Pembangkit Tenaga Diesel dan Batubara yang Tak Efisien Dihentikan

Pemerintah berkomitmen menggalakkan sumber energi terbarukan dan mengganti sumber energi fosil dalam beberapa tahun ke depan. Perlu komitmen yang sungguh-sungguh untuk merealisasikan rencana itu.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

PLTU Batang yang dalam tahap penyelesaiannya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Minggu (8/3/2020). PLTU tersebut menjadi salah satu proyek untuk menopang kebutuhan listrik di Jawa-Bali dengan kapasitas 2.000 megawatt.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menghentikan semua operasi pembangkit listrik tenaga diesel dalam tiga tahun ke depan. Selain itu, pembangkit listrik tenaga uap yang sudah berusia tua juga  akan segera digantikan dengan teknologi terbaru yang lebih ramah lingkungan. Komitmen tersebut diminta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam ajang International Energy Agency (IEA) Clean Energy Transition Summit yang berlangsung secara daring pada Kamis (9/7/2020) malam. Acara itu diikuti menteri yang membidangi urusan energi dari 40 negara, perwakilan swasta, organisasi nirlaba, dan lembaga keuangan.

”Kami tengah mencari terobosan untuk mengurangi emisi yang dihasilkan pembangkit berbahan bakar batubara. Kami juga berencana menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga uap yang sudah tua untuk digantikan dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan,” ujar Arifin dalam keterangan resmi, Jumat (10/7/2020).

Komitmen lain yang disampaikan Arifin adalah penggunaan potensi energi terbarukan untuk menyediakan pasokan energi bagi masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Pemerintah juga sedang menggodok regulasi yang mengatur tentang tarif tenaga listrik dari sumber energi terbarukan. Selain itu, dalam tiga tahun ke depan, seluruh pembangkit listrik tenaga diesel akan diganti.

”Di sektor transportasi, kami terus mengembangkan bahan bakar nabati jenis biodiesel yang secara bertahap mengurangi penggunaan bahan bakar minyak jenis solar. Kami juga membangun kilang hijau (green refinery) untuk mengoptimalkan pemanfaatan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel,” kata Arifin.

Pemerintah juga sedang menggodok regulasi yang mengatur tentang tarif tenaga listrik dari sumber energi terbarukan. Selain itu, dalam tiga tahun ke depan, seluruh pembangkit listrik tenaga diesel akan diganti.

Baca juga: PLN Ganti Pembangkit Berbahan Bakar Solar Jadi Gas

SUMBER: KEMENTERIAN ESDM

Grafis bauran energi pembangkit listrik yang dioperasikan PT PLN (Persero) hingga 2019.

Dalam pertemuan tersebut, Arifin juga menyampaikan kebijakan Pemerintah Indonesia terkait bauran energi nasional di 2025. Di tahun tersebut, porsi energi terbarukan akan ditingkatkan menjadi 23 persen. Pada 2050, porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional terus dinaikkan menjadi sedikitnya 31 persen.

Dari kapasitas terpasang daya listrik di Indonesia yang sebesar 70.000 megawatt, sekitar 4 persen masih menggunakan bahan bakar minyak sebagai sumber energi primer. Batubara masih sangat dominan dalam bauran energi primer pembangkit yang mencapai 60,5 persen. Sementara bauran energi terbarukan sebesar 12,3 persen dan sisanya adalah pembangkit listrik tenaga gas.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama Indonesia dengan sejumlah negara untuk mendukung percepatan transisi energi dari energi fosil menuju sumber energi terbarukan. Ia menilai kerja sama tersebut cukup relevan dengan situasi sekarang di mana di Indonesia masih terjadi pandemi Covid-19. Pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19 bisa ditempuh, salah satunya, dengan cara meningkatkan daya tarik investasi energi terbarukan.

”Kebijakan atau regulasi yang ramah terhadap investasi energi terbarukan adalah salah satu cara menarik minat investasi di bidang ini. Sebab, Indonesia bisa dikatakan masih tertinggal dalam hal pengembangan energi bersih,” ujar Fabby.

Pemulihan ekonomi di Indonesia yang terdampak Covid-19 belum berorientasi pada pembangunan rendah karbon. Padahal, anggaran yang dikucurkan pemerintah cukup besar, yakni mencapai Rp 677 triliun.

Baca juga: Proyek Energi Terbarukan Bisa Menjadi Solusi Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi di Indonesia yang terdampak Covid-19, kata Fabby, belum berorientasi pada pembangunan rendah karbon. Padahal, anggaran yang dikucurkan pemerintah cukup besar, yakni mencapai Rp 677 triliun. IESR mengusulkan bahwa salah satu proyek yang bisa didorong sebagai usaha memulihkan ekonomi pascapandemi adalah pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atap (PLTS) atap.

”Selain dapat menyerap tenaga kerja baru, proyek ini bisa memangkas subsidi listrik dalam jangka panjang. Proyek ini juga dapat merangsang tumbuhnya industri PLTS di dalam negeri,” ujar Fabby.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Sejumlah turbin Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap terlihat di salah satu dari tiga bukit di Desa Mattirosi dan Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Senin (22/7/2019).

Sebelumnya, Direktur Konservasi Energi pada Kementerian ESDM Hariyanto mengatakan, kejatuhan harga minyak di masa pandemi Covid-19 menimbulkan persaingan harga dengan sumber energi terbarukan. Selain itu, lantaran terhentinya pergerakan barang dan jasa, proyek pembangkit listrik dari energi terbarukan juga tersendat. Di tengah kekhawatiran tersendatnya proyek dan pengurangan tenaga kerja, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan energi terbarukan.

”Beberapa pertimbangan untuk merespons situasi tersebut adalah dengan mempercepat proyek energi terbarukan yang bersifat padat karya di daerah, termasuk insentif pajak berupa penghapusan pajak pertambahan nilai atau pajak penghasilan untuk pengembangan energi terbarukan,” kata Hariyanto.

Pemerintah menargetkan investasi di sektor energi terbarukan sebesar 2,3 miliar dollar AS tahun ini. Pada 2019, realisasi investasi di sektor ini mencapai 1,5 miliar dollar AS. Pandemi Covid-19 yang turut melanda Indonesia sejak awal Maret lalu diperkirakan bakal membuat pengembangan energi terbarukan lesu dan tak sesuai target.

Baca juga: Potensi Biogas Besar, Pemanfaatan Kecil