Industri Mebel Nasional Berupaya Bangkit Saat Pandemi

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia berupaya bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Selain mempererat hubungan dengan pelanggan di luar negeri, HIMKI juga siap menggelar pameran.

Kompas/Abdullah Fikri Ashri

Pekerja membuat produk olahan rotan di pabrik PT Danindo Jensen di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, November 2016.

CIREBON, KOMPAS — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI berupaya bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Selain mempererat hubungan dengan pelanggan di luar negeri, HIMKI juga siap menggelar pameran.

Ketua Umum HIMKI Supriyadi saat dihubungi, Kamis (20/8/2020), mengatakan, tantangan terberat industri mebel dan kerajinan Indonesia saat ini adalah pemasaran. Untuk itu, pihaknya tengah menggiatkan penjualan daring, berkomunikasi dengan pelanggan luar negeri, serta menyiapkan pameran dengan protokol kesehatan.

Dia menyebutkan, hal ini untuk menyiasati keadaan agar omzet tidak semakin turun. Menurut Supriyadi, pandemi Covid-19 dalam lima bulan terakhir telah memukul sekitar 3.000 anggota HIMKI.

Rata-rata perusahaan hanya memproduksi 30 persen dari kapasitas yang ada. Itu pun bagi perusahaan yang punya hubungan baik dengan pembeli. Bahkan, pihaknya mencatat, sejumlah perusahaan tidak lagi beroperasi.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Sejumlah produk rotan dipamerkan dalam Cirebon Rattan Expo di CSB Mall, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (28/8/2019).

Tidak sedikit pembeli dari luar negeri yang membatalkan pemesanan setelah pengetatan barang impor karena pandemi Covid-19. Perlambatan ekonomi secara global turut memperburuk industri ini.

Untuk itu, kata Supriyadi, pihaknya membidik pasar domestik dengan menggelar pameran industri mebel dan kerajinan pada Oktober mendatang di Jakarta. Pameran dengan protokol kesehatan tersebut rencananya digabung dengan otomotif, mode, dan properti.

Baca juga: Industri Mebel Nasional Terpuruk, Diperkirakan Baru Pulih 2021

Wakil Ketua Umum Bidang Promosi dan Pemasaran HIMKI Djudjuk Aryati menambahkan, pihaknya juga menyiapkan pameran Indonesia International Furniture Expo (IFEX) pada Maret 2021 di Jakarta. Pameran dengan lokasi seluas 6 hektar itu melibatkan sekitar 650 perusahaan mebel dan kerajinan Indonesia serta 12.000 pembeli dari sejumlah negara.

Pameran industri mebel dan kerajinan yang diklaim terbesar se-Asia Tenggara ini diharapkan dapat menghasilkan nilai transaksi hingga 1 miliar dollar AS. Apalagi, IFEX tahun ini ditiadakan karena pandemi Covid-19.

”Setiap minggu, kami sebar informasi terkini perusahaan industri mebel dan kerajinan Indonesia ke buyer (pembeli) di luar negeri secara virtual. Tujuannya, menyampaikan bahwa kami (perusahaan) masih ada,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Hubungan Antarlembaga HIMKI Abdul Sobur memprediksi kondisi industri mebel dan kerajinan nasional bisa pulih setidaknya awal tahun 2021. ”Kepastiannya adalah sejumlah negara berlomba memproduksi vaksin Covid-19,” ucapnya.

Baca juga: Pedagang Mebel Menunggu Sampar Kelar

Sobur pun pesimistis nilai ekspor mebel dan kerajinan Indonesia tahun 2020 bisa mencapai 2,5 miliar dollar AS, seperti tahun lalu. Ekspor dilakukan ke 123 negara, terutama Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa. ”(Nilai ekspor) bisa 50 persennya saja sudah bagus,” ucapnya.

Pemerintah diharapkan mendukung keberlangsungan industri mebel dan kerajinan saat pandemi. Selain insentif fiskal, pihaknya juga membutuhkan regulasi, seperti meniadakan sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) di sektor hilir. Pemerintah juga diminta menjamin tidak ada ekspor bahan baku rotan yang minim nilai tambah.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Seorang pekerja menyortir rotan di Desa Ili, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Aceh, Senin (26/2/2018).

Mantan Ketua Umum HIMKI Soenoto menilai, pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk membangkitkan industri mebel dan kerajinan nasional. Apalagi, sekitar 80 persen rotan dunia yang menjadi bahan baku industri tersebut berada di Indonesia.

”Pemerintah bisa mendorong pasar domestik dengan membuat regulasi bahwa furnitur di kantor pemerintahan harus dari dalam negeri, bukan impor. Pemerintah juga perlu membuat badan logistik yang menampung bahan baku industri ini,” ungkapnya.