akan ruas jalan provinsi. Jika jalan itu sangat buruk, digunakan GO dan GO plus, sementara di jalan tanjakan digunakan HRS.
Pembangunan jalan ini membuat waktu tempuh lebih cepat. Jika sebelumnya waktu tempuh 10-15 km per jam, setelah jalan dibangun menjadi 4-5 km per jam. Ada penurunan waktu tempuh secara signifikan.
”Contohnya, ruas jalan yang menghubungkan Nggorang-Kondo-Noah di Manggarai Barat, sebelumnya ditempuh enam jam, setelah diintervensi pemprov menjadi 2 jam 30 menit,” ujar Nenabu.
Tiga sumber anggaran berasal dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus (DAK), dan pinjaman daerah. Khusus pinjaman daerah, ada dua sumber, yakni Bank NTT senilai Rp 149,7 miliar, untuk 15 ruas jalan dengan panjang 108 km, serta pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur senilai Rp 189,7 miliar untuk 16 ruas jalan sepanjang 153 km. Semuanya tersebar di 22 kabupaten/kota.
Untuk pinjaman dari Bank NTT sudah dilakukan penandatanganan kontrak, Rabu (22/4/2020). Adapun pinjaman dari PT SMI dalam proses untuk dikontrakkan karena masih menunggu rekomendasi amdal dari instansi teknis. Untuk DAK, ada dua jenis, yakni DAK penugasan khusus untuk menunjang daerah pariwisata premium Labuan Bajo, untuk dua ruas jalan, serta DAK reguler untuk dua ruas jalan di Timor, yakni Barate-Manubelon-Naikliu, perbatasan dengan Oecussi, Timor Leste.
Kualitas jalan
Nenabu menjamin kualitas jalan aman terkendali dan bertahan sampai 10 tahun lebih. Pembangunan jalan ini diuji oleh tim laboratorium pengujian teknis jalan pekerjaan umum. Setelah ada hasil pengujian, dilanjutkan dengan tindakan administrasi penyerahan dari kontraktor kepada pemprov.
Rekanan atau kontraktor yang mengerjakan jalan diawasi secara ketat. Jika ada pelanggaran di lapangan, diambil tindakan sesuai prosedur administrasi kontrak. Sanksi awal berupa teguran. Namun, jika tidak ada kemajuan, diambil tindakan administratif sampai pada taraf lebih tinggi, yakni pemutusan hubungan kerja.
Mengenai pembangunan embung di NTT, Nenabu mengatakan, idealnya satu desa satu embung. NTT memiliki 3.268 desa. Saat ini embung yang telah dibangun 1.000 unit, tetapi sebagian dari embung tidak memiliki air karena curah hujan terbatas dan sebagian tertimbun sedimentasi.
Jumlah jaringan irigasi di NTT sebanyak 42 jaringan yang menjadi kewenangan provinsi, mengairi sekitar 60.000 hektar lahan di seluruh provinsi. Sebagian besar irigasi berada di Manggarai Barat, Manggarai, Mbay, dan Sumba Timur.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Jelamu mengatakan, masyarakat diajak mengawasi dan mengontrol proyek-proyek pemprov di daerah masing-masing. Jika ada kejanggalan, warga agar menyampaikan kepada pihak berwenang, bukan melalui media sosial.
”Pembangunan ruas jalan provinsi ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan, termasuk jumlah kunjungan wisatawan di destinasi wisata premium Labuan Bajo dan destinasi wisata lain. Infrastruktur jalan ini sangat strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Jelamu.
Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT Viktor Mado menjelaskan, dana pinjaman Rp 198,7 miliar dari PT SMI (Persero) saat ini sedang dalam proses, sementara masa kerja tahun anggaran 2020 sisa lima bulan.
”DPRD NTT akan mengawasi proyek-proyek jalan provinsi ini melalui kunjungan kerja di daerah tempat proyek dikerjakan atau melalui aspirasi masyarakat langsung,” ujar Mado.