Realisasi program padat karya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga Agustus 2020 tercatat Rp 3,79 miliar atau 2,58 persen dari total anggaran padat karya tahun 2020. Kementerian berencana menggenjotnya.
Oleh
BM Lukita Grahadyarini
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Realisasi program padat karya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga Agustus 2020 tercatat Rp 3,79 miliar. Angka itu baru sekitar 2,58 persen dari total anggaran padat karya tahun 2020 yang mencapai Rp 146,52 miliar. Kementerian berencana menggenjot pelaksanaan program hingga akhir tahun.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, realisasi anggaran padat karya per 22 Agustus 2020 baru mencapai Rp 3,79 miliar. Realisasi itu meliputi 10 paket pengelolaan irigasi tambak, 6 paket program Minapadi, dan pengembangan usaha garam rakyat (Pugar) seluas 84,98 hektar (ha). Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 392 orang.
Padat karya tunai ditetapkan sebagai bagian dari program utama pemerintah pada masa pandemi Covid-19 untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Program itu mencakup pemberdayaan masyarakat marjinal atau miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal.
Di lingkup KKP, program padat karya pada tahun ini ditargetkan mencapai Rp 146,52 miliar dan menyerap tenaga kerja 5.286 orang dengan esimasi upah sebesar Rp 21,74 miliar.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Aryo Hanggono mengemukakan, anggaran terkait pandemi Covid-19 dialirkan dalam bentuk program padat karya. Namun, realisasi program ini baru efektif mulai Agustus 2020.
Aryo menambahkan, pihaknya akan mendorong penyaluran program padat karya mencapai target pada akhir tahun 2020. ”(Program padat karya), kan, memang baru mulai. Kami upayakan bisa selesai desember 2020,” katanya, Selasa (25/8/2020).
Beberapa target program yang belum berjalan hingga saat ini meliputi bantuan keramba jaring apung budidaya laut sebanyak 359 paket, 5 kluster tambak udang, dan rehabilitasi ekosistem pesisir 200 hektar. Adapun program Pugar ditargetkan menjangkau 150 hektar.
Menurut Aryo, upaya yang sedang dilakukan saat ini, antara lain, menyiapkan bibit mangrove, melakukan pengecekan status lahan untuk menghindari lahan sengketa, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, penyerapan anggaran yang masih sangat rendah memerlukan upaya percepatan untuk memastikan anggaran dapat tersalur efektif sesuai target.
Upaya percepatan membutuhkan kejelasan mekanisme penyaluran. Oleh karena itu, KKP perlu segera melakukan verifikasi data penerima bantuan program dan berkoordinasi dengan dinas kelautan dan perikanan di tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan melibatkan organisasi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan perempuan nelayan.
”Jangan lantas asal distribusi (bantuan) dan berujung membebani masyaralat perikanan dan pergaraman skala kecil yang menjadi penerima bantuan,” katanya.