DPR Minta Desain APBN Pertimbangkan Beban akibat Pandemi

Masa sidang DPR kembali dibuka kembali. Ketua DPR Puan Maharani berpidato memberikan catatan kepada pemerintah dan DPR yang bersama akan membahas kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2021.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Anggota DPR mengenakan masker saat hadir dalam Rapat Paripurna DPR di kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Rapat tersebut, antara lain, membahas tentang penyampaian pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN tahun anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS — Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat memberikan sejumlah catatan terhadap kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 yang disusun oleh pemerintah. Sejumlah target ekonomi pemerintah pun diharapkan dilakukan dengan konsisten karena dianggap terlalu tinggi di tengah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Catatan dari fraksi-fraksi itu disampaikan di dalam Rapat Paripurna DPR dalam pembukaan masa sidang keempat, Senin (15/6/2020), di Jakarta. Rapat paripurna yang dibuka oleh Ketua DPR Puan Maharani itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Rapat mengadendakan dua hal, yakni pembukaan masa sidang dan pembacaan pendapat fraksi-fraksi soal kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2021.

Baca juga: Pemulihan Ekonomi Jadi Fokus Pembangunan Tahun 2021

Rapat digelar dengan memerhatikan protokol kesehatan, yakni dengan pembatasan jumlah peserta rapat dan sebagian besar peserta rapat mengikuti rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR itu secara virtual. Sebanyak 309 anggota dari 550 anggota DPR yang mengikuti rapat paripurna. Dari jumlah itu, 82 orang menghadiri rapat secara fisik dan 227 orang lainnya secara virtual.

DPR mengapresiasi kerja bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun segenap unsur masyarakat lainnya, dalam menghadapi pandemi Covid-19 secara bergotong royong.

Dalam pidatonya, Puan mengatakan, DPR mengapresiasi kerja bersama seluruh komponen bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun segenap unsur masyarakat lainnya, dalam menghadapi pandemi Covid-19 secara bergotong royong. Semangat gotong royong tersebut dinilai sebagai salah satu modal bangsa untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan menjadi landasan menuju transisi pada tatanan kehidupan normal baru (new normal).

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  menyerahkan surat presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani di kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Pada masa sidang keempat ini, DPR bersama pemerintah akan melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2021. KEM-PPKF 2021 merupakan landasan dalam mendesain APBN 2021. Desain APBN 2021 itu sangat bergantung pada pemulihan sosial dan ekonomi pada 2020.

”Desain APBN 2021 agar diarahkan untuk menjadi stimulus kebijakan fiskal dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial, serta menjadi momentum dalam melakukan berbagai reformasi kebijakan pembangunan sehingga dapat mempercepat kemajuan Indonesia di berbagai bidang,” kata Puan.

DPR dapat memaklumi dalam upaya mendesain APBN 2021, yang dilakukan dalam kondisi ketidakpastian akibat dampak pandemi Covid-19, akan timbul banyak ruang antisipasi fiskal baik dari sisi pendapatan negara, belanja, ataupun pembiayaan. Oleh karena itu, KEM-PPKF 2021 juga telah mengantisipasi risiko ketidakpastian perkembangan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

”KEM-PPKF tahun 2021 yang menempatkan kebijakan belanja sebagai stimulus utama kebijakan fiskal agar mempertimbangkan juga kemampuan pendapatan negara, pengendalian defisit, kapasitas rasio utang, dan risiko beban utang yang akan memberikan tekanan ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan salam seusai menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2021 kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR di kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2020).

DPR dalam membahas KEM-PPKF, kata Puan, akan mencermati dan memastikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat lebih efektif dalam menjalankan pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan di berbagai bidang.

Setelah pembahasan KEM-PPKF 2021, pemerintah mulai menyusun Rancangan  APBN 2021, yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus mendatang di hadapan anggota DPR dan DPD dalam bentuk Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2021.

Dari yang cermat hingga ekonomi bergerak

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam catatannya terhadap KEM-PPKF 2021 mengatakan, target pertumbuhan ekonomi yang dibuat pemerintah agar dilakukan secara cermat sehingga tidak menimbulkan beban dalam pemenuhan target itu. Apalagi dalam penerapan pajak supaya cermat dan terhitung dengan seksama sehingga tidak menimbulkan utang. Sejumlah kendala juga diperkirakan akan masih dihadapi dalam masa pemulihan pascapandemi.

”Pemerintah perlu meningkatkan konsumsi domestik, menciptakan lapangan kerja, dan menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam mendorong stimulus yang lebih efektif,” kata Mufti Anam, juru bicara Fraksi PDI-P.

Fraksi Partai Golkar mengatakan, tahun 2021 merupakan tahun penting bagi dunia, termasuk Indonesia. Setiap negara akan berlomba-lomba memulihkan ekonominya. Bagi Indonesia, tahun 2021 juga akan menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, APBN harus menjadi instrumen yang kredibel dan mampu memberikan rasa aman serta kepastian terhadap pasar. Untuk bisa benar-benar pulih, pemerintah perlu melakukan terobosan, inovasi, dan upaya ekstra dalam melakukan kebijakan fiskal.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Sopir angkot mengantre untuk mengambil paket bantuan beras di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (31/3/2020). Sebanyak 1.000 paket beras ukuran 5 kg dibagikan oleh Dinas Sosial Sulawesi Utara kepada sopir angkot yang terdampak secara ekonomi oleh pemberlakuan masa jaga jarak sosial dalam pembatasan penyebaran Covid-19.

Pemerintah perlu meningkatkan konsumsi domestik, menciptakan lapangan kerja, dan menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi dalam mendorong stimulus yang lebih efektif.

”Golkar mendukung pemerintah melakukan reformasi APBN, reformasi pendapatan negara, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan, reformasi subsidi, reformasi transfer dana desa, dan reformasi penganggaran,” kata Mukhtarudin, juru bicara Fraksi Partai Golkar.

Baca juga: Momentum Pemulihan Ekonomi Pascapandemi

Golkar juga mendorong agar dilanjutkannya upaya transformasi struktural ekonomi sehingga ekonomi Indonesia bisa memiliki daya saing tinggi baik di regional maupun global. Salah satu upaya transformasi itu, menurut Golkar, dapat dilakukan dengan mempercepat RUU Cipta Kerja, yang dipandang sebagai lokomotif transformasi ekonomi.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Suhardi Duka, mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen tahun 2021 dirasakan sulit dicapai di tengah-tengah upaya pemulihan ekonomi.

”Sangat terasa saat ini masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan, banyaknya pengangguran baik formal dan informal, seperti pengemudi angkutan online termasuk UMKM. Mereka ini adalah penopang ekonomi rakyat karena pertumbuhan Indonesia ditopang oleh konsumsi. Oleh karena itu, menjaga ekonomi tetap bergerak dan menahan laju pengangguran akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi,” ujarnya saat membacakan pandangan fraksinya.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Kru pesawat salah satu maskapai mengurus surat kesehatan di posko Covid-19 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/5/2020).