Kesehatan, Bukan yang Lain!
Penanganan krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 secara konkret jadi pilihan utama. Selama kasus Covid-19 belum terkendali, dunia usaha tak bisa melaju. Protokol kesehatan diberlakukan ketat, bukan sekadar jargon.
Pandemi Covid-19 menghantam keras. Masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah demi menekan risiko penularan Covid-19 dan mengurangi belanja akibat situasi yang tak menentu. Perekonomian merosot, produksi tak maksimal karena permintaan anjlok, dan sebagian pekerja dirumahkan atau diberhentikan. Dari 17 lapangan usaha yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 7 di antaranya yang tumbuh positif, sedangkan lainnya minus.
Pandemi juga menghadirkan tantangan dan menyadarkan pebisnis untuk berinovasi, beradaptasi, dan lentur menghadapi perubahan dan tekanan. Apalagi, bayang-bayang resesi—jika pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 minus—kian pekat.
Bagi pebisnis, penanganan pandemi Covid-19 yang memicu krisis kesehatan—dan merambat menjadi krisis ekonomi—adalah langkah yang tak bisa ditawar. Pendapat sejumlah unsur pimpinan perusahaan yang dihimpun hingga Minggu (30/8/2020) menegaskan hal itu.
Presiden Direktur PT XL Axiata Tbk Dian Siswarini menyampaikan, pertimbangan penting dalam menjalankan bisnis pada masa pandemi adalah menyeimbangkan keberlanjutan bisnis dan memastikan pekerja aman dari penularan Covid-19. Pengusaha juga menyesuaikan produk dan strategi penjualan dengan daya beli masyarakat yang merosot.
Ia menekankan, pemerintah tetap harus mendahulukan penanganan pandemi. Dalam kondisi pandemi, beberapa sektor usaha berjalan dengan setengah kapasitas sehingga sulit membukukan keuntungan.
”Penyebaran Covid-19 harus dapat dikendalikan sebab dunia usaha tidak bisa berjalan baik selama kasus Covid-19 masih terus meningkat,” katanya.
Dunia usaha tidak bisa berjalan baik selama kasus Covid-19 masih terus meningkat.
Penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin di semua kegiatan ditekankan Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius. Selain meningkatkan tes untuk mengetahui sebaran Covid-19, perhatian bagi tenaga kesehatan dan penanganan kasus terkonfirmasi Covid-19 perlu ditingkatkan. ”Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar harus lebih dicermati dengan kriteria seleksi yang detail,” katanya.
Dari sisi bisnis, perusahaan yang bergerak di industri farmasi mengubah portofolio produk menjadi berkaitan dengan Covid-19. Dalam jangka panjang, mengembangkan riset dan transfer teknologi untuk mengarahkan kemandirian industri farmasi. Sebab, sebagian besar bahan baku industri farmasi masih diimpor.
Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati Surjaudaja menegaskan, pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan mesti ditangani serius dan terintegrasi karena akan sangat berdampak pada kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Semua pihak, baik institusi, masyarakat, maupun pemerintah, mesti terlibat dalam penanganan Covid-19, termasuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan secara disiplin dan konsisten.
”Menjaga kesehatan masyarakat Indonesia sama pentingnya dengan menjaga perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Menurut Parwati, pandemi memunculkan peluang bagi Indonesia untuk mempercepat perubahan dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Dengan tatanan geografis dan demografis Indonesia, digitalisasi mempercepat perkembangan di semua aspek. Apabila Indonesia bisa menerapkan digitalisasi dengan tepat dan cepat, bukan saja pertumbuhan akan lebih merata dan cepat, tetapi juga akan jauh lebih efisien.
Pandemi memunculkan peluang bagi Indonesia untuk mempercepat perubahan dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga tumbuh negatif 5,51 persen pada April-Juni 2020. Jika daya beli masyarakat tetap rendah, pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan tetap minus pada triwulan III-2020. Sebab, konsumsi rumah tangga merupakan pengungkit utama perekonomian Indonesia, disusul investasi.
Menyikapi situasi ini, Direktur Utama PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk Hardianto Atmadja menuturkan, kepercayaan masyarakat atas penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan. Dengan demikian, masyarakat akan kembali berkegiatan dan berbelanja secara bijaksana, yakni memprioritaskan produk dalam negeri. Dengan cara ini, perekonomian dapat kembali bergulir. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerbitkan kebijakan strategis dan tepat sasaran, antara lain melalui insentif yang pas dan mengurangi beban kegiatan usaha.
”Penanganan Covid-19 secara lebih konkret dipercepat, berupa pemberian vaksin Covid-19. Namun, kesiapan vaksin perlu waktu yang tidak cepat sehingga saat ini pemerintah perlu lebih tegas dalam hal penerapan PSBB dan implementasi protokol kesehatan di fase keadaan normal baru,” katanya.
