Bukalapak Hadirkan Inovasi Pembiayaan untuk Usaha Warung
Platform jual-beli daring Bukalapak bekerja sama dengan perusahaan teknologi finansial Indodana menghadirkan fasilitas pembiayaan bagi mitra warung. Inovasi itu diharapkan membantu menjaga kelangsungan usaha.
Oleh
ERIKA KURNIA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Platform jual-beli daring Bukalapak bekerja sama dengan perusahaan teknologi finansial Indodana menghadirkan fasilitas pembiayaan bagi mitra warung. Inovasi itu diharapkan membantu menjaga kelangsungan dan mengembangkan usaha mitra di tengah situasi ekonomi tak menentu karena pandemi.
Kerja sama keduanya hadir dalam fitur ”Bayar Tempo” yang dapat digunakan mitra warung untuk mengkredit biaya pembelian barang di Bukalapak. Diluncurkan hari ini, Kamis (23/7/2020), fitur itu dapat mulai digunakan mitra warung yang lolos verifikasi.
AVP of Investment & Financing Solutions Bukalapak Dhinda Arisyiya mengatakan, layanan itu disiapkan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini kesulitan mendapat pinjaman, terlebih di tengah pandemi.
”Fitur Bayar Tempo kami hadirkan sebagai salah satu solusi membantu mitra kami agar tetap bisa berjualan dan mengembangkan usaha. Selain itu, agar mereka mendapat kemudahan transaksi walau belum sempat mengisi saldo di aplikasi Bukalapak,” katanya dalam acara peluncuran virtual.
Fitur itu memberikan pinjaman awal Rp 500.000 dengan tenor 30 hari. Dana yang dipinjam setiap bulan tidak akan dikenai bunga, hanya biaya layanan senilai Rp 25.000. Selain memenuhi syarat administrasi, fasilitas itu juga akan diberikan kepada mitra dengan aktivitas penjualan cukup sehat.
Pada tahap awal peluncuran, 40.000 mitra dari 1,8 juta mitra warung Bukalapak yang mendaftar sampai Desember 2020 akan dipilih. Target mitra adalah mereka yang berada di beberapa kota, antara lain wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
Selaku penyalur dana, Head of Business Development Indodana Timothy Prawiromaruto mengatakan, kerja sama ini sesuai dengan misi Indodana, yakni membantu pembiayaan produktif dan meningkatkan inklusi keuangan pada pelaku UMKM. Sejak berdiri pada 2018, UMKM menjadi segmen penting yang mereka layani.
”Beberapa tahun belakangan, kita melihat pola bahwa UMKM ini butuh modal usaha cukup besar. Dikonfirmasi data OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kebutuhan kredit per tahun UMKM mencapai Rp 1.000 triliun. Jadi, kebutuhan kredit masih sangat besar”" ujarnya.
Ia pun yakin, mereka bisa banyak membantu UMKM yang sangat membutuhkan akses pembiayaan mudah. Berkaca pada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, permodalan masuk dalam tiga besar permasalahan yang ditemui UMKM selama pandemi.
Menurut survei kementerian tersebut terhadap hampir 200.000 UMKM pada Juni 2020, kendala permodalan dirasakan 19,45 persen responden. Sementara dua kendala teratas, yakni penurunan penjualan atau permintaan (23,1 persen) dan hambatan distribusi (19,5 persen).
Pemakaian bijak
Pada kesempatan yang sama, perencana keuangan Muhammad Kharisma mengingatkan agar pelaku usaha tetap bijak memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut. Pembiayaan kredit yang merupakan utang itu harus dipastikan bisa digunakan secara tepat guna agar mendukung produktivitas usaha.
Sebelum memutuskan untuk menggunakan fasilitas kredit, Kharisma juga mengingatkan pentingnya mencatat pengeluaran dan budgeting atau rencana anggaran. ”Teman-teman pelaku usaha harus buat pembukuan anggaran setiap bulan. Kalau sudah dibuat, budget harus dipatuhi,” pesannya.
Tidak hanya kredit, pelaku UMKM juga perlu memiliki akses dana darurat. Dana itu bisa diciptakan sendiri dengan menyisihkan penghasilan usaha. Adapun jumlah dana darurat yang disarankan untuk dimiliki adalah senilai enam bulan penghasilan.
”Mungkin sebelumnya kita merasa baik-baik saja ketika tidak punya dana darurat, tapi sekarang ketika penjualan turun 30 persen, kita baru sadar perlunya cadangan dana. Masa pandemi ini harus jadi momentum kita untuk mulai menyiapkan dana darurat,” katanya.