Pemprov Sulawesi Utara terus mendorong masyarakat terjun ke sektor pertanian dan perkebunan demi membangkitkan ekonomi daerah. Pemerintah pusat pun akan mendukung dengan bantuan Rp 136,86 miliar selama 2020.
Oleh
kristian oka prasetyadi
·4 menit baca
MANADO, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mendorong masyarakat untuk terjun ke sektor pertanian dan perkebunan demi membangkitkan ekonomi daerah yang lesu karena pandemi Covid-19. Pemerintah pusat pun akan mendukung dengan memasok bantuan benih unggul beragam tanaman dengan nilai bantuan Rp 136,86 miliar hingga akhir 2020.
Hingga Senin (31/8/2020) siang, Sulut telah mengakumulasi 3.833 kasus positif Covid-19 menyusul pengumuman 82 kasus baru sehari sebelumnya. Sebanyak 24,5 persen dari jumlah kasus itu atau 939 pasien masih dirawat di rumah sakit.
Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi di Sulut menyebabkan aktivitas ekonomi lesu. Selama triwulan II-2020, pertumbuhan ekonomi Sulut menyusut hingga 3,89 persen dari periode yang sama tahun 2019. Sektor akomodasi dan jasa makan minum yang terkait pariwisata bahkan tumbuh negatif hingga 50,28 persen.
Namun, lapangan usaha pertanian di Sulut masih tumbuh sekitar 2 persen dengan sumbangan produk domestik bruto regional (PDRB) sebesar Rp 6,8 triliun. Gubernur Sulut Olly Dondokambey pun mengajak masyarakat terus mengembangkan pertanian dan perkebunan yang berkontribusi sebesar 22,21 persen pada PDRB Sulut. ”Masyarakat Sulut harus mampu memanfaatkan potensi lahan daerah demi menjaga stabilitas ketersediaan pangan daerah. Ini adalah cara kita menangani dan menyikapi pergerakan ekonomi di masa pandemi Covid-19,” kata Olly.
Pemprov Sulut memelopori dorongan ini dengan menginisiasi gerakan Marijo Bakobong (Mari Berkebun) dengan menanam tanaman pangan di lahan tidur yang dimiliki warga. Di Pulau Bunaken, Manado, pemprov membagikan 600 bibit genjah pandan wangi. Di Modoinding, Minahasa Selatan, pemprov juga menanam kentang yang hasilnya dapat dinikmati oleh warga.
Pemprov Sulut juga telah menganggarkan APBD untuk 2.000 cikal bibit kelapa genjah, 72.000 cikal bibit kelapa dalam, 36.000 batang bibit pala, dan 9.750 batang bibit cengkeh. ”Gerakan ini mencakup tanaman sawah, palawija, dan hortikultura,” kata Olly.
Untuk melengkapi itu, Pemprov Sulut juga telah membagikan 18.600 kilogram pupuk NPK, 54.750 pupuk organik, 503 liter herbisida, dan 150 liter pestisida. Mesin potong rumput sebanyak 30 unit, sebuah rumah pengering kelapa, dan dua rumah pengolahan minyak kelapa juga dihibahkan kepada masyarakat.
”Perhatian pemerintah pusat kepada Sulut sangat besar. Baru-baru ini kami diberi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 1 triliun. Dana ini akan kita fokuskan untuk menggerakkan sektor-sektor strategis, terutama pertanian dan perkebunan yang berkontribusi besar pada struktur perekonomian daerah,” kata Olly.
Pada saat yang sama, Kementerian Pertanian telah menganggarkan bantuan pengembangan pertanian sebesar Rp 136,86 miliar untuk Sulut hingga akhir 2020. Bantuan ini mencakup jagung seluas 98.132 hektar, kedelai 6.153 hektar, benih unggul kelapa genjah 25.000 batang, kelapa dalam 477.600 batang, pala 431.250 batang, dan cengkeh 85.000 batang.
Dalam kunjungan kerja ke Manado dan Minahasa Utara, Minggu (30/8/2020), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, komoditas-komoditas ini harus dikelola secara mandiri oleh petani dengan model korporasi petani. Petani dapat terlindungi oleh asuransi, mendapat kepastian harga, serta akses sarana produksi dan modal.
Kementan pun menggandeng beberapa BUMN di bidang pertanian dan perbankan untuk mewujudkan program korporasi petani, dimulai dari tanaman jagung hingga kedelai. Dengan demikian, perkumpulan petani dapat mengajukan kredit usaha rakyat dengan bunga rendah per tahun demi mengembangkan pertanian dan perkebunan.
Pengembangan program ini akan ditopang ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani, terutama dalam musim tanam kedua 2020. Secara nasional, dari total target 7,9 juta ton pada 2020, penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 40,78 persen.
Syahrul memastikan tidak ada kendala penyaluran pupuk di Sulut. Pupuk hanya dibagikan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani yang telah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) secara daring.
”Stok pupuk di Sulut bisa dialokasikan secara terstruktur ke daerah-daerah agar tidak terjadi tumpah tindih. Penentuan petani penerima pupuk subsidi berjalan sesuai kriteria penguasaan lahan di bawah 2 hektar. Jangan sampai salah sasaran ke perusahaan besar atau perorangan yang menguasai lahan ribuan hektar,” kata Syahrul.
Harapannya, produksi bisa meningkat, begitu pula kesejahteraan petani.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono mengatakan, korporasi petani juga akan dibentuk bagi komoditas kelapa. Di Minahasa Utara, akan dikembangkan kawasan komoditas kelapa seluas 500 hektar. Kawasan pala seluas 1.000 hektar dan cengkeh 200 hektar juga akan menyusul.
”Kementan akan menyediakan alat pascapanen dan pengendalian hama terpadu. Harapannya, produksi bisa meningkat, begitu pula kesejahteraan petani,” kata Kasdi.