Dorong Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19, Realisasi Belanja Pemerintah Dipercepat

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kementerian beserta lembaga mempercepat realisasi belanja pemerintah ke program strategis demi percepatan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (podium) memberikan keterangan pers serangkaian rapat koordinasi tingkat menteri di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali,  Jumat (21/8/2020). Dalam rakor tingkat menteri, dibahas program dan kebijakan strategis penanganan dampak Covid-19 dari sisi ekonomi.

BADUNG, KOMPAS — Kementerian Koordinator Perekonomian dan jajaran kementerian beserta lembaga mengupayakan percepatan realisasi belanja pemerintah ke program strategis demi percepatan pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19 akibat virus korona baru atau SARS-CoV-2.

Sejalan upaya pemulihan ekonomi nasional itu, pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas investasi, baik berupa fasilitas perpajakan maupun fasilitas non-perpajakan, dalam upaya memberikan sentimen positif bagi investor.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam serangkaian rapat koordinasi tingkat menteri di lingkungan Kemenko Perekonomian di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (21/8/2020).

Rakor tingkat menteri di Bali itu dihadiri langsung beberapa menteri, di antaranya Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Menteri Koperasi, Usaha Kecil Menengah, serta Gubernur Bali Wayan Koster. Sejumlah menteri lainnya mengikuti rakor tersebut secara dalam jaringan, antara lain Menteri Keuangan.

Harapannya agar lebih cepat terealisasikan.

Airlangga menyatakan, pemerintah tengah mendorong program-program strategis pemulihan ekonomi nasional dengan berbagai upaya ekstra. Percepatan belanja pemerintah juga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III dan kuartal IV-2020 meskipun dalam situasi penanganan pandemi Covid-19.

”Sesuai arahan Presiden agar penanganan pandemi Covid-19 tetap berjalan dan perekonomian Indonesia tetap bergerak. Program strategis itu juga bertujuan mengembalikan lapangan pekerjaan agar masyarakat dapat berkehidupan secara baik,” kata Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Baca juga: Triwulan III-2020 Penentu Indonesia

Beberapa program yang diusulkan dan sedang disiapkan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, di antaranya pinjaman pemulihan ekonomi nasional yang diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2020, penambahan Dana Insentif Daerah untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), program padat karya peremajaan sawit rakyat (PSR), dan pengembangan desa digital dan UMKM digital.

Selain itu, diupayakan penambahan kuota alokasi program Kartu Prakerja, program Gerakan Belanja di Pasar Rakyat, dan program padat karya dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi tingkat menteri di lingkungan Kemenko Perekonomian di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (21/8/2020). Dalam rakor tingkat menteri, dibahas program dan kebijakan strategis penanganan dampak Covid-19 dari sisi ekonomi. Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah).

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan, pemerintah dan masyarakat Bali mengapresiasi penyelenggaraan rakor tingkat menteri Kemenko Perekonomian di Nusa Dua, Badung, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap Bali.

Koster menyatakan, perekonomian Bali mengalami kontraksi, alias tumbuh negatif, sebesar minus 1,14 persen pada kuartal I-2020, kemudian menjadi lebih dalam menjadi minus 10,98 persen pada kuartal II-2020, akibat pengaruh pandemi Covid-19. Kondisi itu diakui dipengaruhi tekanan yang dialami industri pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Kian Menekan Ekonomi Bali

”Bali sangat tergantung dari pariwisata,” kata Koster di Nusa Dua. Sebagai gambaran, selama ini, 53 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Bali ditopang pariwisata sehingga Pemprov Bali selalu mengupayakan perubahan struktur perekonomian agar tidak terlalu bertumpu pada pariwisata. ”Alternatifnya dengan mengembangkan sektor lain sesuai potensi Bali, yakni pertanian dalam arti luas dan industri kerajinan berbasis budaya,” ujar Koster.

Program strategis

Dalam rakor, dibahas sejumlah program strategis yang diusulkan kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian itu, di antaranya program Bangga Buatan Indonesia, program Beli Karet untuk Aspal 2020-2021, program Beli Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah, dan program padat karya penyangga wisata.

Alternatifnya dengan mengembangkan sektor lain sesuai potensi Bali, yakni pertanian dalam arti luas dan industri kerajinan berbasis budaya.

Program-program itu diajukan dengan kriteria, antara lain, mendorong pemulihan ekonomi, berdampak signifikan terhadap penyerapan pekerja dan pertumbuhan ekonomi, dan nilai program cukup besar menyerap anggaran.

Dalam siaran pers dari Kemenko Perekonomian disebutkan, realisasi belanja pemerintah pusat saat ini mencapai 48,63 persen, di luar belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Sementara realisasi belanja khusus penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional sebesar 24,01 persen dari total anggaran sekitar Rp 695,2 triliun.

Untuk percepatan realisasi anggaran belanja pemerintah itu, kementerian dan lembaga didorong menginventarisasi anggaran yang berpotensi tidak terserap untuk direalokasikan ke program yang dapat terserap dalam tahun anggaran 2020, terutama pada Agustus dan September.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita

Secara terpisah tetapi dalam acara yang sama di Nusa Dua, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pihak Kementerian Perindustrian mengajukan program beli produk rakyat sebagai bahan baku industri selain beberapa program lain, misalnya, percepatan pengembangan kawasan Bintuni dengan usulan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ditarik ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

”Harapannya agar lebih cepat terealisasikan,” kata Agus.

Adapun terkait penanganan Covid-19, menurut Agus, Kementerian Perindustrian berkomitmen mengawal dan mengembangkan produk alat kesehatan dan farmasi hasil inovasi dalam negeri menjadi berskala industri. Langkah itu dinyatakan masih sejalan dengan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang dicanangkan sejak 2018.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Vaksin Diproduksi Domestik

Agus menambahkan, Kementerian Perindustrian memasukkan sektor industri alat kesehatan dan industri farmasi dalam Making Indonesia 4.0 selain lima sektor prioritas sebelumnya, yakni, otomotif, tekstil dan produk tekstil, elektronik, kimia, dan makanan-minuman.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menyatakan, pihaknya memberikan fokus pengembangan hasil inovasi berkaitan penanganan pandemi Covid-19 agar dapat diproduksi berskala industri. Bambang menyatakan, pihaknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian lain dalam upaya pengembangan berskala produksi, termasuk Kementerian Perindustrian.

”Ada lebih dari 60 inovasi, tetapi lima produk yang utama dan difokuskan, yakni vaksin, alat rapid test, PCR test kit, suplemen, dan laboratorium mobile,” kata Bambang di Nusa Dua, Badung.