Pembangunan Lima Destinasi Superprioritas Berlanjut
Kelima destinasi wisata superprioritas itu, Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Anggaran sebesar Rp 6,4 triliun akan dikucurkan pemerintah.
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur pendukung di lima destinasi wisata superprioritas tetap dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19. Dana sebesar Rp 6,4 triliun dikucurkan untuk membantu pemulihan sektor pariwisata yang terpukul akibat pandemi penyakit yang disebabkan virus SARS-Cov-2 itu.
Kelima destinasi wisata superprioritas itu ialah Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, seusai rapat tebatas secara virtual membahas evaluasi proyek strategis nasional, Jumat (29/5/2020), menjelaskan, pemangkasan anggaran sebesar Rp 44 triliun di Kementerian PUPR tidak menyentuh anggaran pembangunan infrastruktur pariwisata di lima destinasi superprioritas itu.
Tahun 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 6,4 triliun untuk pembangunan sarana penunjang pariwisata di lima destinasi superprioritas itu. ”Ini tidak termasuk yang dihemat karena menjadi prioritas. Harapannya bahwa setelah pandemi, ini (sektor pariwisata) akan menjadi yang paling cepat rebound,” kata Basuki menjelaskan.
Baca juga : Di Tengah Pandemi Covid-19, Proyek Strategis Nasional Jalan Terus
Sebelumnya, saat menyampaikan pengantar rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menegaskan, agenda-agenda strategis yang berdampak pada kepentingan nasional tidak boleh terhenti meski saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19. Presiden justru meminta sejumlah proyek strategis nasional yang sedang berjalan bisa secepatnya diselesaikan supaya bisa memberikan dampak langsung bagi penguatan ekonomi rakyat dan ekonomi nasional.
Kriteria proyek-proyek strategis nasional ini antara lain berperan pada perekonomian, kesejahteraan sosial, berdampak positif pada lapangan kerja dan sosial ekonomi masyarakat, serta mendorong keberlanjutan lingkungan hidup.
Selain infrastruktur penunjang konektivitas serta kawasan pertumbuhan ekonomi, pembangunan kawasan wisata juga menjadi prioritas.
Terkait dengan pembangunan infrastruktur penunjang di lima destinasi pariwisata itu, Basuki mengungkapkan, pemerintah sudah mulai mengerjakannya. ”Dari anggaran Rp 6,4 triliun itu, Rp 5,1 triliun sudah ditandatangani kontraknya dan sudah dimulai pekerjaannya. Ada yang baru dimulai pekan ini, setelah Lebaran,” katanya.
Baca juga : Sensasi Liburan Virtual, Memupuk Rindu Pelancong
Proyek penataan Pantai Parapat dan kawasan Huta Raja Siallagan di Pulau Samosir, misalnya, direncanakan dimulai pekan ini. Begitu pula perbaikan dan pelebaran jalan, serta pembangunan gapura, pasar, dan lainnya di Danau Toba sudah mulai dikerjakan.
Beberapa sarana penunjang pariwisata di Borobudur seperti penyiapan jalan akses utama dan Gerbang Klangon juga dibangun tahun ini. Demikian pula jalan akses wisatawan menuju Borobudur dari beberapa gerbang seperti Sentul, Wates, Magelang, dan Purworejo juga ditargetkan mulai dikerjakan tahun ini.
Adapun jalan akses Bandara Internasional Lombok menuju Mandalika sepanjang 17 kilometer, menurut Basuki, sudah selesai proses lelang. Menurut rencana, pengerjaan fisik dimulai tahun 2020 dan ditargetkan selesai pada 2021.
Sejumlah proyek pembangunan sarana penunjang pariwisata di Labuan Bajo juga sudah selesai pada tahap kontrak, di antaranya pembangunan terusan dari Puncak Watingin, pelebaran Jalan Sukarno-Hatta, serta jalan di sekitar Goa Cermin. Pembangunan di sekitar destinasi wisata Manado-Bitung-Likupang juga ditargetkan dimulai tahun ini.
Basuki menegaskan, pembangunan destinasi wisata superprioritas itu tetap dilanjutkan karena pemerintah menginginkan sektor pariwisata cepat pulih pascapademi Covid-19. Karena itu, sehari sebelumnya, pemerintah secara khusus membahas persiapan untuk membuka kembali sektor pariwisata di Indonesia.
SOP pariwisata
Dalam rapat terbatas virtual yang dipimpin Presiden Jokowi, Kamis (28/5/2020), setiap kementerian diminta membuat protokol kesehatan dan standar operasi prosedur (SOP) sesuai bidangnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, misalnya, menyiapkan SOP untuk pelaku-pelaku industri wisata, perhotelan, dan lainnya.
Kendati SOP disiapkan, pembukaan pariwisata Indonesia dilakukan sesuai kesiapan daerah serta rendahnya tingkat penularan di wilayah tersebut.
Presiden juga mengingatkan perlunya mengutamakan higienitas kesehatan, keselamatan, dan keamanan wisata yang menjadi pertimbangan utama wisatawan saat ini. Karena itu, protokol tatanan normal baru di sektor pariwisata harus mampu menjawab isu-isu yang menjadi perhatian tersebut.
Baca juga : Industri Baru Bersiap Masuk ke Era Normal Baru
Standar baru yang disiapkan untuk menjadi kultur dan kebiasaan baru di sektor pariwisata ini juga diminta untuk disosialisasikan secara masif, disimulasikan, dan diuji coba. Pengawasan lapangan juga harus kuat. Sebab, adanya kasus baru termasuk yang dibawa dari luar negeri akan berdampak pada citra pariwisata dan menyulitkan untuk memperbaikinya.
Presiden pun meminta supaya kalkulasi, manajemen, dan pengawasan di lapangan betul-betul dilakukan.
Sementara Menteri Pariwisata Wishnutama menjelaskan, persiapan protokol kesehatan dan standar operasi sektor pariwisata di berbagai unsur pariwisata akan disiapkan secara detail. Namun, pembukaan destinasi wisata Indonesia sangat ditentukan kondisi Covid-19 di daerah wisata. Simulasi, sosialisasi, dan uji coba kesiapan daerah harus dilakukan terlebih dahulu.
Baca juga : Usaha Rintisan Buka Peluang bagi Talenta Berpengalaman
Presiden Jokowi juga meminta pembukaan destinasi wisata tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Namun, tahapan-tahapan menuju pembukaan tersebut harus disiapkan dengan rinci dan ada kendali yang baik.
Wishnutama menegaskan, semua bergantung pada kesiapan daerah. Namun, dalam perhitungannya, persiapan dan pelaksanaan tahapan-tahapan menuju pembukaan destinasi wisata memerlukan waktu setidaknya satu bulan sejak daerah itu direncanakan membuka kembali destinasi wisata yang dimiliki.
”Jadi, bukan satu bulan dari sekarang, ya, tapi satu bulan kurang lebih dari saat ditentukan bahwa daerah tersebut bisa dibuka,” ujarnya.
Baca juga : Pengusaha ”Jumpalitan” agar Lolos dari Jerat Pandemi Covid-19
Selain itu, ketika kasus positif Covid-19 di daerah wisata kembali meningkat, pariwisata akan kembali dihentikan. Untuk mencegah adanya pelanggaran SOP dan protokol kesehatan, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Disiplin tinggi harus dimiliki semua sektor pendukung pariwisata. Karena itu, menurut Wishnutama, perlu ada sanksi seperti pencabutan izin jika protokol kesehatan tidak dipatuhi.