Baca juga: Indef: Indonesia Sulit Terhindar dari Resesi
Percepat eksekusi
Pemerintah menggulirkan program pemulihan ekonomi nasional dengan pagu Rp 695,2 triliun. Namun, realisasinya masih tertatih-tatih, yakni Rp 174,79 triliun atau 25,1 persen dari pagu, per 19 Agustus 2020.
Sementara pencegahan penularan Covid-19 di tengah masyarakat masih terkesan setengah hati. Penggunaan masker secara benar, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak belum jadi kebiasaan seluruh masyarakat. Sebagian masyarakat yang memahami risiko Covid-19 menahan diri untuk ke luar rumah demi alasan tak penting. Namun, jenuh akibat pembatasan sosial menjadi dalih sebagian masyarakat untuk berbaur dalam kerumunan.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Clayton Allen Wenas, secara tertulis, menyebutkan, kesehatan dan keselamatan karyawan merupakan hal utama bagi setiap pengusaha.
Ia mengakui, pemerintah sudah memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat, memperjuangkan kondisi ekonomi masyarakat melalui paket-paket stimulus ekonomi dan bantuan sosial, serta memberi insentif bagi pelaku usaha. ”Pertanyaannya, apakah semua itu telah berjalan dengan lancar? Ternyata belum. Eksekusi dari program-program tersebut harus lebih dipercepat. Satu hal lagi adalah belanja pemerintah yang saat ini masih sangat minim dibandingkan dengan anggarannya. Hal-hal inilah yang harus diperhatikan untuk dilaksanakan sesegera mungkin,” kata Wenas.
Baca juga: Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Nasional Masih Rapuh dan Belum Solid
Percepatan eksekusi berbagai program pemerintah juga ditekankan Presiden Direktur PT Lotte Mart Indonesia dan PT Lotte Shopping Indonesia Joseph V Buntaran. ”Semua upaya pemerintah, salah satunya program Pemulihan Ekonomi Nasional yang anggarannya ratusan triliun rupiah, itu sudah bagus. Namun, eksekusi di lapangan tidak semudah yang dipikirkan. Banyak keterkaitan antarlembaga yang ujungnya bisa malah kontraproduktif,” ujarnya.
Buntaran mencermati, pada akhirnya pelaku usaha mesti dapat menemukan jalan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ia mencontohkan, bantuan sosial seharusnya bisa dimanfaatkan pelaku ritel untuk memperbaiki kinerja. Namun, pelaku usaha tak bisa bergerak karena tekanan harga yang terlalu keras sehingga usahanya tak bisa lagi dijalankan.
Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono mendukung pemerintah untuk mempercepat eksekusi berbagai kebijakan yang sudah diterbitkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. ”Tugas kita bersama untuk menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan sebaik-baiknya,” kata Warih.
Menurut dia, masa pemulihan kondisi ekonomi dihadapi dengan fleksibilitas pengusaha dan semua rantai pasok untuk memenuhi permintaan konsumsi. Ketidakpastian kondisi ekonomi yang sangat tinggi akibat pandemi mesti dijawab dengan pengambilan kebijakan dan keputusan yang tepat, berikut eksekusinya.
Baca juga: Masyarakat Kian Aktif Belanja Daring
Adapun pendiri dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya memaknai pandemi Covid-19 sebagai momentum transformasi dan akselerasi digital bagi masyarakat. Ia mencontohkan, kasus infeksi saluran pernapasan akut (SARS) yang menerpa pada 2003 menjadi penggugah masyarakat dan pebisnis di China untuk mempercepat adopsi dan transformasi digital.
”Sesuatu yang baru dapat kita tempuh dalam 5-10 tahun ke depan, dapat kita akselerasi lebih cepat karena keterbatasan dan keterpaksaan yang mengharuskan kita untuk beradaptasi lebih cepat. Situasi ini menjadi momentum kebangkitan industri digital dalam negeri serta merek-merek lokal,” katanya.
Kunci menghadapi pandemi, tambah William, adalah beradaptasi, terus berinovasi, dan berkolaborasi. Hal yang tak kalah penting adalah membangkitkan kembali semangat gotong royong di semua lapisan.
Situasi ini menjadi momentum kebangkitan industri digital dalam negeri serta merek-merek lokal.
Pada masa pandemi Covid-19, pelaku usaha dihadapkan pada berbagai pilihan untuk bertahan, bahkan berkembang. Namun, menangani Covid-19 dengan tepat dan menerapkan protokol kesehatan bukanlah pilihan, melainkan keharusan.