Ruang Pesisir di Maluku Baru Termanfaatkan 4 Persen

Maluku memiliki potensi perikanan budidaya yang baru dimanfaatkan sekitar 4,12 persen. Penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional menjadi pintu masuk untuk optimalisasi pengelolaan potensi itu.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Kelompok Budidaya Botol Bekas di Ambon, Maluku, memanen ratusan kilogram ikan kakap putih. Ikan-ikan itu akan dikirim ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien Covid-19 pada Sabtu (11/7/2020).

AMBON, KOMPAS — Provinsi Maluku diproyeksikan menjadi lumbung ikan nasional masa depan. Selain perikanan tangkap, pertumbuhan perikanan budidaya harus terus digenjot. Saat ini, pemanfaatan ruang pesisir di Maluku untuk perikanan budidaya baru sekitar 4,12 persen dari total potensi sekitar 183.046 hektar. Keberpihakan anggaran di daerah serta dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan.

Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi lumbung ikan nasional di Ambon, Maluku, pada Rabu (12/8/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga serta Pemerintah Provinsi Maluku itu untuk menyiapkan Maluku menjadi lumbung ikan nasional. Proses penetapan lumbung ikan yang pertama kali diwacanakan sepuluh tahun lalu itu kini masih berproses di Jakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin memaparkan, potensi perikanan budidaya di Maluku sangat menjanjikan, tetapi baru dimanfaatkan sekitar 7.544 hektar atau 4,12 persen.

”Teluk-teluk di pesisir perairan Maluku sangat banyak, dan itu harus bisa dimanfaatkan,” ujar Safri. Adapun total potensi perairan yang cocok untuk budidaya perikanan sekitar 183.064 hektar.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

La Ari Tomia (43) memberi makan ikan di keramba jaring apung di Teluk Pelita Jaya, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Rabu (8/3/2017).

Karena minim pemanfaatan, produksi perikanan budidaya pun masih sangat sedikit. Tahun 2019, produksi perikanan budidaya di Maluku sebanyak 620.841 ton. Dari jumlah itu, produksi terbanyak berada di Kota Tual, yakni  sebanyak 260.841 ton, kemudian diikuti Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 234.611 ton. Dua daerah itu berada di Kepulauan Kei, daerah dengan karakteristik wilayah sebagian besar teluk.

Sementara itu, produksi perikanan budidaya terendah berada di Kabupaten Buru, yakni sebesar 76 ton dan Buru Selatan sebesar 3 ton. Padahal, potensi lahan perikanan budidaya di dua daerah tersebut tergolong tinggi. Potensi di Buru sebesar 30.529 hektar atau tertinggi kedua di Maluku, sedangkan di Buru Selatan sebesar 18.539 atau tertinggi keempat di Maluku.

Baca juga : Di Tengah Pandemi Covid-19, Ekspor Ikan Maluku Melejit Lima Kali Lipat

Menurut Safri, perikanan budidaya menjadi kekuatan bagi Maluku yang diproyeksi menjadi lumbung ikan nasional. Perikanan budidaya melengkapi potensi perikanan tangkap Maluku sekitar 4 juta ton per tahun yang tersebar di tiga wilayah pengelolaan perikanan, yakni Laut Arafura, Laut Seram, dan Laut Banda. Potensi itu setara dengan 30 persen potensi nasional.

Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang berpandangan, minimnya pemanfaatan ruang laut untuk perikanan budidaya itu juga disebabkan minimnya sumber daya pendanaan. Banyak masyarakat pesisir  tidak mempunyai cukup modal untuk mengelola potensi perikanan budidaya di daerah mereka. Adapun jumlah rumah tangga nelayan di Maluku saat ini sekitar 115.000.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Ikan segar hasil tangkapan nelayan di Desa Eri, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, Kamis (30/7/2020).

Menurut Kasrul, pemerintah daerah juga berupaya mendorong sektor perikanan budidaya berjalan beriringan dengan perikanan tangkap. Namun, baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak memiliki cukup anggaran. Provinsi Maluku, misalnya, memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya sekitar Rp 3,3 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 60 persen habis untuk belanja rutin.

Oleh karena itu, Kasrul berharap agar penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional bisa segera disetujui oleh Presiden Joko Widodo melalui produk hukum peraturan presiden. ”Janji pemerintah pusat untuk menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional ini disampaikan pada tahun 2010. Artinya, sudah 10 tahun,” ujar Kasrul.

Maluku dapat dijadikan pusat pengelolaan sumber daya perikanan.

Ia menambahkan, dengan ditetapkan sebagai lumbung ikan nasional, semakin banyak energi dari pusat yang ikut menggairahkan pengelolaan perikanan di Maluku. Maluku dapat dijadikan pusat pengelolaan sumber daya perikanan. Ekonomi di Maluku ditopang oleh sektor perikanan.

Fundamental ekonomi Maluku sebagian besar ditopang sektor perikanan. Di saat pandemi Covid-19, misalnya, sektor perikanan Maluku menyumbang ekspor sekitar 29 juta dollar AS dari total ekspor 32 juta dollar AS atau 90 persen.

Selain itu, menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, meski pertumbuhan ekonomi dari sektor perikanan juga ikut mengalami kontraksi akibat pandemi, nilainya tidak terlalu dalam, yakni minus 0,92.

Menurut Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan Maluku Karolis Iwamony, di tengah pandemi, perikanan budidaya masih mendapat ruang untuk tumbuh meski mengalami sedikit perlambatan karena minimnya permintaan dari pasar lokal dan dunia. Pihaknya berusaha menyiasati lewat serangkaian program.

Dinas membantu nelayan budidaya melalui pemberian pakan gratis secara periodik. ”Kami juga ikut membantu memasarkan hasil nelayan di rumah makan dan juga melalui penjualan online (dalam jaringan). Bahkan, beberapa kali saya ikut mempromosikan ke sahabat dan kenalan saya. Setiap ke mana-mana, saya selalu bawa boks berisi ikan di mobil,” ujar Karolis.

Baca juga : Ikan dari Ambon untuk Pasien Covid-19 di Jakarta