Prioritas kebijakan digeser untuk mengedepankan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan keamanan masyarakat, memperkuat program bantuan sosial kepada masyarakat dan pekerja, serta bantuan produktif untuk UMKM.
Sejumlah produk unggulan dari usaha mikro, kecil, dan menengah dipasarkan di Alfamart di Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis (6/8/2020).
Konsumsi rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi harapan pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi akibat imbas pandemi Covid-19. Kelompok penduduk kelas menengah atas berkontribusi sebesar 45 persen dari total kontribusi konsumsi rumah tangga. Adapun UMKM berkontribusi sekitar 60 persen dari produk domestik bruto Indonesia.
Tak heran jika Komite Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang mewakili pemerintah, fokus mendorong konsumsi rumah tangga, termasuk kelas menengah dan mengungkit UMKM. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Erick Thohir, Senin (10/8/2020), mengatakan, tahapan untuk menyelamatkan ekonomi agar tidak jatuh pada resesi yang panjang bergantung pada daya beli masyarakat dan aktivitas UMKM.
Konsumsi rumah tangga menyokong 57,85 persen pertumbuhan PDB Indonesia. Pada triwulan II-2020, konsumsi rumah tangga tumbuh minus 5,51 persen sehingga menyeret pertumbuhan perekonomian nasional minus 5,32 persen. Pengumuman pertumbuhan ekonomi pada awal Agustus ini seiring dengan lonjakan kasus positif Covid-19.
Agar tidak jatuh dalam jurang resesi, prioritas kebijakan digeser untuk mengedepankan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan keamanan masyarakat, memperkuat program bantuan sosial kepada masyarakat dan pekerja, serta bantuan produktif untuk UMKM. Dunia usaha sendiri, baru akan pulih 100 persen pada triwulan I-2022.
Agar tidak jatuh dalam jurang resesi, prioritas kebijakan digeser untuk mengedepankan penanganan Covid-19 dari segi kesehatan dan keamanan masyarakat, memperkuat program bantuan sosial kepada masyarakat dan pekerja, serta bantuan produktif untuk UMKM.
Erick Thohir, yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, pun meminta maaf dengan para pelaku usaha dan industri saat menghadiri pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin.
”Saya harap pengusaha mengerti. Situasi saat ini tidak bisa dibolak-balik. Kemarin-kemarin memang ada godaan, mohon maaf, sebagai orang bisnis juga kita maunya duluan dagang. Tetapi sequence ini tidak bisa dibolak-balik,” kata Erick.
Menurut laporan Bank Dunia bertajuk ”Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class” di Januari 2020, dalam periode 15 tahun terakhir, jumlah populasi kelas menengah Indonesia naik dari 7 persen menjadi 20 persen total populasi atau sekitar 52 juta orang pada 2019.
Survei Kantar terhadap 4.159 orang di Indonesia mulai 4-8 Juni 2020 menunjukkan, pandemi membuat 52 persen responden cemas akan pekerjaan dan pendapatannya. Sementara 47 persen responden memilih mengurangi pengeluaran untuk menyimpan uang.
Berdasarkan survei Nielsen Indonesia pada Juni lalu, masyarakat dari kelompok sosial-ekonomi (SES) menengah dan atas cenderung lebih fleksibel mengatur keuangan. Mereka juga tidak mengurangi anggaran untuk tabungan dan pinjaman. Kelompok SES menengah mengurangi pos anggaran rekreasi sebesar 32 persen dan pendidikan senilai 20 persen, sedangkan kelompok SES lebih tinggi mengurangi anggaran rekreasi hingga 43 persen dan transportasi sebesar 27 persen.
Kecenderungan tidak mengurangi anggaran tabungan dan pinjaman juga terbaca dari dana simpanan masyarakat pada perbankan yang tetap tumbuh positif meski melambat. Otoritas Jasa Keuangan mencatat, pada triwulan II-2020, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 7,42 persen secara tahunan. Sementara pertumbuhan DPK pada triwulan II-2019 sebesar 9,54 persen.
Pegawai di perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, memanfaatkan jam istirahat makan siang, Selasa (4/8/2020). Terkait makin banyaknya kasus positif Covid-19 di perkantoran, Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta meminta setiap perkantoran mengaktifkan gugus tugas internal dan bersikap proaktif melapor ke dinas.
Begitupun dengan kondisi UMKM. Hasil survei Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 10 Juni 2020, sebanyak 40 persen UMKM terancam berhenti beroperasi selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Survei terhadap 195.009 UMKM tersebut menggarisbawahi beberapa permasalahan yang dipicu pandemi terhadap keberlangsungan usaha mereka. Permasalahan itu antara lain penurunan penjualan atau permintaan (23,10 persen), distribusi (19,50 persen), dan permodalan (19,45 persen).
