Indonesia terancam akan masuk ke jurang resesi jika pertumbuhan ekonomi tahun ini terkontraksi dalam dua triwulan beruntun atau lebih.
Oleh
Dimas Waraditya Nugraha
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2020 menjadi penentu, apakah Indonesia bakal terperosok atau terhindar dari jurang resesi. Permintaan dan konsumsi dalam negeri masih akan menopang ekonomi domestik pada periode Juli-September 2020.
Resesi adalah istilah teknis terhadap pertumbuhan ekonomi riil negatif selama dua triwulan atau lebih dalam satu tahun.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 2,97 persen. Jika pada dua triwulan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi, Indonesia masuk ke jurang resesi. Pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi RI diperkirakan merosot. Dengan demikian, perekonomian pada periode Juli-September 2020 jadi sangat menentukan.
Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menilai, untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2020, pemerintah perlu mengakselerasi permintaan dalam negeri terhadap komoditas utama ekspor Indonesia. Alasannya, harga sejumlah komoditas tersebut masih rendah.
”Dengan peningkatan konsumsi, diharapkan harga komoditas global ikut terdorong yang berdampak positif pada nilai ekspor Indonesia,” katanya, Minggu (26/7/2020).
BPS mencatat, pada Juni 2020, neraca perdagangan Indonesia surplus 1,267 miliar dollar AS, yang ditopang peningkatan ekspor. Adapun pada semester I-2020, neraca perdagangan RI surplus 5,502 miliar dollar AS.
Namun, kinerja ekspor-impor dalam beberapa bulan ke depan masih diliputi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 secara global.
Menurut Josua, komoditas yang bisa diintervensi pemerintah melalui permintaan adalah minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan batubara. Intervensi CPO dapat melalui percepatan implementasi biodiesel B40, sedangkan permintaan batubara dapat diintervensi melalui peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang menggunakan batubara.
Bertahan
Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah menilai, stimulus dan pelonggaran ekonomi merupakan solusi konkret agar dunia usaha bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19. Namun, ia menegaskan, stimulus ekonomi bukan pencegah resesi, melainkan upaya antisipasipatif untuk menghindari situasi krisis yang lebih parah.
Piter menilai, meskipun Indonesia belum dinyatakan resesi, masyarakat sudah merasakan pengangguran meningkat yang menyebabkan kemiskinan ikut meningkat.
”Resesi sudah di ambang mata. Stimulus adalah kebijakan konkret, tetapi perlu lebih konkret lagi dengan realisasi yang cepat. Saat ini realisasinya lambat,” kata Piter.
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 bisa terkontraksi hingga 4 persen. Perkiraan ini berlandaskan kondisi perekonomian yang tersendat akibat pengurangan aktivitas ekonomi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, setidaknya ada empat langkah yang secara konsisten perlu dijaga dan dibenahi agar perekonomian Indonesia tidak terperosok ke jurang resesi. Langkah pertama adalah membuka sektor-sektor ekonomi produktif dengan tak lupa menerapkan protokol kesehatan.
Sementara yang kedua, kata Perry, para pemangku kebijakan perlu mempercepat realisasi anggaran. ”Realisasi anggaran mampu langsung menyentuh sektor riil dan bisa mendongkrak permintaan dari masyarakat,” ujarnya, pekan lalu.
Dalam mempercepat penyerapan anggaran, bank sentral mengambil peran dengan ikut menanggung beban pemerintah (burden sharing) dalam pendanaan APBN 2020, dengan membeli surat berharga negara (SBN) di pasar primer baik lewat mekanisme pasar maupun secara langsung.
Sementara, langkah ketiga adalah percepatan program restrukturisasi kredit dan usaha, khususnya dari sektor perbankan. Sampai dengan Juni 2020, sudah ada Rp 871,6 triliun kredit yang telah direlaksasi dengan rincian restrukturisasi kredit UMKM RP 309,3 triliun, kredit korporasi Rp 164,7 triliun, kredit komersial Rp 130,9 triliun, dan kredit konsumsi Rp 119,2 triliun.
”Kemajuan dalam program restrukturisasi kredit akan mempercepat pemulihan ekonomi dan sejumlah bank, juga meningkatkan kredit modal kerja,” ujar Perry.
Adapun langkah keempat adalah percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan. BI akan menggencarkan program digitalisasi penyaluran bantuan sosial, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, elektronifikasi transportasi, dan mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan perbankan.