Manfaatkan Deglobalisasi untuk Memperbaiki Ketimpangan

Globalisasi membaurkan batas-batas negara. Kondisi pandemi Covid-19 mendorong deglobalisasi. Hal ini bisa mengurangi ketimpangan di dunia.

Tekanan pandemi Covid-19 pada perekonomian menciptakan deglobalisasi yang membuat setiap negara melindungi pasar domestiknya. Situasi ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki ketimpangan di dalam negeri.

Gagasan tersebut tertuang dalam buku berjudul Pandemi Corona: Virus Deglobalisasi, Masa Depan Perekonomian Global dan Nasional yang diterbitkan Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia hadir dalam peluncuran buku tersebut.

Menurut Bahlil, deglobalisasi ditandai dengan proteksionisme yang meningkat di setiap negara pada saat ini. ”Masing-masing negara cenderung menjaga pasar domestiknya. Hal ini merupakan strategi penguatan ekonomi dari dalam negeri. Perekonomian lokal menjadi andalan,” katanya saat menghadiri peluncuran buku, Senin (13/7/2020).

Kondisi tersebut selaras dengan laporan kebijakan perdagangan negara-negara anggota G-20 yang baru muncul pada periode Oktober 2019 hingga Mei 2020 yang dipublikasikan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pada periode itu, nilai perdagangan yang terkena dampak kebijakan pembatasan impor yang tidak berkaitan langsung dengan pandemi Covid-19, yang mencapai 418 miliar dollar AS. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 336 miliar dollar AS.

KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Guru Besar Ekonomi Politik Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Didin S Damanhuri mengatakan, selama ini globalisasi membaurkan batas-batas antarnegara sehingga terjadi arus perdagangan barang, jasa, dan sumber daya manusia. Namun, arus ini menimbulkan efek samping berupa ketimpangan sosial, terutama oleh pihak-pihak yang mampu menguasai berbagai sumber daya dalam globalisasi.

Berdasarkan data yang dihimpunnya, Didin menilai ketimpangan itu tecermin dari 60 persen kekayaan dunia yamg dikuasai 2.115 orang. Oleh sebab itu, deglobalisasi yang timbul akibat tekanan pandemi Covid-19 mesti menjadi momentum perbaikan ketimpangan di dalam negeri.

Perbaikan ketimpangan itu, menurut Didin, berupa aliran dana APBN yang dialokasikan untuk program-program berorientasi kesehatan, perlindungan sosial, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, aliran dana donasi juga mesti dioptimalkan.

Baca juga: Penerimaan Pajak Membaik, Indikasi Perbaikan Ekonomi

Perihal anggaran jaring pengaman sosial dalam menghadapi pandemi Covid-19, Ekonom Senior Indef Enny Sri Hartati meminta pemerintah fokus pada aliran dana agar tepat sasaran bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Dia menilai padat karya tunai bukan program yang tepat sebagai jaring pengaman sosial saat ini.

Efektivitas dan ketepatan sasaran aliran dana jaring pengaman sosial tersebut, menurut Enny, turut menyelesaikan persoalan likuiditas yang kini tengah dihadapi perekonomian nasional. ”Permasalahan likuiditas muncul akibat akses pasar yang lemah karena tidak adanya daya beli masyarakat,” ujarnya.

Efektivitas dan ketepatan sasaran aliran dana jaring pengaman sosial turut menyelesaikan persoalan likuiditas.

Dari segi sosial, Ketua Ikatan Sosiologi Indonesia Dwia Aries Tina Pulubuhu mengusulkan, pemerintah memetakan persepsi tiap kelompok masyarakat terhadap pandemi Covid-19. Pemetaan persepsi tersebut berpengaruh pada cara kelompok masyarakat bersikap dan beropini terhadap kebijakan pemerintah.

Perubahan perilaku

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Ekonom Senior Indef Aviliani meminta pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan memperhatikan perubahan perilaku masyarakat, seperti tata cara bertransaksi. Perubahan ini dapat menguntungkan Indonesia secara jangka panjang jika terwujud dalam kebijakan nasional yang memperhitungkan kondisi setelah pandemi Covid-19.

Perubahan-perubahan perilaku masyarakat selama pandemi Covid-19, menurut Ma’ruf Amin, menuntut pelaku ekonomi dan pemerintah untuk lebih kreatif dalam melayani pasar dan inovasi produk. ”Buku ini menjadi sumbangan pemikiran konstruktif untuk mendukung hal tersebut,” katanya.