Serapan stimulus beberapa program UMKM masih relatif rendah, seperti subsidi bunga dan PPh final ditanggung pemerintah. Pemerintah akan menerbitkan beberapa stimulus baru yang lebih efektif.
Oleh
KARINA ISNA IRAWAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Serapan beberapa stimulus usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM masih relatif rendah. Untuk itu, diterbitkan beberapa stimulus baru yang dinilai lebih efektif meningkatkan daya tahan usaha, yakni pinjaman tanpa bunga dan bantuan sosial produktif.
Sejauh ini, anggaran pemulihan ekonomi nasional yang dialokasikan untuk UMKM Rp 123,46 triliun. Anggaran itu, antara lain, untuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, belanja imbal jasa penjaminan, penjaminan untuk modal kerja, Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah, dan pembiayaan investasi melalui koperasi.
Per 6 Agustus 2020, realisasi anggaran program UMKM sebesar Rp 32,5 triliun atau 26,3 persen dari pagu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, serapan beberapa program UMKM masih relatif rendah. Salah satunya, subsidi bunga yang baru terealisasi Rp 1,5 triliun atau 4,6 persen dari pagu. Anggaran yang dialokasikan untuk subsidi bunga Rp 32,28 triliun dengan target 60,66 juta debitor UMKM.
”Rendahnya realisasi subsidi bunga berarti masih ada persoalan perbankan atau lembaga keuangan dalam mengomunikasikan ke UMKM maupun dalam proses pendaftaran subsidi,” kata Sri Mulyani dalam webinar bertajuk ”Gotong Royong Jaga UMKM Indonesia” di Jakarta, Selasa (11/8/2020).
Selain subsidi bunga, realisasi insentif Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM juga masih rendah, yaitu sekitar Rp 200 miliar atau 8,3 persen dari pagu. Pemerintah mengalokasikan insentif PPh final UMKM sebesar Rp 2,4 triliun. Pemerintah menanggung tarif PPh final sebesar 0,5 persen dari omzet UMKM.
Mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM, per akhir 2018, ada 64,194 juta UMKM di Indonesia atau 99,99 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia. Jumlah itu terdiri dari 53,35 juta usaha mikro, 783.132 usaha kecil, dan 60.702 usaha menengah. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 60,34 persen. UMKM menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.
Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 60,34 persen.
Saat ini, hampir semua sektor usaha terpukul akibat pandemi Covid-19, baik UMKM maupun korporasi. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengendalikan penyebaran virus berimplikasi terhadap penurunan aktivitas UMKM. Banyak UMKM yang omzetnya merosot sehingga terpaksa merumahkan karyawan atau bahkan menutup usaha secara permanen.
Berdasarkan riset Organisasi Buruh Internasional (ILO) Indonesia pada April 2020, dua pertiga dari 571 UMKM yang disurvei menyatakan berhenti operasi. Sekitar 52 persen UMKM kehilangan pendapatan lebih dari 50 persen dan sekitar 63 UMKM telah mengurangi jumlah pekerja (Kompas, 20/6/2020).
Stimulus baru
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan berbagai program baru untuk meningkatkan serapan anggaran stimulus UMKM. Program baru itu berupa bantuan sosial produktif untuk sekitar 9 juta pelaku usaha kecil senilai masing-masing Rp 2,4 juta. Selain itu, ada pinjaman mikro tanpa bunga sebesar Rp 2 juta per debitor.
Penyaluran stimulus baru dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama data. Pemerintah harus memverifikasi ulang data debitor UMKM yang tidak terdaftar di perbankan. Data pelaku usaha mikro itu bersumber dari pembiayaan ultra-mikro (UMi), program Mekaar, koperasi, dan pegadaian.
”Jika data belum bersih dan terkonsolidasi, ada kemungkinan satu pelaku usaha mendapat 1-2 bantuan pemerintah,” kata Sri Mulyani.
Kepala UKM Center FEB UI Zakir Machmud berpendapat, karakteristik usaha kecil mikro unik. Pemerintah tidak bisa menolong mereka dari satu sisi saja, tetapi harus dari sisi rumah tangga dan sisi bisnisnya. Dampak Covid-19 terhadap UMKM sangat besar sehingga pertolongan mesti diberikan sampai akhir tahun.
”Rencana penyaluran bansos produktif untuk UMKM sangat diperlukan dalam situasi ketidakpastian ini. UMKM butuh dana segar tunai,” kata Zakir.
UMKM memerlukan bantuan langsung tunai untuk tetap bertahan, bukan sekadar fasilitas subsidi bunga. Pinjaman murah dan bantuan sosial akan membuat UMKM dapat bertahan dan beroperasi setelah sempat terhenti selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Stimulus tunai perlu menyasar kelompok usaha ultra-mikro.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, penyaluran stimulus UMKM harus dipercepat untuk memutar roda ekonomi dan menggenjot belanja. Belanja pemerintah pada triwulan III dan IV tahun ini akan menopang pertumbuhan ekonomi agar keluar dari zona negatif.
”Jika belanja pemerintah terakselerasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi secara tahunan bisa di atas air,” kata Airlangga.
Sektor usaha dan industri padat karya akan terus didorong sampai dengan 2022. Pemerintah berencana merestrukturisasi UMKM serta melanjutkan program penjaminan dan penempatan dana agar sektor riil dapat bergerak. Upaya mendorong UMKM yang telah dilakukan adalah menempatkan dana di bank mitra dan bank pembangunan daerah.
Penyaluran stimulus UMKM harus dipercepat untuk memutar roda ekonomi dan menggenjot belanja.