Presiden Ingatkan 34 Provinsi Jaga Keseimbangan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

”Sampai vaksinasi (Covid-19) bisa dilakukan besar-besaran, saya minta para gubernur untuk mainkan gas dan rem (kesehatan dan ekonomi) seimbang seusai data-data yang dimiliki,” kata Presiden Jokowi.

SEKTRETARIAT PRESIDEN

Presiden RI Joko Widodo

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengonsolidasikan 34 gubernur di seluruh Indonesia untuk mengatasi persoalan Covid-19  berikut dampak sosial-ekonominya. Presiden menekankan bahwa keseimbangan antara disiplin pengendalian Covid-19 dan langkah bertahap pemulihan ekonomi tetap menjadi fokus pusat dan daerah sampai beberapa bulan ke depan.

Hal tersebut penting untuk dijaga karena vaksinasi besar-besaran baru bisa dilakukan paling cepat awal tahun depan. Demikian instruksi Presiden dalam rapat terbatas dari Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mendampingi Presiden dalam rapat secara virtual tersebut. Tersambung di daerah masing-masing, 34 gubernur di seluruh Indonesia.

”Rapat ini khusus untuk menyamakan frekuensi agar gerak kita mulai dari pemerintah pusat, para menteri, para gubernur, dan tentu saja para bupati dan wali kota, bahkan sampai kepala desa, betul-betul langkah yang cepat, pergerakan yang semakin efektif. Itu yang kita harapkan,” kata Presiden dalam arahannya.

Kompas/Priyombodo

Seorang anak melintas di dekat mural tenaga medis yang menghiasi kolong jalan Tol Lingkar Luar Jakarta di Jalan Raya Setu, Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (20/8/2020).

Presiden Jokowi juga mengingatkan para gubernur untuk memantau data perkembangan kasus Covid-19 di wilayah masing-masing. Di berbagai negara, kasus Covid-19 mengalami tren peningkatan lagi. Oleh sebab itu, para gubernur diinstruksikan tetap berhati-hati dan terus mengendalikan kasus di daerahnya agar persoalan berangsur-angsur teratasi.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 per 31 Agustus 2020, kasus positif Covid-19 di Tanah Air mencapai 175.000 kasus dari 2,23 juta tes. Tingkat kesembuhan makin meningkat, dari 15 persen di April menjadi 72,17 persen di Agustus. Ini lebih tinggi dari rata-rata dunia, yakni 69 persen.

Jumlah kasus aktif di Indonesia juga menurun, dari 77 persen di April menjadi 23,69 persen di Agustus. Ini juga lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia sebanyak 27 persen.

Namun, tingkat kasus pasien meninggal di Indonesia, sekalipun trennya sudah menurun, masih lebih tinggi dari rata-rata dunia. Tingkat kasus pasien meninggal di Indonesia turun dari 7,83 persen di April menjadi 4,27 persen Agustus. Sementara rata-rata dunia adalah 3,36 persen.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Waga berbelanja obat-obatan di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2020). Pada triwulan II-2020, konsumsi rumah tangga minus 5,51 persen, jauh di bawah rata-rata pertumbuhannya yang mencapai 5 persen sebelum pandemi Covid-19.

”Ini pekerjaan besar kita. Jadi, hati-hati. Kalau ada masalah-masalah yang pusat harus bantu, sampaikan kepada kita, terutama di komite dan gugus tugas,” kata Presiden Jokowi.

Percepatan pengadaan vaksin

Presiden menjelaskan, pemerintah berkomitmen mempercepat pengadaan vaksin. Untuk jangka penbdek, Indonesia harus berebut dengan negara-negara lain dalam mendapatkan vaksin. Saat ini, pemerintah telah mendapatkan komitmen 20-30 juta vaksin di akhir 2020. Sampai dengan akhir 2021, pemerintah mendapatkan komitmen sekitar 290 juta vaksin.

”Karena jangkanya masih panjang, pengendalian Covid masih jadi konsentrasi kita,” kata Presiden.

Pada saat bersamaan, kolaborasi sejumlah pihak di dalam negeri tengah mengembangkan vaksin Merah Putih, yakni vaksin yang dikembangkan dengan strain dalam negeri. Saat ini, tahap yang berjalan ialah pembentukan benih vaksin. Proyeksinya, awal tahun 2021 mulai uji klinis. Targetnya, produksi baru mulai dilakukan pada pertengahan 2021.

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Tim riset uji klinis calon vaksin Covid-19 menyimulasikan penyuntikan vaksin produksi Sinovac, China, kepada sukarelawan di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020).

”Sampai vaksinasi bisa dilakukan besar-besaran, saya minta para gubernur untuk mainkan gas dan rem seimbang seusai data-data yang dimiliki,” kata Presiden.

Pararel dengan itu, Presiden meminta kepada para gubernur untuk secara bertahap memulihkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan I-2020 adalah 2,97 persen. Sementara di triwulan II-2020 anjlok menjadi -5,3 persen. Triwulan III-2020 masih menyisakan satu bulan lagi, yakni September. Jika triwulan III-2020 pertumbuhan ekonomi minus lagi, Indonesia mengalami resesi.

Untuk itu, Presiden meminta para gubernur mempercepat penyerapan anggaran belanja daerah. Hal sama agar diperintahkan para gubernur kepada para bupati dan wali kota di daerahnya masing-masing. Anggaran belanja yang dimaksud, antara lain, adalah belanja modal, belanja barang, dan belanja sosial.

”Betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan dapat memulihan perekonomian daerah,” kata Presiden.

Mengutip laman Kementerian Dalam Negeri, Tito pada rapat koordinasi melalui konferensi video di Jakarta, Kamis (27/8), menyatakan, permasalahan rendahnya penyerapan anggaran belanja daerah antara lain disebabkan kepala daerah sangat berhati-hati merealisasi program mengingat kesulitan arus tunai.

DOKUMENTASI KEMENDAGRI

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia, dalam rapat koordinasi dan sosialisasi protokol kesehatan untuk perubahan perilaku baru masa pandemi Covid-19 melalui telekonferensi, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (10/8/2020).

Faktor lainnya adalah kurangnya ketersediaan dana akibat pengurangan dana transfer dari pusat dan kecenderungan pemerintah daerah melakukan lelang di triwulan II. Hal ini juga berkaitan dengan seretnya pendapatan daerah. Misalnya, tidak optimalnya pungutan pajak dan retribusi akibat Covid-19.

Baca juga: Percepat Optimalisasi Birokrasi

Untuk itu, Tito mengintruksikan agar pemerintah daerah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat.

Adapun untuk mempercepat penyerapan belanja daerah, strateginya adalah melibatkan masyarakat dalam bentuk program pemberdayaan sehingga menggerakkan perekonomian daerah. Ini terutama menyasar industri rumah tangga. Pemberdayaan bisa dilakukan dengan  merevitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan.