Menkeu Sri Mulyani: Mencegat Efek Domino Pandemi
Pandemi Covid-19 menciptakan efek domino dari masalah kesehatan menjadi sosial dan ekonomi, dari tingkatan usaha mikro, kecil, dan menengah hingga korporasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan seusai mengikuti sidang lanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (20/5/2020).
Pemerintah dalam berbagai kesempatan mulai menyampaikan skenario protokol normal baru di tengah pandemi Covid-19, yakni produktif dan aman Covid-19. Sejumlah pihak mengingatkan agar kebijakan merelaksasi pembatasan sosial berskala besar berlandaskan perhitungan yang tepat, terutama aspek kesehatan.
Perihal pertimbangan kondisi ekonomi dalam pelonggaran PSBB, Kompas mewawancarai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui telekonferensi di Jakarta, Jumat (29/5/2020). Berikut petikannya.
Pertimbangan ekonomi apa yang mendasari kebijakan pemerintah sehingga merencanakan pelonggaran PSBB?
Konstruksi seolah-olah pemerintah hanya mementingkan ekonomi tidak benar. Situasi ancaman saat ini dimulai dari kesehatan sehingga sangat tidak logis jika pemerintah tidak menangani masalah kesehatannya. Sejak ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, berbagai penanganan kesehatan dilakukan, mulai dari meningkatkan pengadaan tes reaksi rantai polimerase atau PCR, menambah laboratorium pengecekan virus, hingga meningkatkan fasilitas pelayanan rumah sakit di daerah-daerah. Adapun indikator kemajuan penanganan Covid-19 diukur berdasarkan kriteria WHO, yaitu daya tular virus di bawah 1 selama dua minggu. Pemerintah membuat peta daerah 540 kota/kabupaten yang dianggap zona hijau, kuning, dan merah. Pemetaan untuk melihat kesiapan daerah melonggarkan PSBB dan menerapkan protokol normal baru.
Protokol normal baru berbeda-beda, misalnya untuk pabrik, mal, atau sekolah. Presiden mengatakan, TNI/Polri diturunkan untuk mendisiplinkan sehingga tidak ada kompromi antara protokol kesehatan dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Kementerian Dalam Negeri berencana menggelar semacam perlombaan penerapan protokol normal baru antarpemerintah daerah.
Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Mayor Jenderal Mochamad Effendi (depan tengah) meninjau kesiapan mal di Kota Tegal, Jawa Tengah dalam menyambut normal baru, Sabtu (30/5/2020).
Daerah yang dinilai berhasil menyelenggarakan protokol agar penduduknya produktif tetapi tetap aman dan disiplin akan mendapatkan dana insentif daerah. Tahap persiapan untuk pelonggaran PSBB dan penerapan protokol normal baru sangat rumit dan detail, bukan semata-mata karena masalah ekonomi, tetapi manusia butuh aktivitas di luar rumah yang aman. Adapun langkah-langkah strategisnya sedang disusun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nantinya, ada beberapa daerah percontohan yang kegiatan ekonomi dan fasilitas publiknya akan dibuka bertahap.
Pandemi Covid-19 menciptakan efek domino dari masalah kesehatan menjadi sosial dan ekonomi, dari tingkatan usaha mikro, kecil, dan menengah hingga korporasi. Langkah-langkah dilakukan pemerintah agar efek domino tidak semakin menjatuhkan dan menjebol. Meminjam kata-kata almarhum Didi Kempot, jangan sampai ambyar satu-satu, maka dibuat bantalan. Pemerintah sedang memotong tali agar yang disebut spiral ke bawah tidak membuat ekonomi masyarakat makin merosot.
Langkah-langkah dilakukan pemerintah agar efek domino tidak semakin menjatuhkan dan menjebol.
Bagaimana daya tahan perekonomian dan APBN Indonesia menghadapi pandemi Covid-19? Apakah sudah sampai pada batasnya sehingga PSBB mesti dicabut?
APBN tidak dimaksudkan untuk menyubsitusi seluruh kegiatan ekonomi bertahan di tengah pandemi Covid-19. APBN berfungsi sebagai bantalan agar masyarakat dan dunia usaha memiliki daya tahan sehingga kontraksi produk domestik bruto bisa ditahan tidak terlalu dalam. Karena pandemi berlangsung lebih lama dari perkiraan, APBN dialokasikan untuk memperpanjang bantuan sosial sampai akhir tahun.
Menteri Sosial Juliari Batubara (kaos merah) meninjau penyaluran bantuan sosial Presiden tahap pertama di Kelurahan Ciater, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (13/5/2020).
Untuk menjaga daya tahan dunia usaha diberikan penyertaan modal negara, penundaan pembayaran pokok dan bunga kredit, serta pemberian modal kerja baru. Dengan demikian, APBN 2020 sudah didesain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penanganan Covid-19 sampai akhir tahun. Adapun kebutuhan anggaran tahun depan akan diakomodasi dalam APBN 2021 yang akan disampaikan Agustus.
Bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi setelah pelonggaran PSBB dan penerapan protokol normal baru? Apakah skenario pertumbuhan ekonomi tahun ini masih berkisar 2,3 persen hingga minus 0,4 persen?
Hampir semua negara mengalami kontraksi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih dalam dari perkiraan. Perekonomian pada triwulan I-2020 terpukul cukup dalam karena semua kegiatan ekonomi melambat, yaitu 2,97 persen. Perlambatan paling tajam terjadi di DKI Jakarta dan Jawa yang merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pemerintah mengantisipasi kontraksi ekonomi pada triwulan II-2020 akibat perluasan PSBB ke sejumlah daerah dan peningkatan kasus Covid-19. Sejauh ini pemerintah masih menggunakan skenario berat pertumbuhan ekonomi 2,3 persen. Sementara skenario sangat berat minus 0,4 persen. Skenario sangat berat terjadi apabila pertumbuhan ekonomi triwulan II dan III-2020 mengalami kontraksi atau tumbuh minus. Pertumbuhan minus dalam dua triwulan berturut-turut secara terminologi dipersepsikan mengalami resesi.
Presiden Joko Widodo berbincang bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau kesiapan penerapan prosedur standar new normal di kawasan stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020).
Apakah proses pemulihan ekonomi masih optimistis membentuk pola V atau ’V shape’?
Skenario pemulihan ekonomi membentuk pola V ditentukan kondisi triwulan III-2020. Selain pertumbuhan ekonomi membaik, ada atau tidaknya penambahan zona hijau Covid-19 juga menentukan. Namun, banyaknya zona hijau Covid-19 masih tidak menguntungkan apabila DKI Jakarta dan provinsi-provinsi di Jawa masih tergolong zona merah. Sekitar 57 persen dari total PDB Indonesia ditopang Pulau Jawa. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan supaya mesin perekonomian tersebar sangat penting.
Defisit APBN diperkirakan 6,27 persen PDB atau senilai Rp 1.028,5 triliun. Bagaimana memenuhi pembiayaan sebesar itu?
Likuiditas global saat ini berlimpah karena beberapa bank sentral mencetak uang baru, seperti Bank Sentral Amerika Serikat dan Bank Sentral Jepang. Namun, mereka tidak mau mengambil risiko sehingga uang yang dicetak macet. Situasi yang dihadapi dunia saat ini adalah dunia usaha dan sektor keuangan sama-sama menghindari risiko. Uang yang dimiliki tidak dipakai untuk menggulirkan kegiatan ekonomi.
Jadi, yang harus mengambil risiko sekarang adalah pemerintah. Strategi pembiayaan defisit bersumber dari berbagai pos, mulai dari dana abadi pemerintah, pinjaman internasional, hingga pemberian wewenang Bank Indonesia untuk membeli surat utang pemerintah di pasar perdana. Untuk mendapatkan pembiayaan yang relatif murah dari penerbitan SBN, tata kelola APBN harus benar-benar dijaga. Tujuannya, agar investor tartarik membeli surat utang dengan imbal hasil yang tidak terlalu tinggi.
Pemerintah akan menerbitkan surat utang sekitar Rp 990 triliun pada tahun ini. Investor mana yang akan dibidik?
Sejauh ini ketertarikan investor untuk membeli surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah cukup baik. Kebutuhan penerbitan SBN yang besar akan menyebabkan perebutan likuiditas di pasar. Pemerintah akan mendominasi penerbitan SBN karena saat ini hampir semua perusahaan swasta dalam kondisi melambat. Dengan demikian, mau tidak mau pemerintah harus masuk ke pasar. Jika penyerapan SBN pemerintah relatif kurang, Bank Indonesia dapat membeli sebagai pembeli akhir. Targetnya investor yang banyak membeli surat utang Indonesia di pasar, seperti Singapura, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Masuknya BI ke pasar perdana terbukti memberi ketenangan di pasar. Kebijakan pembiayaan tetap dilihat dari berbagai aspek dan tetap berhati-hati.
Menteri Keuangan dan Bank Indonesia akan membuat surat keputusan bersama baru untuk membagi beban pembiayaan. Bagaimana skema dan mekanismenya?
Pemerintah dan BI akan membagi beban kebutuhan pembiayaan yang diatur dalam surat keputusan bersama. Penerbitan SKB baru secara prinsip sama seperti SKB lama yang memberi wewenang bagi BI untuk membeli SBN pemerintah. BI memiliki mekanisme kerja independen. Akan tetapi, dalam situasi tidak normal, BI akan ikut menanggung beban.
Pemerintah dan BI saat ini seperti saudara, tidak ada untung dan rugi, istilahnya. SKB baru akan mengatur berbagai kemungkinan BI bisa membantu pemerintah di luar mekanisme pasar, misalnya menempatkan SBN pemerintah di bank-bank dengan memberikan remunerasi atau kompensasi. Intinya, BI dan pemerintah akan bergotong royong tanpa mengesampingkan independensi. Pelaksanaan SKB baru antara Kemenkeu dan BI akan transparan sehingga bisa diaudit Badan Pemeriksa Keuangan kemudian disampaikan ke DPR karena ini adalah salah satu pilar kredibilitas fiskal dan moneter.
