Riset vaksin dan pengadaan obat terus didorong berdasarkan kehati-hatian protokol pengujian. Di sisi lain, realisasi penyaluran dana penanganan kesehatan dan program Pemulihan Ekonomi Nasional dipercepat.
Oleh
TAN/KRN/AGE/INA/ERK/SHR/DIM
·6 menit baca
KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA
Tim riset uji klinis calon vaksin Covid-19 menyimulasikan penyuntikan vaksin produksi Sinovac dari China kepada sukarelawan di gedung Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020). Sebelum disuntik vaksin, calon sukarelawan akan menjalani pemeriksaan kesehatan, Selasa (11/8/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Percepatan riset dan pengadaan obat terkait Covid-19 terus didorong. Meski begitu, protokol dalam pengujian obat tetap diutamakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat.
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mayagustina Andarini, Senin (10/8/2020), menuturkan, setidaknya ada 11 produk imunomodulator atau senyawa peningkat daya tahan tubuh untuk pasien Covid-19 yang dikembangkan di Indonesia. Produk itu masih dalam proses pengujian dengan pendampingan BPOM.
”Sampai saat ini, BPOM tidak pernah memberikan persetujuan klaim khasiat obat herbal yang dapat menyembuhkan pasien Covid-19. Suatu obat harus melewati serangkaian pengujian sampai tahap hasil uji klinik untuk membuktikan khasiatnya. Dari seluruh produk yang didaftarkan, semua masih dalam proses pengujian,” ujarnya.
Setidaknya ada 11 produk imunomodulator atau senyawa peningkat daya tahan tubuh untuk pasien Covid-19 yang dikembangkan di Indonesia.
Salah satu produk imunomodulator yang masih dalam pendampingan BPOM untuk uji klinik terkait Covid-19, yakni ekstraksi daun jambu biji yang dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama IPB University dan PT SOHO. Pengujian ini dilakukan pada pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan RS Umum Pusat Persahabatan.
Produk lainnya adalah ekstraksi etanol ketepeng cina (Cassia alata) dan ekstraksi benalu (Dendrophthoe pentandra) sebagai alternatif pengobatan infeksi Covid-19. Produk ini dikembangkan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Selain pengembangan vaksin dan obat, penanganan kasus juga terus dilakukan sering dengan laju penularan Covid-19 yang masih terus meningkat. Penanganan itu, antara lain, berupa pelacakan kasus, pemeriksaan, dan perawatan pasien Covid-19. Ini terutama pada wilayah dengan laju penularan yang tinggi.
Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Dewi Nur Aisyah, mengatakan, jumlah pemeriksaan penyakit yang disebabkan virus korona jenis baru semakin ditingkatkan di sejumlah daerah. Saat ini, situasi di Indonesia menunjukkan ada laju penularan yang cenderung meningkat karena kasus penularan tinggi dan pelacakan kasus yang belum berjalan sehingga orang yang terinfeksi tidak terdeteksi.
”Peningkatan kasus juga bisa terjadi karena munculnya kluter-kluster penularan baru,” katanya.
Data Kementerian Kesehatan per 8 Agustus 2020 menunjukkan, wilayah dengan kasus positif tertinggi per 1 juta penduduk berada di DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua. Per 10 Agustus 2020, kasus baru yang terkonfirmasi Covid-19 bertambah sebanyak 1.687 kasus sehingga total menjadi 127.083 kasus.
Kompas
Berlomba Menemukan Vaksin Covid-19
Dewi menuturkan, mobilitas masyarakat yang tinggi dapat menyebabkan penularan Covid-19 lebih masif. Protokol kesehatan yang ketat harus terus dipatuhi ketika masyarakat berada di luar rumah. Munculnya kluster baru di perkantoran dan komunitas menunjukan adanya kelonggaran dalam kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan.
”Untuk itu, upaya pengendalian penularan Covid-19 perlu semakin diperkuat terutama di wilayah yang ditemukan banyak kasus,” katanya.
Mobilitas masyarakat yang tinggi dapat menyebabkan penularan Covid-19 lebih masif. Protokol kesehatan yang ketat harus terus dipatuhi ketika masyarakat berada di luar rumah.
Mendorong konsumsi
Pemerintah juga mempercepat penyaluran anggaran penanganan Covid-19 di bidang kesehatan dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai total Rp 695,2 triliun. Per 6 Agustus 2020, anggaran bidang kesehatan terealisasi Rp 7,14 triliun atau 14,4 persen dari pagu Rp 87,55 triliun.
