Rilis November 2020, ”Diaspora Bond” Tawarkan Imbal Hasil 6-7 Persen
Pemerintah akan menerbitkan surat berharga negara ritel untuk diaspora Indonesia atau ”diaspora bond” pada November 2020. Imbal hasil yang ditawarkan 6-7 persen dengan tenor tiga tahun.
Oleh
Karina Isna Irawan
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menggalang utang luar negeri dari diaspora Indonesia. Dukungan pembiayaan utang melalui penerbitan surat berharga negara ritel untuk diaspora Indonesia atau diaspora bond akan ditawarkan pertama kali pada November 2020.
Rencana penerbitan diaspora bond ini meleset dari target awal pada Agustus 2020. Tahun ini, diaspora bond juga hanya diterbitkan satu kali, lebih rendah dari proyeksi awal dua kali pada paruh kedua tahun 2020.
Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan menyatakan, persiapan penerbitan diaspora bond terkendala pandemi Covid-19. Ruang gerak dan sosialisasi terbatas karena pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama hampir tiga bulan.
”Target baru diaspora bond akan terbit November 2020. Namun, jadwal penerbitan masih tentatif bergantung kecepatan persiapan,” kata Deni dalam telekonferensi sosialisasi penerbitan diaspora bond bersama diaspora Indonesia di Jepang, Kamis (4/6/2020).
Diaspora bond merupakan instrumen surat utang baru yang akan diterbitkan Pemerintah Indonesia. Target investor menyasar warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri. Investor diaspora bond harus memiliki Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN).
Fungsi KMILN sama seperti single investor identification (SID) untuk pembelian surat berharga negara (SBN) ritel bagi investor domestik. Dengan KMILN, calon investor dapat melakukan transaksi pembelian dan pemesanan diaspora bond. KMILN diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri.
Deni menuturkan, diaspora bond akan diterbitkan dalam denominasi rupiah dengan tenor tiga tahun. Penawaran imbal hasil 6-7 persen dengan skema bunga tetap setiap tahun atau fixed rate. Minimal pembelian diaspora bond sejauh ini ditetapkan minimum Rp 5 juta dan maksimum Rp 5 miliar.
”Diaspora bond tidak dapat diperjualbelikan di pasar atau nontradable. Struktur produk diaspora bond masih bisa berubah bergantung masukan yang dihimpun,” ujar Deni.
Pemesanan dan pembelian diaspora bond perdana ini dapat dilakukan melalui 14 mitra distribusi. Mereka terdiri dari 8 perbankan, 3 lembaga sekuritas, dan 3 perusahaan teknologi finansial (fintek). Seluruh proses pemesanan dan pembelian diaspora bond secara elektronik untuk menjangkau investor diaspora lebih banyak.
Rencana penerbitan diaspora bond disambut positif. Ketua Perwakilan Diaspora Indonesia di Jepang, Usman Naito, berharap diaspora bond dapat segera diterbitkan karena potensinya sangat besar. Diaspora Indonesia ingin membantu Pemerintah Indonesia yang saat ini membutuhkan anggaran besar untuk penanganan Covid-19.
Di sisi lain, diaspora Indonesia di Jepang menilai instrumen investasi diaspora bond sangat menarik. Imbal hasil investasi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang Jepang. Di Jepang, beberapa bank sudah menerapkan suku bunga nol persen sehingga sangat tidak menguntungkan. ”Dengan membeli diaspora bond, berarti kami dapat membantu negeri sembari berinvestasi,” kata Usman.
Potensi besar
Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, Tri Purnajaya, menambahkan, potensi pembelian diaspora bond di Jepang sangat tinggi. Jumlah diaspora yang berstatus WNI di Jepang mencapai 61.000 orang. Rata-rata gaji atau upah mereka relatif tinggi sehingga memungkinkan untuk berinvestasi.
”Potensi diaspora bond sangat besar. Langkah ini merupakan terobosan untuk membangun kemitraan RI dengan diaspora,” kata Tri.
Diaspora bond juga memiliki daya tarik tersendiri karena ditujukan untuk membangun patrotisme. Banyak diaspora yang ingin membantu Indonesia terutama dalam penanganan Covid-19. Di sisi lain, investasi surat utang ini juga relatif aman karena dijamin langsung oleh negara sehingga risiko gagal bayar kecil atau nihil.
Hasil dari penerbitan diaspora bond akan digunakan untuk membiayai defisit anggaran. Dalam postur dan rincian APBN 2020 terbaru, Kementerian Keuangan menetapkan proyeksi defisit APBN 2020 diperkirakan kembali melebar dari Rp 852,9 triliun menjadi Rp 1.039,2 triliun. Proyeksi defisit setara 6,34 persen produk domestik bruto.
Dihubungi terpisah, Kamis, Direktur Riset Center of Reform and Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah berpendapat, pemerintah memerlukan tambahan likuiditas untuk kebutuhan pembiayaan stimulus pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Pembiayaan kreatif diaspora bond dibutuhkan, tetapi tidak akan mencukupi kebutuhan.
”Kemampuan penyerapan diaspora bond tidak akan sampai Rp 100 triliun, sementara pemerintah membutuhkan biaya hampir Rp 1.000 triliun dalam enam bulan ke depan,” kata Piter.
Pembiayaan utang melalui penerbitan SBN dihadapkan pada tantangan keterbatasan penyerapan pasar. Dalam lima tahun terakhir, daya serap maksimal pasar untuk instrumen surat utang pemerintah hanya sekitar Rp 900 triliun. Pemerintah harus menempuh kebijakan nonkonvensional untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan.