Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus dapat mentransformasi ekonomi menuju ekonomi inklusif, mempercepat ekosistem masyarakat digital, dan mendorong pembangunan berwawasan lingkungan.
Oleh
Ninuk M Pambudy
·4 menit baca
PENGANTAR REDAKSI
Harian Kompas kembali mengadakan diskusi panel ekonomi menyongsong 75 tahun kemerdekaan dan Indonesia Emas 2045. Tema diskusi “Transformasi Indonesia Menuju Tatanan Baru” dengan narasumber Rektor Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta A Prasetyantoko; Managing Partner McKinsey Indonesia Phillia Wibowo; Presiden Indonesia Business Council for Sustainable Development dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta W Kamdani; serta ekonom pada Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia dan ekonom utama World Resources Institute, Sonny Mumbunan.Laporan diskusi disampaikan berikut ini dan di halaman 13 serta e-paper oleh Ninuk M Pambudy, Ichwan Susanto, Karina Isna Irawan, Dimas Waraditya Nugraha, dan Wirdatul Aini dari Litbang Kompas.
Wabah pandemi Covid-19 menyebabkan ekonomi hampir semua negara terkontraksi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 Indonesia minus 5,32 persen dibandingkan dengan triwulan II-2019.
Lapangan usaha yang berhubungan dengan transportasi dan pergudangan, serta pariwisata tumbuh negatif, tetapi masih ada yang tumbuh positif, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan (16,24 persen); informasi dan komunikasi (3,44 persen); dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (1,28 persen). Dalam semester I-2020, lapangan usaha yang masih tumbuh adalah informasi dan komunikasi (10,35 persen); jasa kesehatan dan kegiatan sosial (7,01 persen); dan jasa keuangan dan asuransi (5,87 persen).
Data tersebut menunjukkan, pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi secara konsisten tinggi sepanjang 2020, sesuatu yang sudah diprediksi. Data ini mendukung perkiraan bahwa wabah Covid-19 mempercepat perubahan menuju masyarakat digital dengan internet sebagai tulang punggung. Tantangannya adalah kesiapan pemerintah, dunia usaha, serta rumah tangga dan individu melakukan investasi infrastruktur fisik dan nonfisik untuk membangun ekosistem digital di seluruh Indonesia agar semua dapat berpartisipasi.
Teknologi digital adalah pengungkit (enabler). Penguasaan teknologi ini membutuhkan sumber daya yang memiliki kompetensi, kemampuan berpikir kritis, dan soft skills, seperti kemampuan berkomunikasi, keterampilan sosial, serta kecerdasan emosional dan optimisme. Tiga kemampuan itu harus diajarkan melalui pendidikan yang menuntut peningkatan kemampuan guru dan penyesuaian kurikulum pendidikan.
Inklusif
Wabah Covid-19 juga mengajarkan transformasi dalam membangun ekonomi dan masyarakat yang inklusif menjadi keharusan. Kesehatan dan ekonomi harus berjalan seiring dan hanya dapat terjadi melalui partisipasi masyarakat yang setara, terbuka, dan saling percaya.
Alat ukur membangun masyarakat inklusif, adil, dan berkelanjutan sudah tersedia, yaitu 17 tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia sudah berkomitmen ikut di dalam SDGs. Inisiatif dunia usaha memasukkan SDGs dalam rencana bisnis perlu mendapat dukungan pemerintah, terutama pada masa sulit di tengah wabah Covid-19.
Wabah Covid-19 semakin menekankan pentingnya memenuhi target SDGs dalam mengurangi jumlah orang miskin; kelaparan, kekurangan gizi dan anak balita yang tumbuh pendek; pendidikan setara bagi semua orang; kesetaraan jender; dan kemitraan dengan dunia usaha.
Pemerintah telah memberikan stimulus ekonomi untuk mengurangi dampak buruk wabah Covid-19 pada kehidupan dan penghidupan masyarakat. Namun, pemerintah dituntut memastikan stimulus itu sampai dengan cepat, selamat, dan tepat.
Dalam praktik, adanya kekhawatiran pada tingkat pelaksana menyalurkan stimulus ekonomi menjadi kendala serius. Perlu dibuat mekanisme yang memungkinkan penyaluran berjalan cepat sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi dunia usaha, restrukturisasi untuk pokok dan bunga pinjaman memberi perpanjangan napas. Namun, pada akhirnya harus berhadapan dengan bunga pinjaman lebih tinggi karena mekanisme restrukturisasi diserahkan kepada tiap-tiap bank. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi dunia usaha yang sebagian tidak sanggup lagi meneruskan usaha dengan jumlah tenaga kerja sektor formal yang dirumahkan dan pemutusan hubungan kerja mencapai 6,4 juta orang per Juli 2020.
Transformasi penting lain adalah orientasi pada lingkungan. Data berbasis sains memperlihatkan, wabah Covid-19 dan wabah penyakit virus dalam setidaknya dua dekade terakhir disebabkan manusia mengusik alam liar. Ketika hutan diusik, virus yang secara alamiah ada di tubuh hewan liar yang tidak berbahaya bagi manusia berubah gennya melalui satu atau berbagai cara dan menyebabkan penyakit mematikan pada manusia.
Ancaman lain pada keberlanjutan kehidupan di bumi adalah perubahan iklim. Indonesia berkomitmen ikut menurunkan emisi karbon melalui Perjanjian Paris yang ditandatangani April 2016. Namun, dengan alasan pemulihan ekonomi akibat Covid-19, muncul tanda-tanda kembali memberi tempat bagi pengembangan energi berbahan baku fosil, terutama batubara sebagai penyumbang karbon terbesar.
Transformasi tanpa distorsi
Peran pemerintah saat ini dominan di dalam perekonomian. Peran itu dapat makin diperbesar dengan meningkatkan belanja pemerintah di pusat dan daerah. Program infrastruktur dan program strategis secara selektif dapat dilanjutkan dengan syarat menggunakan sebanyak mungkin bahan baku dalam negeri dan memberi manfaat bagi sebanyak-banyaknya anggota masyarakat.
Stimulus ekonomi untuk menjaga pertumbuhan harus beriringan dengan pembangunan yang mendukung keberlanjutan umat manusia. Tanpa wawasan lingkungan, pembangunan hanya akan mengundang wabah berikut dengan konsekuensi tidak diketahui ketika bertemu dengan perubahan iklim.
Stimulus ekonomi untuk menjaga pertumbuhan harus beriringan dengan pembangunan yang mendukung keberlanjutan umat manusia.
Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional harus dapat mentransformasi ekonomi menuju ekonomi yang inklusif, mempercepat ekosistem untuk terbentuknya masyarakat digital, dan menekankan keberlanjutan pembangunan dengan merancang ekonomi berwawasan lingkungan.
Pemerintah dituntut setia menjaga tata kelola yang baik agar tidak terjadi distorsi kebijakan yang menguntungkan kelompok, serta menyebabkan nepotisme dan korupsi.