Doni P Joewono Terpilih Jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia

Doni Primanto Joewono terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2020-2025.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Calon Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Selain Doni, uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Erwin Rijanto yang telah pensiun itu juga diikuti oleh Aida S Budiman dan Juda Agung yang telah diuji sehari sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS — Doni Primanto Joewono ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk masa jabatan 2020-2025 menggantikan Erwin Rijanto. Doni dipilih secara musyawarah mufakat setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR pekan lalu.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Eriko Sotarduga menyatakan, Doni dipilih sebagai Deputi Gubernur BI pada agenda rapat pengambilan keputusan hasil uji kepatutan dan kelayakan deputi gubernur BI, Senin (13/7/2020). Selain Doni, Komisi XI DPR juga melakukan iji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon lainnya, yakni Aida S Budiman dan Juda Agung.

”Hasil rapat ini akan dibawa ke rapat badan musyawarah dan akan resmi diumumkan dalam rapat paripurna,” ujarnya.

Saat mencalonkan diri sebagai deputi gubernur BI, Doni menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI. Sementara Aida menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI serta Juda sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.

BANK INDONESIA

Doni Primanto Joewono

Doni memulai kariernya di BI sebagai staf di Departemen Pengelolaan Moneter pada 1991-1996. Kemudian ia beralih jabatan menjadi peneliti ekonomi yunior di departemen yang sama sampai tahun 2000.

Kariernya berlanjut sebagai peneliti ekonomi di Departemen Pengelolaan Moneter (2000-2002). Ia lantas menjabat Deputi Kepala Bagian Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter (2002-2005), Kepala Bidang Ekonomi dan Moneter Departemen Statisitik Ekonomi dan Moneter (2005), dan Kepala Bidang Ekonomi dan Moneter Kantor BI Semarang (2005).

Doni sempat menjadi Peneliti Ekonomi Senior di Kantor Perwakilan BI London, Inggris. Di sana ia bertugas dari 2005 sampai 2007. Saat pulang ke Indonesia, ia kembali bertugas di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (2008-2010).

Selanjutnya, Doni menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI di Solo selama lebih kurang setahun dari 2012 sampai 2013. Ia pun pernah menjabat Kepala Perwakilian BI di Provinsi DKI Jakarta (2015-2018) dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat (2018-2019).

Dengan seluruh rekam jejak tersebut, Doni dinilai berpengalaman pada bidang ekonomi dan keuangan regional, sistem keuangan, manajemen internal, sektor riil dan UMKM, hingga strategi organisasi dan manajemen sumber daya manusia.

Baca juga: Adu Visi Calon Petinggi BI

Anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, menyampaikan, di antara ketiga calon, Doni dianggap lebih mampu menjelaskan secara komperehensif perihal rencana program BI ke depan. Selain itu, Doni dianggap lebih mampu menunjukkan sikap dan pendiriannya bila terpilih sebagai deputi gubernur BI.

”Tetapi secara garis besar, ketiga calon punya tujuan yang sama untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan kebijakan makroprudensial,” ujarnya.

Doni dinilai berpengalaman pada bidang ekonomi dan keuangan regional, sistem keuangan, manajemen internal, sektor riil dan UMKM, hingga strategi organisasi dan manajemen sumber daya manusia.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Calon Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Selain Doni, uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Erwin Rijanto yang telah pensiun itu juga diikuti oleh Aida S Budiman dan Juda Agung yang telah diuji sehari sebelumnya.

Digitalisasi

Dalam pemaparannya saat uji kelayakan dan kepatutan, Doni bertekad mengoptimalkan kebijakan sistem pembayaran di Tanah Air, yakni dengan membentuk ekosistem digital yang sehat. Menurut dia, digitalisasi menjadi salah satu cara mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat elektronifikasi pada bantuan sosial, transaksi pemerintah daerah, hingga sektor transportasi umum.

Dia menilai, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Agar semakin optimal, elektronifikasi juga harus merambah operasional moda transportasi umum di daerah, bahkan transaksi pasar tradisional di daerah.

Doni juga menyoroti revisi undang-undang BI untuk membuat bank sentral dapat lebih leluasa bergerak dalam memitigasi risiko sistem keuangan, di antaranya pengaturan mengenai utang luar negeri, pengaturan untuk penguatan peran BI dalam kewajiban lindung nilai, serta kewenangan BI untuk bisa melakukan repatriasi devisa.