DPR Desak Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga Dioptimalkan

Pemerintah menargetkan jaringan gas rumah tangga terpasang sebanyak 4 juta sambungan di 2024. Jaringan gas rumah tangga dapat menekan subsidi elpiji hingga Rp 3,3 triliun per tahun. Program ini perlu dioptimalkan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Petugas PGN mendeteksi kebocoran jaringan gas dengan menggunakan alat LaseMethane Mini di Perumahan Budha Szu Chi, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (12/2/2020). Pada tahun ini, pemerintah melalui Perusahaan Gas Negara (PGN) akan membangun 266.000 jaringan gas rumah tangga di 49 kabupaten/kota. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan 10 juta sambungan gas rumah tangga terpasang dalam 5-10 tahun mendatang.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat mendesak PT Perusahaan Gas Negara Tbk mengoptimalkan pembangunan jaringan gas rumah tangga yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan gas rumah tangga yang bersumber langsung dari gas bumi dapat berfungsi sebagai pengganti elpiji. Dari perhitungan PGN, penggunaan gas rumah tangga dapat menghemat subsidi elpiji hingga Rp 3,3 triliun per tahun.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat jajaran direksi PGN dengan anggota Komisi VII DPR, Senin (6/7/2020), di Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Ramson Siagian dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), sedangkan PGN dipimpin langsung Direktur Utama PGN Suko Hartono.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Ridwan Hisjam, mengatakan, jaringan gas rumah tangga sebaiknya juga menyasar kawasan perumahan baru yang tengah dibangun. Hal itu akan memudahkan perencanaan pembangunan jaringan gas. Selain itu, kawasan industri baru juga harus diprioritaskan sebagai calon pelanggan baru PGN.

”Harus dipikirkan agar jaringan gas rumah tangga ini bisa menjangkau seluruh kawasan di Indonesia. Apalagi, program ini bisa menghemat subsidi elpiji hingga Rp 3,3 triliun per tahun. Memang belum terlalu signifikan terhadap besaran subsidi elpiji yang mencapai Rp 50 triliun dalam setahun,” kata Ridwan.

Sampai 2024, pemerintah menargetkan jaringan gas rumah tangga terpasang 4 juta sambungan. Realisasi penambahan sambungan baru sampai Juni 2020 tercatat sebanyak 127.864 sambungan rumah tangga. Dengan demikian, akumulasi sambungan rumah tangga di seluruh Indonesia sudah mencapai lebih dari 650.000 sambungan rumah tangga.

Kawasan industri baru juga harus diprioritaskan sebagai calon pelanggan baru PGN.

Baca juga: Mulai 1 April 2020, Harga Gas Industri Turun

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas dari perwakilan PT Pertamina Gas dan PT Perusahaan Gas Negara mengunjungi proyek instalasi jaringan pipa di Tambaklorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/10/2019). Tersedianya infrastruktur jaringan gas tersebut nantinya untuk memenuhi kebutuhan bagi industri, rumah tangga, dan pembangkit listrik.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Zulfikar, mendesak agar biaya sambungan jaringan gas rumah tangga kian terjangkau bagi masyarakat. Dari laporan yang ia terima, biaya sambungan Rp 3 juta terasa memberatkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Ia juga meminta komitmen PGN untuk mencapai target 2 juta sambungan rumah tangga pada 2020.

Sementara itu, Suko menyatakan, jaringan gas rumah tangga yang dikerjakan PGN sudah menyasar 60 kabupaten dan kota di 17 provinsi. Panjangan jaringan pipa gas pada program ini hampir mencapai 4.000 kilometer.

Proyek jaringan gas rumah tangga yang tahun ini sedang dikerjakan PGN menyerap tenaga kerja 36.000 orang dengan pemakaian kandungan lokal mencapai 70 persen. Sejauh ini, panjang pipa transmisi yang kami bangun sudah mencapai 5.493 kilometer.

”Di sepanjang jalur pipa transmisi akan kami bangun jaringan distribusi. Harapannya adalah akan tumbuh kawasan industri baru di jalur-jalur yang dilalui pipa gas PGN,” ucap Suko.

Serapan gas

Terkait penjualan gas, Suko mengakui, di masa pandemi Covid-19 ada penurunan penjualan hingga 17 persen. Hal itu disebabkan sejumlah industri, khususnya pengguna gas bumi, mengurangi aktivitasnya. Begitu pula bisnis pengangkutan gas PGN turun sebesar 1,6 persen.

”Kebijakan penurunan harga gas bumi dari pemerintah menjadi 6 dollar AS per MMBTU diharapkan dapat meningkatkan serapan gas bumi di dalam negeri,” ujar Suko.

Baca juga: Ancaman Menguapnya Program Jaringan Gas Kota

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas memeriksa kesiapan pada instalasi jaringan pipa gas milik PT Pertamina Gas di Tambaklorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/10/2019). Hingga saat ini, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) telah mendistribusikan gas bagi 13 industri dan 2.404 untuk rumah tangga.

Sebelumnya, dalam catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), untuk bulan Mei 2020 serapan gas alam cair (LNG) di dalam negeri hanya dua kargo atau jauh lebih rendah dibanding serapan selama triwulan I-2020 yang sebanyak 13 kargo.

LNG yang belum terserap di dalam negeri akan dijual ke pasar tunai (spot market) dengan risiko harga yang jauh lebih murah. Mengutip laman Bloomberg, LNG dijual seharga kurang dari 2 dollar AS per MMBTU di pasar tunai.

Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) beberapa waktu lalu berdampak pada berkurangnya aktivitas industri, terutama industri pengguna gas.

Baca juga: Program Prorakyat Dihapus, Program Tak Mendesak Muncul

Menurut Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, pandemi Covid-19 berkontribusi terhadap serapan LNG di dalam negeri. Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) beberapa waktu lalu berdampak pada berkurangnya aktivitas industri, terutama industri pengguna gas. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah salah satu penyerap utama LNG di pasar domestik untuk kebutuhan bahan bakar pembangkit listrik.

”Rendahnya serapan gas di dalam negeri, selain disebabkan pandemi Covid-19, juga perlunya masa transisi di sektor industri pengguna gas untuk kebijakan pemerintah tentang peneysuaian harga gas industri,” kata Dwi Soetjipto dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2020).