Adapun dana perlindungan sosial terealisasi Rp 86,45 triliun (42,4 persen), sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Rp 8,6 triliun (8,1 persen), dukungan UMKM Rp 32,5 triliun (26,3 persen), dan insentif usaha Rp 16,6 triliun (13,8 persen). Pembiayaan korporasi satu-satunya program yang realisasinya masih 0 persen dari pagu Rp 53,57 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada beberapa faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 di bidang kesehatan dan PEN relatif lambat. Sebagian anggaran Rp 226,1 triliun atau 32,5 persen belum memiliki daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) karena kementerian/lembaga masih memfinalisasi beberapa program stimulus baru.
Selain persoalan DIPA, penyerapan anggaran terkendala proses birokrasi. Beberapa program memiliki persyaratan berlapis dan kompleks sehingga eksekusinya sulit. Misalnya, dalam proses verifikasi untuk pembayaran insentif dan pembayaran santunan kematian tenaga medis. Evaluasi dilakukan dengan menyimplifikasi prosedur birokrasi.
”Untuk mempercepat serapan anggaran, pemerintah akan menggeser beberapa program (dengan) memanfaatkan dana yang belum ada usulan penggunaannya,” ujarnya.
Kompas/Heru Sri Kumoro
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan seusai mengikuti sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/5/2020).
Pemerintah juga membayarkan gaji dan pensiun ke-13 bagi semua pensiunan serta pegawai negeri sipil (eselon I-IV), pegawai non-PNS yang bekerja di instansi pemerintah, prajurit TNI, dan anggota Polri, terkecuali pejabat negara. Alokasi pembayaran gaji dan pensiun ke-13 sebesar Rp 28,83 triliun. Hingga Senin siang, realisasinya sebesar Rp 13,57 triliun.
”Kebijakan pembayaran gaji ke-13 bagi semua pelaksana dan pejabat eselon I-IV diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga yang kini terkontraksi. Mereka ini tergolong kelas menengah atas yang kontribusi konsumsi terhadap produk domestik bruto relatif besar,” kata Sri Mulyani.
Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, saat ini program jaring pengaman sosial yang sudah dijalankan pemerintah terdiri atas Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan Kartu Prakerja. Secara keseluruhan, pemerintah menghitung program-program ini telah menjangkau 29 juta kepala keluarga atau 120 juta jiwa dengan anggaran yang telah disalurkan mendekati Rp 50 triliun.
”Segmen yang masih kosong adalah karyawan yang tidak di-PHK, tetapi mengalami pemotongan gaji atau dirumahkan. Karena itu, program subsidi upah ini diluncurkan,” tutur Budi dalam keterangan yang disampaikan dari Kantor Presiden, Jakarta.
Pemerintah menghitung program-program ini telah menjangkau 29 juta kepala keluarga atau 120 juta jiwa dengan anggaran yang telah disalurkan mendekati Rp 50 triliun.
Sementara dalam pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Senin, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengatakan, tahapan untuk menyelamatkan ekonomi agar tidak jatuh pada resesi yang panjang bergantung pada daya beli masyarakat dan aktivitas UMKM.
Prioritas kebijakan digeser untuk mengedepankan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan keamanan masyarakat, memperkuat program bantuan sosial kepada masyarakat dan pekerja, serta bantuan produktif untuk UMKM. Dunia usaha sendiri, ujarnya, baru akan pulih 100 persen pada triwulan I-2022.
”Saya harap pengusaha mengerti. Situasi saat ini tidak bisa dibolak-balik. Kemarin-kemarin memang ada godaan, mohon maaf, sebagai orang bisnis juga kita maunya duluan dagang. Tetapi sequence ini tidak bisa dibolak-balik,” kata Erick.
Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menyebut, potensi kelas menengah terhadap ekonomi Indonesia sangat besar, yakni mencapai 45 persen. Lebih kecil dibandingkan kontribusi 40 persen kalangan ekonomi menengah yang mencapai 36 persen, serta 40 persen kalangan ekonomi rentan dan bawah yang kurang dari 17 persen.
Masyarakat 20 persen ini belum memutuskan belanja, antisipasi karena belum ada tanda-tanda kasus pandemi melandai. Mereka cenderung lebih menabung walaupun suku bunga sudah turun untuk mengencangkan ikat pinggang.
”Masyarakat kelas menengah atas harus dibangkitkan dengan memastikan kepercayaan mereka terhadap peningkatan penanganan pandemi Covid-19,” katanya.
Masyarakat kelas menengah atas harus dibangkitkan dengan memastikan kepercayaan mereka terhadap peningkatan penanganan pandemi Covid-19.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, digitalisasi juga terus dikembangkan bagi pelaku UMKM agar menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk kelas menengah atas. ”Kami juga sedang menyiapkan laman khusus produk UMKM di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk memudahkan pengadaan barang,” ujarnya.
