Pariwisata Dibuka Bertahap, Banyuwangi dan Bali Mulai Pekan Depan

Pemerintah akan membuka destinasi wisata secara bertahap. Pengawasan dan kehati-hatian menjadi sorotan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Pengunjung berjalan-jalan di kawasan Pantai Kuta Mandalika, Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa (14/7/2020). Setelah terpuruk lebih dari tiga bulan akibat Covid-19, geliat pariwisata di salah satu kawasan superprioritas itu kembali terlihat.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan membuka destinasi wisata di Tanah Air secara bertahap. Kunjungan wisatawan domestik diharapkan mencapai 70 persen agar mendongkrak sumber pendapatan sektor pariwisata sekaligus penggerak perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, krisis di sektor pariwisata yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 membutuhkan waktu pemulihan lebih dari 10 bulan. Akan tetapi, pariwisata secara bertahap mulai dibuka lagi.

Pemerintah secara bertahap akan membuka kegiatan pariwisata di sejumlah destinasi wisata. Pekan depan, pihaknya bersama Kementerian Pariwisata akan membuka kembali pariwisata di Banyuwangi, Jawa Timur, pada 29 Juli 2020 dan di Bali pada 30 Juli 2020.

”Pariwisata secara perlahan kami buka, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Kita harus hati-hati. Setiap langkah yang kita lakukan harus diantisipasi dan dievaluasi dengan cermat sehingga memperkecil kemungkinan kita membuat kesalahan,” katanya dalam diskusi daring ”Investasi di Tengah Pandemi”, Sabtu (25/7/2020).

Menurut Luhut, masyarakat juga sudah mulai bosan di rumah dan ingin kembali bepergian. Kontribusi wisatawan domestik yang sekitar 55 persen akan ditingkatkan menjadi 70 persen karena tingkat kunjungan wisatawan luar negeri sangat sedikit saat ini. Bertumbuhnya pariwisata domestik diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja.

Oleh karena itu, penanganan Covid-19 harus terus dilakukan. ”Kontribusi dari wisatawan domestik akan menggerakkan perekonomian,” katanya.

Baca juga: Pariwisata Anjlok, Pemerintah Susun Rencana Mitigasi

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Djunaedi menyatakan, keinginan pemerintah untuk segera membangkitkan industri pariwisata serta pedoman protokol kesehatan yang disebarkan ke kalangan industri perhotelan dan pariwisata menghadapi tantangan perilaku masyarakat yang belum disiplin.

Pembukaan destinasi wisata perlu diimbangi adaptasi baru dan pengawasan untuk memastikan protokol kesehatan ditegakkan di lapangan. Sebab, masih banyak masyarakat tidak disiplin dengan protokol kesehatan. Pengawasan perlu diperketat karena pandemi Covid-19 belum berakhir.

KOMPAS/KRISTI DWI UTAMI

Pengunjung menikmati pemandangan di Pantai Alam Indah, Kota Tegal, Jawa Tengah, Minggu (28/6/2020). Kendati belum dibuka secara resmi oleh Dinas Pariwisata Kota Tegal, ribuan pengunjung sudah memadati obyek wisata tersebut.

”Persoalan yang muncul, masih banyak masyarakat nekat tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Berwisata pun kerap menjadi ajang berkerumun,” ujarnya.

Menurut Didin, Banyuwangi dan Bali sudah siap untuk persyaratan protokol kesehatan. Inovasi layanan sudah dibuat sehingga keduanya dinilai sudah siap untuk kembali dibuka bagi kunjungan wisatawan. Sementara itu, destinasi wisata lainnya diharapkan juga mempersiapkan diri.

Baca juga: Pariwisata Bali Dibuka pada Juli 2020, Khusus Wisatawan Lokal

Industri pariwisata perlu bertanggung jawab terhadap keamanan dan wajib membentuk gugus tugas untuk penerapan protokol kesehatan. Di sisi lain, penerapan protokol kesehatan di tempat wisata harus disertai dengan pemberian sanksi dan denda bagi pelaku industri serta destinasi wisata dan juga pengunjung atau wisatawan yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

”Industri pariwisata mau direm terus-terusan enggak mungkin. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Maka, pariwisata harus dilaksanakan bertahap dan pelaku industri harus siap menerapkan protokol kesehatan. Apabila ada pelanggaran, harus dikenai sanksi dan denda sebagai efek jera,” tuturnya.