Pemerintah melanjutkan pembangunan berbagai proyek infrastruktur di tengah pandemi Covid-19 demi menguatkan perekonomian rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Proyek infrastruktur padat karya diusulkan diprioritaskan.
Oleh
ANITA YOSSIHARA
·5 menit baca
BIRO PERS SEKRETARIAT/MUCHLIS JR
Presiden Joko Widodo meresmikan Bandara Internasional Yogyakarta yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Jumat (28/8/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 tidak mengganggu pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan pemerintah. Berbagai proyek pembangunan jalan, jembatan, dan bandara terus dilanjutkan demi menguatkan perekonomian rakyat sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Terus berlanjutnya pembangunan infrastruktur setidaknya terlihat dari peresmian Bandara Internasional Yogyakarta oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (28/8/2020). Sebelumnya, Selasa (25/8/2020), Presiden juga meresmikan ruas Tol Sigli-Banda Aceh Seksi IV yang merupakan jalan bebas hambatan pertama di Provinsi Aceh.
Saat menyampaikan pidato peresmian Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Presiden Jokowi mengungkapkan, bandara baru itu 13-14 kali lebih luas dibandingkan dengan bandara lama, Adisutjipto. Kapasitas tampung bandara juga enam kali lebih banyak, yakni 20 juta dari 1,6 juta.
Namun, menurut Presiden, mendatangkan 20 juta penumpang bukan pekerjaan mudah. ”Ini tugas kita bersama bagaimana mendatangkan 20 juta itu. Ini bukan tugas yang ringan,” ujarnya. Apalagi saat ini pandemi Covid-19 belum bisa dikendalikan.
Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bandara Internasional Yogyakarta yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Jumat (28/8/2020).
Meski begitu, Presiden optimistis, kunjungan ke Bandara Internasional Yogyakarta akan kembali normal setelah pandemi bisa dikendalikan.
”Kita tahu memang ini masih dalam kondisi pandemi. Belum ramai saya maklum. Tetapi, begitu mulai vaksinasi, insya Allah saya meyakini bandara ini menjadi bandara yang paling ramai,” ujar Presiden.
Pemerintah memang memutuskan tetap melanjutkan pembangunan sejumlah proyek strategis nasional meski pandemi Covid-19 belum berhasil dikendalikan. Rapat terbatas evaluasi proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19, Jumat (29/5/2020), menyepakati, sebanyak 89 proyek strategis nasional tahun 2020-2024 dengan nilai Rp 1.422 triliun tetap dikerjakan pada masa pandemi.
Sebagian besar proyek strategis nasional terkait dengan transportasi dan konektivitas, di antaranya 15 proyek jalan dan jembatan, 5 bandara, 5 pelabuhan, serta 6 proyek kereta api. Salah satunya proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang menurut rencana diperpanjang hingga Surabaya.
KOMPAS/AGUS SUSANTO
Pembangunan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2020).
Proyek strategis nasional lainnya, pembangunan lima kawasan industri dengan total nilai investasi Rp 327,2 triliun dan dua proyek pembangunan smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang. Salah satu kawasan industri yang akan mulai dibangun adalah kawasan industri Brebes, Jawa Tengah, yang diharapkan menjadi tempat realokasi industri dari Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan lainnya.
Selain itu, 13 proyek bendungan dan irigasi, 1 proyek tanggul laut, dan 6 proyek pengadaan air bersih juga ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Tiga proyek pengembangan teknologi, 12 proyek energi, 13 proyek kawasan perbatasan, serta 1 proyek pengolahan sampah pun masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Proyek penyediaan lahan pangan di Kalimantan Tengah masuk menjadi proyek strategis nasional.
Dalam rapat terbatas itu, Presiden menegaskan, agenda-agenda strategis di berbagai bidang yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat harus terus berjalan meski fokus pemerintah saat ini adalah menangani pandemi.
”Walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi, agenda-agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita yang menjadi prioritas bagi kepentingan nasional tidak boleh berhenti dan tetap harus kita lanjutkan,” kata Presiden yang memimpin rapat terbatas dari Istana Merdeka, Jakarta.
Kompas
Presiden Joko Widodo saat meresmikan ruas tol Sigli-Banda Aceh Seksi IV yang menghubungkan Indrapuri-Blang Bintang dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh, Selasa (25/8/2020).
Saat meresmikan ruas tol Sigli-Banda Aceh Seksi IV, Selasa lalu, Presiden juga menyampaikan pembangunan infrastruktur harus dilanjutkan karena kondisi sarana, terutama transportasi, di Tanah Air masih tertinggal dari negara-negara lain. Kondisi itu membuat daya saing Indonesia rendah.
Pembangunan infrastruktur di masa pandemi juga diyakini bisa memberikan daya ungkit untuk pemulihan ekonomi nasional. Sebab, pembangunan proyek infrastruktur bisa membuka lapangan kerja baru. Presiden menyebut, saat ini pembangunan 18 ruas tol Trans-Sumatera dari Bakauheni, Lampung, hingga Aceh saja bisa menyerap 24.700 tenaga kerja.
Prioritas padat karya
Secara terpisah, ekonom senior Indef, Dradjad H Wibowo, mengatakan, proyek infrastruktur tetap bisa dilanjutkan di masa pandemi. Namun, pemerintah perlu mempertajam prioritas proyek yang akan dikerjakan selama masa pandemi.
Menurut Dradjad, proyek infrastruktur padat karya lebih tepat dilakukan di masa pandemi dibandingkan dengan proyek padat modal. Pasalnya, pemerintah perlu meningkatkan konsumsi rumah tangga yang tumbuh negatif selama hampir enam bulan pandemi.
Lahan sawah dan sungai di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, akan dijadikan Kawasan Industri Brebes.
”Dalam kondisi pandemi, karena konsumsi rumah tangga tumbuh negatif, dana APBN seharusnya dipakai untuk menjadi trigger konsumsi. Proyek padat modal tidak bisa menjadi trigger konsumsi, sementara proyek padat karya bisa. Banyak sekali rumah tangga yang tertolong jika proyeknya padat karya,” kata Dradjad.
Selain itu, proyek infrastruktur bisa tetap dilanjutkan dengan syarat pandemi Covid-19 harus bisa dikendalikan terlebih dahulu. Sebab, jika tidak, proyek infrastruktur tersebut bisa mengalami masa tenggang dalam waktu relatif lama. Kondisi itu mengakibatkan beban biaya bertambah, terutama untuk perawatan infrastruktur.
”Bandara YIA (Yogyakarta International Airport), contohnya. Karena pandemi belum terkendali, kelompok menengah dan atas masih malas naik pesawat, mereka masih menahan belanjanya. Jika seperti ini kondisinya, bandara seperti YIA akan sangat under-utilized. Ini bisa berlangsung hingga pertengahan atau malah akhir tahun depan ketika program vaksinasi sudah menjangkau sebagian besar rakyat,” tutur Dradjad.
Karena itulah sudah semestinya prioritas pemerintah dipertajam, di antaranya dengan mengalokasikan sebagian anggaran untuk memaksimalkan pengendalian pandemi sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga. Ini karena pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga bergerak searah dengan angka pertumbuhan yang berdekatan.
Kuartal I tahun 2020, misalnya, konsumsi tumbuh 2,83 persen, sementara ekonomi tumbuh 2,97 persen. Begitu pula kuartal II saat konsumsi minus 5,51 persen, ekonomi pun negatif hingga minus 5,32 persen.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2F20200813ags97_1597413822.jpg){kind=logo}
