Benahi Akses KUR Perikanan

Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR untuk sektor perikanan yang rendah membutuhkan terobosan pembenahan basis data dan informasi. Selama ini, akses KUR masih sulit.

Kompas/Wawan H Prabowo

Setelah lebih dari sepekan mengalami kelangkaan, stok ikan di Pasar Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, kembali berangsur normal, seperti yang ditemui pada Jumat (14/2/2020). Beberapa waktu lalu, stok ikan di pasar tersebut nyaris kosong karena tidak ada nelayan yang melaut akibat cuaca buruk dan berbarengan dengan banyaknya nelayan yang memanen cengkeh. Harga ikan yang sempat melambung, hari itu kembali stabil, semisal ikan tongkol yang kemarin menyentuh harga Rp 45.000 untuk satu ekor ukuran sedang turun menjadi Rp 30.000.

JAKARTA, KOMPAS — Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR untuk sektor perikanan masih rendah. Pembiayaan antara lain terkendala informasi mengenai usaha perikanan yang masih minim bagi perbankan. Di sisi lain, pelaku usaha kurang informasi mengenai akses pembiayaan.

Serapan KUR perikanan baru Rp 2,5 triliun. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan alokasi KUR pada tahun ini, yaitu Rp 190 triliun.

Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan, di Jakarta, Minggu (17/5/2020), menyampaikan, perlu komitmen dan kesungguhan lembaga perbankan untuk menyalurkan alokasi kredit bagi usaha mikro dan kecil. Peran Otoritas Jasa Keuangan harus optimal untuk mengawasi pelaksanaan regulasi ini, termasuk penerapan sanksi.

Kendala yang dihadapi perbankan perihal keterbatasan informasi tentang profil pelaku usaha mikro dan kecil dapat diatasi dengan investasi membangun sistem basis data pelaku usaha mikro dan kecil yang layak menerima KUR. Bank-bank milik negara diharapkan lebih aktif mendata pelaku usaha serta membangun infrastruktur dan jaringan bisnis untuk memotret pelaku usaha potensial KUR.

”Perbankan dapat mengoptimalkan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan dinas di daerah serta melibatkan organisasi nelayan dan pembudidaya untuk mendapatkan data pelaku usaha mikro dan kecil yang layak KUR,” katanya.

Modal

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, KUR merupakan alat bantu permodalan yang efektif untuk mengembangkan usaha, tetapi belum terlaksana dengan baik di sektor perikanan. Sementara itu, di tengah pandemi Covid-19, sektor perikanan terus bergerak seiring kebutuhan pangan yang meningkat.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Bahar (47), Ketua Kelompok Nelayan Bintang Fajar, menunjukkan salah satu lokasi keramba pengembangan lobster milik salah satu anggotanya, di Desa Soropia, Konawe, Sulawesi Tenggara, Minggu (15/12/2019). Nelayan budidaya lobster di wilayah ini terkendala sulitnya bibit dan kurangnya perhatian pemerintah.

Pihaknya mendorong pelaku usaha perikanan tetap berproduksi, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Penyerapan KUR dengan bunga 6 persen per tahun perlu ditingkatkan untuk membantu permodalan. Pihaknya menargetkan serapan KUR perikanan tahun ini Rp 3 triliun.

”Kami akan menjemput bola, bagaimana masyarakat bisa dapat KUR. Faktor utama kendala akses adalah ketidaktahuan masyarakat tentang KUR,” ujarnya, dalam seminar ”Forum Investasi dan Bisnis Kelautan dan Perikanan: KUR-Akses Cepat, Bisnis Kelautan dan Perikanan Maju Pesat”, yang diadakan secara daring di Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Djoko Purwanto dari Program and Partnership Business Division PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, menyebutkan, penyaluran KUR perikanan di BRI hingga April 2020 sebesar Rp 820 miliar. Total plafon BRI untuk penyaluran KUR usaha mikro dan kecil tahun ini Rp 120 triliun, yang sekitar 60 persen di antaranya bagi sektor produktif, termasuk kelautan dan perikanan.

Untuk meningkatkan penyaluran KUR perikanan, bank perlu mengetahui profil pelaku usaha perikanan. Dengan demikian, bank bisa menyusun struktur dan pola pembiayaan yang tepat sesuai profil usaha. Djoko mencontohkan, jika pembiayaan bisa diangsur bulanan, pinjaman juga diberikan bulanan.

”Dengan kondisi Covid-19, target BRI tahun ini adalah akselerasi. Plafon (KUR) masih banyak, harus dihabiskan dengan cara yang baik. Jika ada identitas yang pasti dalam sektor usaha kelautan dan perikanan, bank akan lebih percaya lagi dan mengetahui pelaku sebenarnya di bidang tersebut,” katanya.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Nelayan mengangkat ikan dari perahu ke tempat pendaratan ikan Gudang Lelang, Bandar Lampung, Lampung, Rabu (12/6/2019). Gelombang tinggi dan angin kencang membuat nelayan membatasi daerah tangkapan. Tangkapan ikan juga kurang memadai.

Djoko menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan KKP untuk mengumpulkan identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan, individu dan korporasi, yang terdaftar. KKP sedang mengembangkan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (kusuka) dan kartu nelayan. Pihaknya juga akan bekerja dengan penyuluh untuk mendatangi kluster usaha perikanan agar aksesibilitas permodalan bisa ditingkatkan.

Group Head Government Program Divisi Bisnis Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Chandra Bagus Sulistyo mengemukakan, ada dua kendala pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan. Pertama, kesenjangan informasi dan rendahnya literasi keuangan pelaku usaha perikanan mikro dan kecil.

Kedua, minimnya informasi terkait calon debitor berpotensi di sisi lembaga pembiayaan.

Total portofolio KUR BNI di bidang kelautan dan perikanan hingga April 2020 sebesar Rp 576,66 miliar, sedangkan kolektabilitas terjaga pada 98,2 persen. Target penyaluran KUR tahun ini Rp 22 triliun.

Kendala serupa dikemukakan Senior VP PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nila Maita Dwi Rihanjani. Ada kesenjangan inklusi finansial dan ketidaktahuan calon debitor mengenai cara mengakses KUR. Strategi penyaluran yang ditempuh antara lain mengembangkan kluster berbasis pengembangan masyarakat dengan melibatkan, antara lain, penjamin pembelian.

”Penjamin ini dapat menjadi pendamping, memberikan rekomendasi ke bank untuk pelaku usaha yang dapat diberikan KUR, serta memotong hasil penjualan untuk angsuran kredit ke bank,” katanya.

Ada kesenjangan inklusi finansial dan ketidaktahuan calon debitor mengenai cara mengakses KUR.

ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS

Pedagang menata ikan dagangannya di Pasar Ikan Desa Blang Puloe, Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Kamis (14/6/2018). Menurut sejumlah pedagang, harga berbagai jenis ikan laut naik hingga 80 persen disebabkan berkurangnya pasokan ikan dari nelayan lokal karena sebagian nelayan libur melaut sehingga pedagang ikan terpaksa memasok ikan laut dari kabupaten sekitarnya.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing KKP Nilanto Perbowo mengemukakan, pelaku usaha yang terdaftar saat ini 4.139.679 orang. Namun, pelaku usaha yang sudah terverifikasi dengan kartu induk kependudukan baru 1.075.488 orang.

”Sebagian besar pelaku usaha perikanan masih memiliki literasi keuangan yang rendah, dengan ketiadaan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Ini menjadi tantangan,” katanya. (LKT)