Pandemi Covid-19 menyebabkan konsumsi elpiji bersubsidi meningkat. Demikian pula angka kemiskinan. Penambahan kuota elpiji bersubsidi bisa mengurangi beban masyarakat miskin.
Oleh
ARIS PRASETYO
·3 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mewakili pemerintah dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR untuk kembali melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Komisi VII DPR mendesak pemerintah menambah kuota elpiji 3 kilogram bersubsidi untuk tahun anggaran 2021. Alasannya, angka kemiskinan meningkat seiring pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum jelas kapan berakhirnya. Pemerintah juga diminta tak terburu-buru menerapkan model distribusi tertutup elpiji bersubsidi tersebut.
Dalam rapat kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dengan Komisi VII DPR, Rabu (2/9/2020), pemerintah memaparkan proyeksi kuota elpiji bersubsidi 7 juta ton pada tahun 2021. Selain itu, proyeksi produksi siap jual (lifting) minyak ditetapkan 705.000 barel per hari. Begitu pula kuota solar bersubsidi diproyeksikan 15,8 juta kiloliter dengan subsidi tetap Rp 500 per liter.
Paparan tersebut ditolak anggota DPR yang menghadiri rapat. Mereka ingin pemerintah menaikkan kuota elpiji bersubsidi sedikitnya menjadi 7,5 juta ton. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan angka kemiskinan naik.
”Pandemi menyebabkan banyak usaha rumah makan dan restoran yang menggunakan elpiji nonsubsidi tutup. Sementara itu, konsumsi elpiji 3 kilogram yang disubsidi semakin naik dengan bertambahnya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jadi, sebaiknya kuota elpiji 3 kilogram tahun depan harus ditambah sedikitnya menjadi 7,5 juta ton,” kata anggota Komisi VII DPR dari PDI Perjuangan, Dony M Oekon.
Pandemi menyebabkan banyak usaha rumah makan dan restoran yang menggunakan elpiji nonsubsidi tutup. Sementara itu, konsumsi elpiji 3 kilogram yang disubsidi semakin naik dengan bertambahnya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menambahkan, pemerintah juga harus mengantisipasi kemungkinan berlanjutnya pemberian stimulus tarif listrik. Stimulus yang diberikan saat ini hanya berlaku sampai Desember 2020. Padahal, pandemi Covid-19 di Indonesia belum diketahui kapan rampungnya.
”Bagaimana nasib stimulus tarif listrik di tahun depan? Sebab, kita belum tahu kapan pandemi Covid-19 ini berakhir,” ujar Eddy.
Kompas/TOTOK WIJAYANTO
Pekerja melayani warga yang hendak membeli elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram di salah satu agen di kawasan Gedong, Jakarta Timur, Sabtu (1/8/2020).
Distribusi tertutup
Ramson Siagian dari Partai Gerindra mengingatkan pemerintah yang hendak menerapkan distribusi tertutup untuk elpiji 3 kilogram. Model tersebut dianggap riskan apabila direalisasikan di masa pandemi Covid-19. Distribusi tertutup adalah penjualan elpiji bersubsidi yang hanya membolehkan pemilik kartu beridentitas khusus sebagai penerima subsidi yang bisa membeli elpiji tersebut.
”Dalam situasi sekarang sangat riskan apabila model distribusi tertutup diterapkan. Yang sekarang ini sudah baik. Yang penting, bagaimana menjaga pasokan elpiji tetap aman,” kata Ramson.
Dalam jawabannya di hadapan anggota Dewan, Arifin menuturkan bahwa idealnya pendistribusian elpiji bersubsidi dilakukan secara tertutup untuk mencegah penyaluran tak tepat sasaran. Penerapan model distribusi tertutup juga memerlukan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk masalah data penerima subsidi. Namun, ia tak menjawab gamblang mengenai permintaan tambahan kuota tersebut.
Dari perhitungan pemerintah, diperkirakan ada potensi penghematan subsidi sampai 30 persen dari total nilai subsidi elpiji dalam setahun.
”Kuota elpiji bersubsidi sesuai dengan nota keuangan (untuk tahun anggaran 2021). Kementerian Keuangan sudah berikan kuota elpiji agar bisa diberikan secara simultan untuk kesejahteraan masyarakat. Kami juga akan mengefisienkan pendistribusian elpiji bersubsidi ini,” kata Arifin.
Masalah elpiji bersubsidi tak pernah tuntas dibicarakan. Pasalnya, penjualan elpiji bersubsidi tersebut diterapkan secara terbuka atau siapa pun bisa membeli elpiji jenis ini di pasaran. Akibatnya, banyak praktik penyelewengan di lapangan, seperti pengoplosan elpiji bersubsidi dengan yang nonsubsidi maupun subsidi yang tak tepat sasaran.
Dari perhitungan pemerintah, diperkirakan ada potensi penghematan subsidi sampai 30 persen dari total nilai subsidi elpiji dalam setahun. Penghematan itu akan terjadi apabila pengendalian subsidi elpiji mulai diterapkan sejak Januari 2020. Dengan alokasi subsidi Rp 50,6 triliun tahun ini, penghematan subsidi bisa mencapai Rp 15 triliun dalam setahun.
Selain itu, sekitar 80 persen dari konsumsi elpiji di dalam negeri didapat dari impor. Tahun lalu, PT Pertamina (Persero) mengimpor elpiji sebanyak 5,8 juta ton senilai 2,7 miliar dollar AS. Pemerintah tengah mendorong gasifikasi batubara untuk diubah menjadi dimetil eter sebagai bahan baku elpiji.