Adapun sejak 14 Mei hingga 9 Juni 2020, Kementerian Koordinator Perekonomian melaporkan, ada 301.115 UMKM yang beralih ke digital. Jumlah tersebut menambah sekitar 8,3 juta UMKM atau 13 persen dari 64,2 juta pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan digitalisasi.
Bagaimana pendapat dan strategi untuk menggerakkan kelas menengah dan UMKM dari berbagai kalangan dan pelaku kepentingan terkait?
<> Erick Thohir
Kompas
Menteri BUMN Erick Thohir
Erick Thohir mengatakan, program PEN yang akan dijalankan pada Agustus ini berputar pada bantuan subsidi kepada pekerja dan UMKM. Mulai Senin, pemerintah menggelontorkan program bantuan subsidi upah kepada 15,7 juta karyawan atau buruh dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
Ada juga persiapan program bantuan subsidi produksi kepada 12 juta usaha mikro dan koperasi yang saat ini tengah dalam proses pembersihan data. Di sisi lain, program bantuan kredit untuk UMKM dengan bunga 0 persen melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga disiapkan.
”Sudah dibicarakan bersama Presiden. Rencananya ada 2 juta (debitor). Ini masih dalam pembicaraan,” ujarnya.
<> Tauhid Ahmad
KOMPAS/SHARON PATRICIA
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyampaikan, untuk menjembatani antara kondisi masyarakat yang menahan konsumsi kebutuhan sekunder dan kondisi pasar yang membutuhkan konsumen, maka penanganan pandemi harus dilakukan secara total, khususnya di wilayah yang menjadi pusat konsumsi masyarakat.
”Misalnya di wilayah Jabodetabek yang menjadi pusat konsumsi masyarakat kelas menengah, kasus Covid-19 masih terus menunjukkan peningkatan. Kalau terus hanya mengandalkan kesadaran masyarakat dan tidak ada pendekatan berbeda dalam penanganan Covid-19, tentu daya beli akan tetap rendah,” ujarnya.
Sementara untuk UMKM, pemerintah kembali didorong untuk menyubsidi bunga kredit bagi modal usaha, bahkan hingga nol persen. Sebab, pinjaman kredit untuk usaha tanpa adanya permintaan pasar tentu akan menjadi beban bagi pelaku usaha.
Untuk meningkatkan konsumsi masyarakat ekonomi menengah dan ke atas, pengalaman belanja dengan pelaku UMKM dan industri-industri besar menjadi kuncinya.
<> Roy N Mandey
DOK PRIBADI
Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengatakan, industri atau UMKM ritel perlu lebih agresif menjalankan strategi omnichannel atau pemanfaatan media daring dan luring. Strategi yang memanfaatkan digitalisasi penting, antara lain, untuk menjawab kekhawatiran akan situasi kesehatan di masa pandemi.
”Langkah-langkah ritel untuk menggarap pasar itu bisa dengan melakukan pemasaran media sosial, kerja sama sama perbankan atau teknologi finansial untuk memudahkan pemesanan dan pemasaran,” ujarnya.
<> Sri Mulyani Indrawati
Kompas/Heru Sri Kumoro
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Pemerintah telah membayarkan gaji dan pensiun ke-13 bagi semua pensiunan serta pegawai negeri sipil (eselon I-IV), pegawai non-PNS yang bekerja di instansi pemerintah, prajurit TNI, dan anggota Polri, terkecuali pejabat negara. Alokasi pembayaran gaji dan pensiun ke-13 sebesar Rp 28,83 triliun. Hingga Senin siang, realisasinya sebesar Rp 13,57 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpendapat, kebijakan pembayaran gaji ke-13 untuk semua pelaksana dan pejabat eselon I-IV diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga yang kini terkontraksi. Pelaksana dan pejabat eselon I-IV tergolong kelompok penduduk kelas menengah atas yang kontribusi konsumsi terhadap produk domestik bruto relatif besar.
<> Teten Masduki
Kompas/Heru Sri Kumoro
Menkop dan UKM Teten Masduki
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan, digitalisasi juga terus dikembangkan untuk pelaku UMKM agar menjangkau pasar yang lebih luas.
Kemenkop dan UKM bersama Smesco Indonesia kini tengah mengembangkan program SparcTrade dan E-brochure. Program ini diharapkan dapat membantu dalam memudahkan pelaku usaha yang belum bisa berjualan di pasar digital.
”Saat ini baru 13 persen atau 8 juta UMKM terhubung ke pasar digital. Platform digital sederhana ini semoga bisa membantu UMKM, selain melalui program edukasi, kurasi, dan edukasi yang bekerja sama dengan perusahaan platform e-dagang dan media sosial,” katanya.
Pemerintah kini sedang menyiapkan laman khusus produk UMKM di e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memudahkan pengadaan barang. Relaksasi standar produk pun sedang diupayakan kepada LKPP agar lebih banyak produk UMKM yang dapat menawarkan produknya.
