Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Tingkatkan Daya Saing UMKM

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Surabaya menunjukkan sertifikat hak atas kekayaan intelektual (HaKI) di Mal Pelayanan Publik, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Sertifikat merek dapat meningkatkan daya saing dan melindungi produk-produk asli Indonesia, terutama yang akan diekspor. Selain mendapatkan kepastian hukum atas merek yang dimiliki, kepemilikan sertifikat merek pun dapat meningkatkan omzet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sejak 2015, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham memberikan kemudahan dan menyederhanakan pendaftaran untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan kebijakan afirmatif khusus koperasi dan UMKM.

Sepanjang 2015-2020, fasilitasi HKI diberikan kepada 10.912 UMKM. ”Dengan mendapatkan sertifikat merek tersebut, omzet koperasi dan UMKM naik rata-rata 33,6 persen. Mereka terutama bergerak di sektor makanan dan minuman,” kata Menkop UKM Teten Masduki di Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Dengan mendapatkan sertifikat merek tersebut, omzet koperasi dan UMKM naik rata-rata 33,6 persen. Mereka terutama bergerak di sektor makanan dan minuman.

Teten menuturkan hal ini dalam acara Penyerahan Simbolis 118 Sertifikat Merek bagi Koperasi dan UMKM oleh Menkumham Yasonna H Laoly. Acara ini digelar di kantor Kemenkumham dan disiarkan langsung melalui akun Youtube Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham.

Teten mengaskan, upaya ini dalam rangka mendorong komoditas atau produk UMKM memasuki pasar global. Kemenkop UKM bersama Kemenkumham akan terus melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan tentang pentingnya melindungi HaKI.

Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan, Kemenkumham mendukung pengembangan industri kecil dan menengah dengan membuat berbagai regulasi serta produk hukum yang berorientasi pada kemajuan UMKM. Salah satunya adalah perlindungan HaKI.

Peraturan yang diinisiasi Kemenkumham terkait hal itu, antara lain, adalah Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid mengenai Pendaftaran Merek secara Internasional.

”Dengan pendaftaran merek itu, Indonesia sudah masuk sebagai anggota ke-100 dalam Protokol Madrid. Merek-merek Indonesia juga akan dengan mudah dikenal secara internasional,” kata Yasona.

Dengan pendaftaran merek itu, Indonesia sudah masuk sebagai anggota ke-100 dalam Protokol Madrid. Merek-merek Indonesia juga akan dengan mudah dikenal secara internasional.

Baca juga : Baru 11 Persen Unit Usaha Kreatif Pegang Hak Intelektual

Dalam rangka melindungi HaKI, negara-negara di dunia menyepakati pendaftaran merek secara internasional berdasarkan perjanjian

internasional The Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Protokol Madrid) pada 2 Oktober 2017.

Indonesia resmi masuk ke dalam sistem perlindungan Protokol Madrid ini setelah naskah atau dokumen aksesi disetujui Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 2 Januari 2018.

Di kawasan negara-negara anggota ASEAN, Indonesia menjadi negara ke-8 yang menerapkan Protokol Madrid. Sebelumnya, Singapura, Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Thailand telah mengadopsinya terlebih dahulu.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pengunjung melihat berbagai produk kerajinan di salah satu stan peserta pameran Indocraft 2020 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Potensi ekspor

Dalam rangka meningkatkan potensi ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS), Indonesia berkomitmen mengoptimalkan kerja sama dengan AS. Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Washington DC Iwan Freddy Hari Susanto berpendapat, hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan AS bisa menjadi modal dasar.

”Berbekal modal ini, Indonesia harus bisa mengoptimalkan potensi kerja sama perdagangan kedua negara,” kata Iwan dalam seminar daring bertema ”Potensi Bisnis Indonesia-Amerika Serikat” yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Learn Business Anywhere serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Jumat.

Baca juga : Pengesahan PBB soal Ekonomi Kreatif Momentum Penegakan HKI di Indonesia

AS merupakan perekonomian terbesar dunia dengan produk domestik bruto (PDB) sebesar 21,4 triliun dollar AS dan impornya terhadap dunia senilai 2,5 triliun dollar AS pada 2019. AS merupakan tujuan ekspor nonmigas terbesar kedua Indonesia setelah China dengan nilai 17,7 miliar dollar AS pada 2019.

Indonesia mencatatkan surplus perdagangan 8,5 miliar dollar AS pada 2019. Lima produk utama ekspor Indonesia ke AS adalah tekstil dan produk tekstil senilai 4,4 miliar dollar AS, karet (1,6 miliar dollar AS), alas kaki (1,4 miliar dollar AS), produk perikanan (1,2 miliar dollar AS), dan elektronika (1,1 miliar dollar AS).

Peningkatan terbesar ekspor pada 2019 terjadi pada produk perhiasan yang sebesar 67 persen, barang pendukung perjalanan atau travel goods (41 persen), mebel (34 persen), kertas (28 persen), elektronika (26,3 persen), dan suku cadang otomotif (25 persen).